Lotim Raih Paritrana Award 2025: Perkuat Perlindungan Pekerja, Dari Petani Tembakau hingga Non-ASN

Bupati H. Haerul Warisin: "Jumlah Pekerja Terdaftar Di BPJS Ketenagakerjaan Lotim Meningkat 31% Dibanding Tahun Sebelumnya. Ini Bukti Bahwa Perlindungan Mulai Dirasakan Oleh Lebih Banyak Keluarga Di Lotim"

SIGAP NEWS NTB | Lombok Timur – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Pemkab Lotim) kembali menorehkan prestasi membanggakan di bidang ketenagakerjaan. Pada ajang Paritrana Award Provinsi Nusa Tenggara Barat 2025, Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin menerima penghargaan atas komitmen daerah dalam memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Penyerahan penghargaan berlangsung di Ballroom Hotel Lombok Raya, Rabu (10/9/2025).

Paritrana Award tahun ini mengusung tema “Melindungi yang Rentan, Menguatkan Bangsa Bersama Wujudkan Jaminan Sosial yang Inklusif”. Acara dihadiri Wakil Gubernur NTB Indah Damayanti Putri serta jajaran BPJS Ketenagakerjaan NTB.

Wagub & BPJS Ketenagakerjaan NTB Apresiasi Kerja Keras Pemda

Dalam sambutannya, Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan NTB, Eko Nugrianto, menyatakan bahwa penghargaan itu merupakan bentuk apresiasi bagi kerja keras pemerintah daerah, pemerintah desa, dan pelaku usaha dalam memperluas kepesertaan jaminan sosial.

“Perlindungan jaminan sosial penting untuk mencegah kemiskinan baru akibat risiko kerja,” ujarnya.

Wakil Gubernur NTB, Indah Damayanti Putri, memberi pujian khusus kepada Lotim atas konsistensi perlindungan kepada pekerja, baik di sektor formal maupun informal. Menurutnya, penghargaan ini menunjukkan perhatian nyata pemerintah kepada keselamatan dan kesejahteraan pekerja.

Bupati H. Haerul Warisin Ungkap Perhatian Khusus pada BPJS

Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, memaparkan data capaian yang menjadi dasar penghargaan tersebut. Hingga akhir 2024, jumlah pekerja terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan Lotim mencapai 144.110 orang, meningkat 31% dibanding tahun sebelumnya.

“Angka ini bukan sekadar statistik. Ini bukti bahwa perlindungan mulai dirasakan oleh lebih banyak keluarga di Lotim,” kata Bupati Haerul Warisin dengan penuh kebanggaan atas pencapaian pemerintahannya.

Perhatian khusus juga diberikan kepada pekerja rentan. Melalui APBD, Pemkab Lotim menanggung kepesertaan 17.195 pekerja, termasuk petani tembakau yang dibiayai melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Untuk pegawai non-ASN, dari 34.555 orang, sebanyak 32.644 telah tercover BPJS Ketenagakerjaan atau sekitar 94,5%. Upaya ini menunjukkan penetrasi program yang kuat di sektor non-formal.

BPJS Ketenagakerjaan Lotim Ungkap Manfaat Program

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Lombok Timur, Mohamad Johan Firmansyah, menegaskan manfaat program terlihat nyata: hingga Agustus 2025, nilai klaim yang dibayarkan kepada peserta di Lombok Timur mencapai Rp18,8 miliar.

“Ini bukti jaminan sosial memberi perlindungan langsung saat masyarakat menghadapi risiko,” ungkapnya.

Rencana Jangka Panjang Pemda Lotim

Melihat capaian tersebut, Bupati Haerul Warisin menyampaikan langkah strategis ke depan: memperkuat sosialisasi lewat peran Perisai (Penggerak Jaminan Sosial Indonesia), mendorong penguatan regulasi dari Peraturan Bupati menjadi Peraturan Daerah, serta memperluas cakupan perlindungan bagi masyarakat rentan yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Penghargaan ini menjadi dorongan bagi Lombok Timur untuk terus memperkuat perlindungan pekerja dan mewujudkan jaminan sosial ketenagakerjaan yang lebih inklusif,” tegasnya.

Harapan dan Penutup

Penghargaan Paritrana yang diraih Lotim bukan hanya simbol prestise, melainkan pengakuan atas sinergi pemerintah daerah, lembaga jaminan sosial, dan masyarakat. Dari petani di desa hingga pekerja mikro di pasar, program ini diharapkan terus menutup celah perlindungan sehingga risiko kerja tidak berujung pada kemiskinan baru.

Dengan pencapaian ini, Lotim menegaskan posisinya sebagai salah satu daerah pelopor implementasi jaminan sosial ketenagakerjaan di NTB. Kemudian dengan menjadikan Paritrana Award 2025 sebagai momentum untuk melanjutkan inovasi dan perluasan perlindungan bagi seluruh pekerja.