MBG: Lanjut / Stop? Jumlah Keracunan Tertinggi Di Dunia, Tapi Ini Langkah Revolusioner BGN Hari Ini

Foto Analisa Ekonomi Alif Hijriah, S.Si., M.Si terkait MBG; Foto SS Pengumuman Resmi Bakom RI & BGN RI Terkait Maraknya Keracunan MBG pada Sabtu (27/9/2025) (Dok. Pribadi)
Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang: “Dalam Waktu 1 Bulan, Setiap SPPG Harus Wajib Memiliki: SLHS,Sertifikat Halal & Sertifikat Penggunaan Air Layak Pakai. BGN Juga Telah Membentuk Tim Investigasi Sebagai Langkah Eveluasi Untuk Pelaksanaan Program Kedepan”
SIGAP NEWS NTB | Nasional – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sedang di persimpangan penting: dari satu sisi terhampar janji ekonomi dan sosial yang besar, dari sisi lain muncul gelombang kasus keracunan yang menimbulkan kekhawatiran publik. Dalam laporan analitisnya, Alif Hijriah, S.Si., M.Si., memaparkan data terbaru dan menawarkan rekomendasi berimbang; sementara Badan Komunikasi RI (Bakom RI) & BGN RI mengeluarkan langkah-langkah inovatif segera untuk memperbaiki mutu pelaksanaan MBG yang disampaikan pada Sabtu (27/9/2025).
Skala Kasus: Angka Yang Tak Bisa Diabaikan
Data terakhir menunjukkan total 5.625 kasus keracunan terkait MBG yang tercatat di berbagai provinsi. Sebaran terbesar berada di Jawa Barat dengan 2.051 kasus (termasuk: Bandung 585; Garut 657; Cianjur 210; Bogor 223; Tasikmalaya 400; Bandung Barat 352; Kuningan 32; Sukabumi 32). Provinsi lain yang terdampak antara lain: DIY 905 kasus, Jateng 468, Bengkulu 456, Lampung 307, NTT 305, Sulteng 277, Sumsel 271, Jatim 245, NTB 150, Kaltara 59, Riau 32, Banten 28, Papua Barat 13 & Sulut 13 kasus.
Kepala BGN menyatakan bahwa jumlah porsi bermasalah "masih batas wajar", dengan catatan 4.711 porsi dari 1 miliar porsi. Namun jika dihitung sebagai Incident Per Million Serving (IPMS) berdasarkan 5.625 kasus pada 1 miliar porsi, didapatkan IPMS = 5,625 kasus per 1 juta porsi, Angka ini menurut Alif, jauh lebih tinggi dibandingkan pengalaman negara lain yang menjalankan program serupa.

Data Jumlah Kasus Keracunan MBG Hingga 27 September 2025 di Seluruh Provinsi Indonesia dan Perbandingannya dengan Program Sejenis Di Luar Negeri oleh Alif Hijriah, S.Si., M.Si pada Jumat (26/9/2025) (Dok. Alif Hijriah, S.Si., M.Si)
Banding Internasional: Alarm Perbandingan
Perbandingan IPMS dengan negara lain menunjukkan perbedaan signifikan:
- Jepang (±8 milyar porsi): < 4.000 kasus/tahun → IPMS ≈ 0,5.
- Amerika Serikat (±4,9 milyar porsi): ~500 kasus/tahun → IPMS ≈ 0,1.
- Uni Eropa (±10 milyar porsi): ~100 kasus/tahun → IPMS ≈ 0,1.
Dengan IPMS Indonesia di kisaran 5,625, Alif menilai Indonesia berada pada level risiko yang relatif tinggi. Sehingga berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap program, jika tak ditangani serius.
Manfaat Ekonomi MBG: Peluang Besar Yang Nyata
Di sisi lain, data APBN 2026 menempatkan MBG sebagai program besar dengan alokasi Rp 355 triliun. Dampak ekonominya menurut analisa yang disajikan:
- Penciptaan lapangan kerja baru: 800.000 pekerja.
- Pemberdayaan UMKM & ekonomi lokal: sekitar Rp 200 triliun (untuk petani padi, sayur, buah; peternak ayam, sapi, ikan; UMKM tahu-tempe-bumbu).
- Peningkatan belanja logistik & distribusi: Rp 67 triliun.
- Peningkatan belanja peralatan dapur & infrastruktur: Rp 33,5 triliun.
Dengan efek multiplier fiscal, manfaat jangka pendek diperkirakan mencapai Rp 670 triliun, dan efek jangka panjang selama 10–20 tahun dapat berkisar antara Rp 2.345 triliun hingga Rp 11.725 triliun. World Food Programme (WFP) yang menjadi rujukan menyatakan investasi makanan bergizi di sekolah dapat memberi efek jangka panjang sebesar 7× hingga 35× dari dana yang diinvestasikan. Inilah alasan kuat mengapa program ini bernilai sangat strategis.
Analisis dan Rekomendasi Alif Hijriah: Bukan 'Henti Total', Melainkan Perbaikan Terukur
Berdasarkan perbandingan IPMS, data kasus, dan besarnya manfaat ekonomi-sosial, Alif Hijriah menarik kesimpulan berikut: MBG tidak sebaiknya dihentikan total, tetapi harus segera dihentikan sementara (suspensi terarah) di wilayah-wilayah yang menjadi zona merah kasus, dan dilanjutkan secara bertahap hanya setelah serangkaian perbaikan mutu dan pengawasan dilaksanakan.
Alif menekankan bahwa menghentikan total MBG akan memutus rantai manfaat bagi anak-anak sekolah dan ekonomi lokal. Sementara melanjutkan tanpa perbaikan akan menimbulkan risiko kesehatan dan kehancuran kredibilitas program. Solusi terbaik adalah transisi terkontrol: menghentikan di titik bermasalah, memperbaiki sistem, lalu melanjutkan secara bertahap dan transparan.
Pernyataan Bakom RI: Langkah Administratif Dan Jaminan Perbaikan

(Dok. Bakom RI)
Dalam pernyataan resmi yang dirilis hari ini, pada pukul 15.55 Wita, Bakom RI mencatat bahwa dari total 9.406 SPPG, sebanyak 79 dapur bermasalah telah dikenai sanksi berupa teguran hingga penutupan sementara tanpa batas waktu. Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menegaskan langkah perbaikan yang diwajibkan:
“Dalam waktu 1 bulan, setiap SPPG harus wajib memiliki: SLHS, Sertifikat Halal & Sertifikat Penggunaan Air Layak Pakai. BGN juga telah membentuk tim investigasi sebagai langkah evaluasi untuk pelaksanaan program kedepan.”
Bakom RI juga membentuk tim investigasi untuk menilai akar penyebab, memastikan audit berjalan menyeluruh, dan merumuskan standar mutu yang lebih ketat agar MBG ke depan “lebih aman, bermutu, dan terpercaya bagi anak-anak Indonesia.”
Langkah Kedepan: Sinergi Kebijakan Dan Komitmen Publik
Data menunjukkan dilema nyata: risiko kesehatan terukur (IPMS tinggi) versus manfaat sosial-ekonomi besar. Rekomendasi Alif dan tindakan Bakom RI mengarah ke satu titik temu yaitu perbaikan mutlak sebelum ekspansi lebih lanjut. Jika pemerintah, lembaga teknis, akademisi, dan komunitas lokal bekerja sinergis, MBG bisa diperbaiki menjadi program yang tidak hanya besar secara anggaran, tetapi juga aman, efektif, dan layak dipertahankan demi masa depan anak-anak dan ekonomi lokal.
Penutup: Harapan Yang Harus Dijaga
MBG adalah janji: janji gizi untuk anak, janji lapangan kerja, janji pemberdayaan UMKM. Namun janji itu tak boleh mengabaikan keselamatan. Seperti kata Alif dalam analisisnya, “Perbaikan kini bukan soal alasan untuk menghentikan harapan, melainkan kewajiban untuk memastikan harapan itu aman dan berkelanjutan.” Dengan langkah tegas Bakom RI dan rekomendasi teknis yang jelas, harapan itu masih bisa berubah menjadi kenyataan yang gemilang. Bukan sekadar angka anggaran, melainkan masa depan generasi yang lebih sehat dan berdaya.
Read more info "MBG: Lanjut / Stop? Jumlah Keracunan Tertinggi Di Dunia, Tapi Ini Langkah Revolusioner BGN Hari Ini" on the next page :
Editor :M Amin