Wabup Edwin Hadiri Pelantikan Adrian Puspawijaya sebagai Kaban PKP NTB, Audit NTB Syariah Jadi Fokus

Gubernur NTB, H. Lalu Muhammad Iqbal: "Mohon Bantuannya, Agar Kami Bisa Meneruskan Semangat Pembenahan Tata Kelola Ini. Kapan Lagi Kita Perbaiki Sistem Kalau Tidak Sekarang?"

Sigap News NTB | Mataram — Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, mewakili Bupati H. Haerul Warisin menghadiri upacara pengukuhan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Nusa Tenggara Barat yang baru, Adrian Puspawijaya. Prosesi pengukuhan dilaksanakan langsung oleh Gubernur NTB, H. Lalu Muhammad Iqbal, di Pendopo Gubernur NTB, Mataram, Selasa (10/2/2026).

Momentum Pembenahan Tata Kelola

Gubernur NTB, H. Lalu Muhammad Iqbal menegaskan bahwa kehadiran Kepala BPKP yang baru menjadi titik penting dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan di NTB. Menurutnya, peran BPKP sangat krusial sebagai aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden untuk memastikan akuntabilitas keuangan negara/daerah dan kelancaran pembangunan nasional.

Dalam sambutannya Gubernur menegaskan tujuan pengawasan bukan sekadar mencari salah, melainkan melindungi pejabat dari risiko hukum akibat kelemahan sistem.

“Tugas Pak Kaban adalah memberikan pemantauan, pengawasan, dan pendampingan agar tata kelola kami berjalan dengan benar,” ujarnya.

BPKP: Mitra Preventif dan Konsultatif

Gubernur Iqbal menggarisbawahi bahwa pengawasan yang bersifat preventif dan pendampingan administratif merupakan strategi pencegahan dini terhadap potensi masalah birokrasi dan hukum. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di NTB berkomitmen memperbaiki tata kelola dari tahun ke tahun, sehingga keterlibatan BPKP dipandang sebagai mitra strategis yang sangat dibutuhkan.

“Kami menyambut hangat kehadiran Kepala BPKP yang baru. Mohon bantuannya, agar kami bisa meneruskan semangat pembenahan tata kelola ini. Kapan lagi kita perbaiki sistem kalau tidak sekarang?” tegas Gubernur Iqbal, menggugah komitmen kolektif untuk bertindak segera.

Fokus Kerja 2026: Penguatan Pengawasan yang Terukur

Adrian Puspawijaya, yang sebelumnya menjabat sebagai Plt. Kepala BPKP, menetapkan arah kerja 2026 dengan fokus memperkuat pengawasan terhadap sumber daya manusia (SDM), pengelolaan anggaran, serta audit terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), termasuk audit pada Bank NTB Syariah. Pendekatan ini menegaskan peran BPKP sebagai mitra konsultatif yang memberi masukan teknis sekaligus pengawas preventif untuk mencegah kelemahan tata kelola sejak awal.

Dukungan Seluruh Pemangku Kepentingan Daerah

Pengukuhan Adrian dihadiri oleh Bupati dan Walikota se-NTB, jajaran Forkopimda NTB, serta perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan koordinator di lingkungan BPKP NTB. Kehadiran para pemimpin daerah dan unsur pengawas menunjukkan adanya kesepahaman bersama bahwa perbaikan sistem harus dilaksanakan secara sinergis antar-tingkat pemerintahan.

Inspirasi: Melangkah Pada Pondasi yang Lebih Kuat

Acara pengukuhan ini bukan sekadar seremoni; ia adalah panggilan untuk membenahi fondasi tata kelola publik. Dengan penguatan pengawasan SDM, pengelolaan anggaran yang lebih transparan, dan audit BUMD yang akurat, NTB berharap menata pemerintahan yang tidak hanya efisien, tetapi juga tahan terhadap risiko hukum dan finansial. Kolaborasi antara pemerintah daerah dan BPKP dimaknai sebagai upaya kolektif menata sistem agar pelayanan publik dan pembangunan dapat berlangsung berkelanjutan.

Penutup: Pengukuhan Kepala BPKP NTB yang baru menandai awal babak pembenahan tata kelola di provinsi ini. Dengan komitmen pimpinan daerah dan dukungan teknis BPKP, NTB bergerak menuju sistem pemerintahan yang lebih akuntabel. Hal ini merupakan sebuah langkah kecil hari ini yang diharapkan menjadi warisan besar bagi masa depan daerah.