Sekda & DPRD Lotim Evaluasi 1 Tahun Program MBG: Capaian Nyata, Temuan Lapangan & Langkah Perbaikan

Ketua Satgas MBG Lotim, Dr. Drs. H. Muhammad Juaini Taofik, M.A.P: "Kami Mendorong Dari Pihak Sekolah-Sekolah Untuk Memimpin Langsung Momen Makan Bersama. Alhamdulillah. Sekolah Yang Menjalin Komunikasi Baik Dengan Dapur MBG, Terbukti Mampu Melaksanakan Program Tanpa Kendala"

Sigap News NTB | Lotim — Setelah berjalan selama satu tahun penuh pada 2025, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dievaluasi secara menyeluruh oleh Pemerintah Daerah bersama DPRD Kabupaten Lombok Timur. Rapat evaluasi yang digelar di Ruang Rapat DPRD lantai 3 pada Senin (19/1/2026) memfokuskan pembahasan pada capaian program, implikasi ekonomi, kendala operasional, serta perencanaan penguatan untuk 2026.

Ringkasan dan Arah Kebijakan 2026

Rapat menetapkan tujuan strategis untuk menyempurnakan pelaksanaan MBG melalui perbaikan sistem monitoring, penajaman tata kelola, dan peningkatan kapasitas di level sekolah. Sekda Lombok Timur sekaligus Ketua Satgas MBG Lotim, Dr. Drs. H. Muhammad Juaini Taofik, M.A.P, menegaskan bahwa evaluasi ini bertujuan menjadikan program lebih efisien, aman, dan berdampak luas bagi masyarakat.

Dampak Ekonomi: Bukti Kontribusi terhadap PDRB

Sekda menyorot dampak ekonomi program MBG. Mengacu pada data resmi BPS, kehadiran program dinilai memberi kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lombok Timur. Temuan ini menegaskan bahwa intervensi sosial seperti MBG juga dapat menggerakkan aktivitas ekonomi lokal. Dimulai dari pasokan bahan pangan hingga distribusi dan layanan terkait.

Temuan Lapangan: Kasus Kembangsari dan Akar Permasalahan

Korwil Dapur MBG Lombok Timur, Agamawan, memaparkan hasil investigasi atas insiden di Kembangsari. Temuan utama menunjukkan dua faktor pemicu:

1. Edukasi konsumsi yang belum optimal: Produk seperti susu kedelai yang seharusnya dikonsumsi di lokasi, justru dibawa pulang oleh siswa. Sehingga melewati batas waktu kelayakan;


2. Kendala pada mitra penyedia: Ada indikasi pemesanan produk yang mendekati masa kadaluarsa.

Agamawan menegaskan bahwa kedua titik kelemahan tersebut harus segera diperbaiki melalui peningkatan edukasi konsumen (siswa, guru, wali murid) dan penguatan proses seleksi serta pengawasan terhadap mitra penyedia.

Peran Sekolah dan Delegasi Wewenang

Sekda Lotim menyatakan pentingnya peran aktif sekolah dalam pelaksanaan MBG:

“Kami mendorong dari pihak sekolah-sekolah untuk memimpin langsung momen makan bersama. Alhamdulillah, sekolah yang menjalin komunikasi baik dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), terbukti mampu melaksanakan program tanpa kendala,” ujarnya.

Dengan mendelegasikan otoritas secara berjenjang, Pemda Lotim berharap masalah operasional dapat ditangani cepat pada level lokal tanpa menunggu instruksi dari provinsi atau pusat.

Penguatan Pengawasan: Pembentukan Bidang Monitoring Publik

Mengingat karakter bahan makanan segar yang rentan, Pemda Lotim berencana membuka ruang partisipasi publik dalam pengawasan program. Rencana konkret yang disampaikan adalah pembentukan bidang monitoring yang melibatkan wakil masyarakat di luar mitra resmi pada pertengahan 2026. Wadah ini dimaksudkan sebagai kanal cepat untuk menampung keluhan, saran, dan kontrol dari wali murid serta masyarakat.

Fungsi Satgas dan Monitoring Berjenjang

Kepala Regional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Eko Prasetyo, menegaskan fungsi utama Satgas Kabupaten: pengawasan dan monitoring berjenjang. Satgas diminta aktif memantau operasional SPPG agar setiap permasalahan daerah dapat segera dilaporkan ke tingkat provinsi dan pusat sehingga perbaikan dapat dilakukan dengan cepat dan terkoordinasi.

Cakupan Unit, Kendala Teknis, dan Validasi Data

Hingga hari rapat tercatat 213 SPPG telah terdaftar dalam sistem, melampaui target awal 159 unit. Namun, terdapat tantangan:

1. Sekitar 40 SPPG masih dalam proses persiapan operasional;


2. Beberapa unit baru mengalami kendala teknis berupa akun sistem yang belum aktif, yang menghambat pelaporan dan sinkronisasi data.

Korwil Agamawan juga menyoroti kesulitan validasi data penerima manfaat akibat kebutuhan sinkronisasi antara Dapodik, EMIS, dan BKKBN, serta dampak perubahan teknis karena tiga kali revisi Petunjuk Teknis (Juknis) di tingkat pusat. Prioritas 2026 ditetapkan pada peningkatan akurasi data, termasuk verifikasi kategori tambahan seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan penjaga sekolah yang akan menjadi penerima manfaat.

Kesepakatan Perbaikan dan Rencana Tindak Lanjut

Dari rapat evaluasi tersebut disepakati langkah-langkah perbaikan berikut:

1. Memperkuat komunikasi dan kepemimpinan di level sekolah untuk memastikan protokol konsumsi dan operasional dipatuhi.


2. Mengencangkan seleksi, audit, dan pengawasan terhadap mitra penyedia untuk mencegah distribusi bahan mendekati masa kadaluarsa.


3. Membentuk bidang monitoring publik pada pertengahan 2026 guna meningkatkan transparansi dan respons terhadap keluhan masyarakat.


4. Mengaktifkan dan menyinkronkan akun sistem SPPG yang belum aktif agar pelaporan berjalan konsisten.


5. Memprioritaskan validasi data penerima manfaat sebagai dasar penganggaran dan penentuan sasaran program 2026.

Partisipasi dan Penutup

Rapat evaluasi dihadiri oleh Korwil MBG Lombok Timur, perwakilan korcam MBG, dan OPD terkait, yang menandakan keterlibatan lintas sektor. Evaluasi satu tahun MBG menunjukkan gambaran ganda: program telah memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang nyata, namun masih memerlukan penguatan tata kelola, pengawasan, dan validasi data untuk mencapai efektivitas jangka panjang. Komitmen semua pihak untuk melaksanakan langkah-langkah perbaikan yang disepakati menjadi kunci agar MBG semakin aman, transparan, dan berdampak luas bagi masyarakat Lombok Timur.