Nama Bupati Lotim Dicatut Tekait Masalah Beras, Kabag Ekonomi Berikan Tanggapan

Kabag Ekonomi Lotim, Lalu Mustiarep, S.Sos: “Beras Yang Didistribusikan PD Agro Adalah Beras Hasil Penggilingan Di Hiler Mitra Yang Berkualitas; Harga Distribusi Mengikuti Harga Pasar Saat Distribusi”

SIGAP NEWS NTB | Lombok Timur – Pemberitaan sebuah media online yang tayang Rabu (15/10/2025) dan telah dibaca 375 kali menyebut adanya dugaan pemaksaan ASN Kabupaten Lombok Timur untuk membeli beras dari Perusahaan Daerah PD Agro Selaparang dengan harga Rp 15.500/kg atau lebih tinggi dari HET yang beredar. Setelah melakukan investigasi lapangan, Sigap News NTB menghadirkan klarifikasi resmi Kabag Ekonomi sekaligus Sekretaris TPID Lotim, Lalu Mustiarep, S.Sos dan investigasi ke Mitra PD Agro Selaparang di UD. Sordang. Temuan lapangan menunjukkan realita harga dan kualitas beras yang berbeda dari narasi pemaksaan yang sebelumnya disebutkan oleh salah satu media online di Lotim tersebut.

Kronologi Pemberitaan dan Tudingan

Pemberitaan yang viral menyebutkan adanya Surat Nomor 42/PD.AS/e/VIII/2025 yang diduga menghimbau ASN agar membeli beras konsumsi dan garam di PD Agro Selaparang dengan memanfaatkan "power Bupati Iron", serta menyatakan harga beras Rp15.500/kg. Akibat pemberitaan tersebut, sehingga muncul tuduhan ASN “terkesan dipaksa” membeli beras melebihi HET. Tuduhan itu memicu reaksi publik dan pertanyaan mengenai hubungan antara Pemda, BUMD, dan ASN.

Hasil Investigasi Sigap News NTB: Realita Harga dan Kualitas di Lapangan

Setelah mengecek langsung ke UD. Sordang serta menelaah dokumen, Sigap News NTB menemukan hal-hal berikut:

1. Harga jual beras premium yang ditawarkan PD Agro di lokasi penjualan sesuai dengan HET Bapanas, yakni mendekati atau sekitar Rp14.900/kg untuk premium. Sehingga bukan Rp15.500/kg yang dikaitkan pada pemberitaan viral


2. Bukti dokumen HET: tim Sigap News melihat salinan keputusan Kepala Bapanas (No. 299/2025, 22 Agustus 2025) yang menetapkan HET beras di NTB. Dokumen tersebut diperlihatkan & diberikan oleh pihak PD Agro.


3. Kualitas fisik beras: sampel beras premium di gudang PD Agro disandingkan dengan spesifikasi mutu yang dikemukakan Kabag Ekonomi Lotim; hasil pemeriksaan lapangan oleh Sigap News NTB menunjukkan mutu fisik sejalan dengan klaim (sosoh, kadar air, butir patah dan adanya jaminan zero foreign matter sesuai catatan PD Agro). Tim juga melihat fasilitas penggilingan/ pengeringan mitra (UD. Sordang) yang dilengkapi separator dan hydryer sehingga mendukung kualitas.


4. Proses penawaran ke ASN: tim mencatat bahwa bentuk komunikasi PD Agro bersifat penawaran internal, bukan surat edaran Pemda yang memaksa pembelian. Dokumen terkait yang viral tampak berupa himbauan penjualan PD, bukan instruksi Pemda.

Catatan Sigap News: harga beras Rp 15.500/kg di pemberitaan viral menjadi sumber kebingungan publik, investigasi lapangan membantu meluruskan konteks ini.

Tanggapan Pemda (Kabag Ekonomi & Sekretaris TPID Lotim, Lalu Mustiarep, S.Sos)

Lalu Mustiarep menyampaikan beberapa poin untuk meredam kekhawatiran publik:

1. Tidak ada surat edaran Bupati yang mewajibkan ASN membeli beras di BUMD. Bagian Ekonomi Setda Lombok Timur belum pernah mengeluarkan instruksi seperti itu.


2. Strategi pengendalian inflasi: Pemda menindaklanjuti pengendalian harga pangan melalui program sasaran: bantuan ke KPM/KK miskin (Program Bapang), Operasi Pasar Murah (OPM), dan pengisian beras murah/ SPHP di kios/gerai mitra Bulog di desa dan pasar. BUMD ikut berperan sebagai salah satu saluran distribusi untuk kelompok tertentu termasuk ASN melalui mekanisme pembayaran lewat TPP bila ada kesepakatan.


3. Ketersediaan stok: menurut koordinasi terakhir dengan Bulog, stok gabah/beras saat ini dinilai cukup untuk kebutuhan Lombok Timur hingga musim panen berikutnya.


4. Prinsip kerja TPID: TPID bekerja pada empat pilar: kemampuan daya beli masyarakat, ketersediaan bahan pokok, kelancaran distribusi, dan komunikasi intensif. Jika terjadi fluktuasi harga, Pemda menggelar rapat teknis untuk menentukan langkah pengendalian (ada 9 langkah pengendalian yang biasa dijalankan).


5. Kualitas beras PD Agro: menurut Mustiarep, beras yang didistribusikan PD Agro adalah beras hasil penggilingan di hiler mitra yang berkualitas; harga distribusi mengikuti harga pasar saat distribusi.

Penutup: Menempatkan Fakta di Depan Publik

Kisruh pemberitaan soal beras di Lombok Timur adalah contoh bagaimana satu angka yang tidak jelas referensinya dapat memicu persepsi negatif. Setelah verifikasi Sigap News NTB ke lapangan dan klarifikasi dari Kabag Ekonomi Lalu Mustiarep, nampak bahwa:

1. Tidak ada bukti pemaksaan ASN oleh Pemda untuk membeli beras dari PD Agro; yang ada adalah penawaran penjualan oleh BUMD.


2. Harga beras premium PD Agro mengikuti HET Bapanas (Rp14.900/kg untuk premium); angka Rp15.500 yang viral berkaitan dengan produk AMDK per dus.


3. Kualitas beras yang ditawarkan PD Agro sesuai spesifikasi mutu yang mereka klaim; mitra penggilingan (UD. Sordang) memiliki fasilitas yang mendukung mutu tersebut.


4. Pemda dan TPID aktif memantau stok dan harga, serta menyiapkan langkah pengendalian bila diperlukan.

Sigap News NTB menutup liputan dengan catatan: publik berhak mendapat informasi yang tepat dan verifikasi lapangan. Juga dokumen mestilah menjadi standar sebelum menyebarkan narasi yang dapat memengaruhi reputasi institusi dan ketenangan pasar.

Keterangan wawancara: Klarifikasi diambil dari pernyataan resmi Kabag Ekonomi sekaligus Sekretaris TPID Lotim, Lalu Mustiarep, S.Sos. Tim Sigap News NTB melakukan investigasi dan verifikasi dokumen HET Bapanas No. 299/2025 (22 Agustus 2025) serta observasi kualitas ke kantor PD Agro Selaparang dan fasilitas mitranya UD. Sordang.