TP2DD 2026: Bupati Lotim Harapkan Peningkatan Transaksi Non Tunai Sektor Pajak & Retribusi Daerah

Bupati Lotim, Drs. H. Haerul Warisin, M.Si: "Meraih Juara Lebih Gampang Daripada Mempertahankan. Karena Itu Prestasi Yang Telah Diraih Tahun 2025 Lalu Harus Dapat Dipertahankan"

Sigap News NTB | Lotim — Pembukaan Sosialisasi dan Evaluasi Kinerja 2026 Championship TP2DD (Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah), yang digelar di Rupatama 1 Kantor Bupati Lombok Timur, telah membuka babak baru kebijakan digitalisasi keuangan daerah, pada Senin (2/3/2026). Pada kesempatan tersebut, Bupati Drs. H. Haerul Warisin, M.Si menekankan satu pesan kunci: meraih juara lebih mudah daripada mempertahankan prestasi. Oleh karena itu capaian 2025 harus dipertahankan dan ditingkatkan.

Prestasi vs Konsistensi: Mengawal Juara 2025

Bupati membuka pertemuan dengan evaluasi singkat atas capaian tahun lalu. Menurutnya, bukan cukup sekadar meraih penghargaan administrasi; prestasi harus berwujud transformasi yang nyata. Ia mengingatkan pengalaman lonjakan Indeks Perkembangan Harga (IPH) terkait harga cabai sebagai peringatan: kebijakan yang baik harus diikuti penguatan sistem pelaksanaan dan pengawasan.

“Meraih juara lebih gampang daripada mempertahankan. Karena itu prestasi yang telah diraih tahun 2025 lalu harus dapat dipertahankan,” ujar Bupati Lotim dengan sungguh-sungguh.

Digitalisasi dan Non-Tunai: Strategi Prioritas 2026

Bupati menegaskan bahwa setelah 2025 dijadikan tahun konsolidasi dan penguatan sistem digitalisasi keuangan daerah, 2026 harus fokus pada peningkatan transaksi non-tunai, khususnya di sektor pajak dan retribusi daerah. Ia menegaskan perlunya optimalisasi kanal pembayaran digital dan integrasi sistem keuangan daerah berbasis elektronik.

“Dibutuhkan peningkatan transaksi non tunai pada sektor pajak dan retribusi daerah ini tetap harus ada, dan diperkuat,” tegas Bupati H. Iron.

Bupati juga menyoroti pentingnya peningkatan literasi digital bagi masyarakat dan pelaku UMKM agar perluasan kanal non-tunai benar-benar berdampak luas.

Tantangan: Jangkauan hingga Desa dan Kolaborasi Kewilayahan

Diakui masih ada tantangan besar: penetrasi kanal digital di desa. Mengingat mayoritas masyarakat tinggal di desa, bupati meminta agar program diretas lewat koordinasi intensif dengan kepala desa sehingga kanal digital (termasuk QRIS) dapat menjangkau akar masyarakat.

Konsistensi penggunaan QRIS dan kanal non-tunai, serta upaya monitoring dan evaluasi, menjadi perhatian utama supaya target pemerintahan elektronik tidak sekadar angan-angan administratif.

Penguatan Regulasi dan Komitmen OPD

Menatap program tahun ini, bupati mengingatkan: segala hal yang masih bisa diatur, harus diatur.

“Hal-hal yang masih bisa diatur, buat aturannya, regulasinya,” ungkap H. Haerul Warisin.

Ia menegaskan pula tujuan ambisius: perluasan digital hingga 100% layanan pembayaran daerah, karena pembayaran tunai menurutnya berpotensi menimbulkan kebocoran anggaran.

Percontohan Kartu Kredit Pemerintah & Penguatan TP2DD

Menindaklanjuti arahan bupati, Sekda Dr. Drs. H. Muhammad Juaini Taofik, M.A.P, mengharapkan realisasi kerja sama dengan Bank NTB Syariah untuk memperkenalkan kartu kredit pemerintah sebagai percontohan. Sekda Lotim menargetkan realisasi pada triwulan kedua 2026, dimulai untuk tiga OPD sebagai pilot project.

Sekda Lotim juga meminta penguatan sekretariat TP2DD dan perluasan sosialisasi publik. Rencana titik sosialisasi yang dipilih antara lain car free day (CFD), Rumah Makan Rarang, dan Lesehan Purnama, titik yang strategis untuk menjangkau beragam segmen masyarakat.

“Bank NTB Syariah diharapkan dapat segera merealiasikan kartu kredit pemerintah pada triwulan ke-2 tahun ini, setidaknya untuk tiga OPD sebagai percontohan,” ujar Sekda Lotim dengan penuh harap.

Sinkronisasi Data & SIPD P2DD

Pertemuan yang diikuti pimpinan OPD, asisten bidang ekonomi Setda, direktur RSUD, dan Kepala Cabang Bank NTB Syariah Selong ini juga dimaksudkan untuk menyamakan persepsi mekanisme dan kriteria penilaian 2026. Salah satu output penting adalah pengumpulan dan penyamaan data pendukung untuk pengisian sistem SIPD P2DD, langkah mutlak agar penilaian kinerja berdasar data yang valid dan terintegrasi.

Langkah Operasional: Dari Sosialisasi ke Implementasi

Rangkaian tindak lanjut yang disepakati meliputi:

1. Perkuat regulasi internal OPD untuk mendukung transaksi non-tunai.


2. Pilot implementasi kartu kredit pemerintah di tiga OPD melalui kerja sama dengan bank daerah.


3. Pemetaan desa tanpa akses kanal digital dan program literasi digital terpadu untuk UMKM.


4. Jadwalkan monitoring berkala dan evaluasi transparan untuk mencegah kebocoran dan memastikan peningkatan PAD.

Penutup: Transformasi yang Nyata dan Menginspirasi

Bupati menutup dengan harapan bahwa penghargaan dan juara yang diraih tidak berhenti pada sertifikat, melainkan menjadi contoh transformasi digital yang berdampak pada transparansi keuangan, peningkatan PAD, efisiensi birokrasi, dan kemudahan layanan publik. Konsistensi, regulasi yang kuat, dan kolaborasi hingga tingkat desa menjadi kunci nyata agar Lombok Timur bukan hanya kembali meraih prestasi, tetapi juga menjadi rujukan transformasi pemerintahan daerah yang berkelanjutan.