85 Persen Wartawan Tidak Pernah Membaca Kode Etik Jurnalistik! Apa itu?

Suap dalam Jurnalisme: Musuh dalam Selimut yang Menggerogoti Kredibilitas Media

Dalam era digital yang dipenuhi arus informasi tanpa batas, peran media massa dan jurnalis menjadi semakin vital dalam menyampaikan berita yang akurat dan dapat dipercaya. Namun, dalam menjalankan tugasnya, seorang jurnalis tidak hanya dituntut untuk menyajikan berita dengan cepat, tetapi juga harus menjunjung tinggi kode etik jurnalistik yang telah ditetapkan oleh Dewan Pers Indonesia. Kode etik ini bukan sekadar pedoman teknis, tetapi juga menjadi landasan moral yang menentukan kualitas dan integritas profesi jurnalis.

Kode Etik Jurnalistik: Pilar Utama Kepercayaan Publik

Dilansir dari laman resmi Dewan Pers, kode etik jurnalistik merupakan seperangkat norma dan pedoman perilaku profesional yang mengatur cara jurnalis mengumpulkan, menulis, dan menyajikan berita kepada publik. Kode etik ini tidak hanya bertujuan menjaga profesionalisme jurnalis, tetapi juga memastikan bahwa kebebasan pers tetap berjalan seimbang dengan tanggung jawab sosialnya.

Kode Etik Jurnalistik ditetapkan oleh Dewan Pers, melalui Peraturan Dewan Pers No: 6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan SK Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006, tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers, pada 14 Maret 2006 di Jakarta.

Dalam praktiknya, kode etik jurnalistik menjadi pedoman dalam setiap tahap kerja jurnalistik, mulai dari pengumpulan informasi, interaksi dengan narasumber, hingga publikasi berita. Berikut adalah prinsip utama dalam kode etik jurnalistik yang harus dipatuhi oleh setiap wartawan:

1. 
   

   Independensi dan Akurasi Berita
   Wartawan harus bersikap independen dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pihak tertentu. Berita yang dihasilkan harus akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk terhadap pihak lain.

   
   


2. 
   

   Profesionalisme dalam Peliputan
   Seorang wartawan wajib menunjukkan identitasnya saat bertugas, menghormati hak privasi narasumber, serta tidak melakukan plagiat atau menerima suap dalam bentuk apapun.

   
   


3. 
   

   Uji Informasi dan Keseimbangan Berita
   Setiap informasi yang diterima harus diuji kebenarannya sebelum dipublikasikan. Wartawan juga dilarang mencampurkan fakta dengan opini yang menghakimi serta harus menerapkan asas praduga tak bersalah.

   
   


4. 
   

   Menolak Berita Bohong dan Fitnah
   Jurnalis dilarang menyebarkan berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul yang dapat merugikan pihak lain. Selain itu, penyiaran gambar dan suara dari arsip harus mencantumkan waktu pengambilan.

   
   


5. 
   

   Melindungi Identitas Korban dan Anak di Bawah Umur
   Identitas korban kejahatan susila serta anak yang menjadi pelaku kejahatan tidak boleh disebutkan atau disiarkan untuk menjaga keamanan dan privasi mereka.

   
   


6. 
   

   Menjaga Kredibilitas Profesi
   Wartawan tidak boleh menyalahgunakan profesinya untuk keuntungan pribadi dan dilarang menerima suap dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi independensi jurnalistiknya.

   
   


7. 
   

   Hak Tolak dan Perlindungan Narasumber
   Jurnalis memiliki hak tolak untuk melindungi identitas narasumber yang tidak ingin diketahui keberadaannya demi keselamatan mereka.

   
   


8. 
   

   Menolak Prasangka dan Diskriminasi
   Wartawan harus menulis berita secara adil tanpa diskriminasi terhadap suku, ras, agama, jenis kelamin, atau kondisi fisik seseorang.

   
   


9. 
   

   Menghormati Hak Narasumber
   Hak narasumber atas kehidupan pribadinya harus dihormati, kecuali dalam hal yang berkaitan dengan kepentingan publik.

   
   


10. 
    

    Koreksi dan Permintaan Maaf
    Jika terjadi kesalahan dalam pemberitaan, wartawan wajib segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita dengan permintaan maaf yang jelas kepada publik.

    
    


11. 
    

    Melayani Hak Jawab dan Hak Koreksi
    Setiap orang yang merasa dirugikan oleh pemberitaan berhak memberikan tanggapan dan wartawan harus memberinya ruang yang seimbang.

    
    

Meningkatkan Kesadaran Jurnalis Akan Pentingnya Etika

Dengan semakin kompleksnya tantangan di dunia jurnalistik, para insan pers harus lebih sadar akan pentingnya menjunjung tinggi kode etik jurnalistik. Pelanggaran terhadap kode etik dapat berdampak buruk tidak hanya bagi individu jurnalis, tetapi juga bagi kredibilitas media secara keseluruhan. Oleh karena itu, Dewan Pers berperan sebagai lembaga yang memastikan bahwa semua jurnalis dan perusahaan pers menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.

Dilansir dari "Buku Pers Berkualitas Masyarakat Cerdas" yang Dipublikasikan oleh Dewan Pers Indonesia, pasal 7 UU Pers juga menyebutkan bahwa, wartawan mempunyai dan harus taat Kode Etik Jurnalistik. Dengan kata lain, kode etik sudah diangkat dari urusan antara anggota dan organisasi pers menjadi hukum positif. Kalau ada wartawan melanggar kode etik, dia sebenarnya sudah melanggar Pasal 7 ayat (2). Artinya, dia melanggar UU Pers atau hukum. Banyak wartawan tidak tahu hal ini.

Survei Aliansi Jurnalis Independen (AJI) tahun 2006, menunjukkan 85% wartawan Indonesia tidak pernah membaca kode etik. Padahal kode etik hanya berisi 11 pasal. Kalau tidak pernah membaca, bagaimana bisa memahaminya. Dewan Pers sudah keliling Indonesia untuk mendorong wartawan mempelajari UU Pers, terutama kode etik.

Sanksi terhadap pelanggaran kode etik jurnalistik dapat diberikan oleh organisasi wartawan maupun perusahaan pers, sebagai bentuk pengawasan internal. Sanksi ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga bertujuan menjaga kepercayaan publik terhadap media sebagai pilar keempat demokrasi.

Kesimpulan

Dalam dunia yang terus berubah dengan pesatnya perkembangan teknologi dan informasi, jurnalis dituntut untuk semakin cermat dan berhati-hati dalam menjalankan tugasnya. Etika jurnalistik bukan sekadar aturan tertulis, tetapi merupakan kompas moral yang memastikan bahwa kebebasan pers tetap berjalan seiring dengan tanggung jawab sosialnya. Dengan menaati kode etik jurnalistik, insan pers tidak hanya menjaga kehormatan profesi mereka, tetapi juga turut membangun masyarakat yang lebih cerdas, kritis, dan demokratis.

Peran Masyarakat dalam Menjaga Etika Jurnalistik

Selain jurnalis dan media, masyarakat juga memiliki peran penting dalam menegakkan etika jurnalistik. Publik harus semakin cerdas dalam mengonsumsi berita dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi. Dengan adanya partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi kerja media, maka transparansi dan akuntabilitas jurnalistik dapat lebih terjaga. Oleh karena itu, sinergi antara jurnalis, media, dan masyarakat sangat diperlukan untuk membangun ekosistem informasi yang sehat dan terpercaya.