Penyegaran Birokrasi Jelang 2026: Wabup Lotim Lantik Kadis PMD & Kadis Sosial

Wakil Bupati Lotim, Ir. H. Moh. Edwin Hadiwijaya, MM: "Saya Berharap Bapak & Ibu Betul-Betul Mendalami Sumpah Jabatan Tersebut. Jadikan Itu Panduan Bersama Untuk Bisa Bekerja Dengan Baik, Lurus, Dan Aman Dalam Menjalankan Amanah"

Sigap News NTB | Lombok Timur — Menjelang penghujung tahun anggaran, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur melakukan penyegaran birokrasi dengan pelantikan dua Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II). Acara yang digelar di Pendopo Bupati, Rabu (24/12/2025), dihadiri oleh Sekda Drs. H. Muhammad Juani Taofik, M.A.P, unsur Forkopimda, serta sejumlah kepala OPD.

Momentum Penyegaran Birokrasi

Wakil Bupati Lombok Timur, Ir. H. Moh. Edwin Hadiwijaya, MM secara resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan atas dua pejabat baru, berdasarkan SK Bupati Lotim Nomor: 800.1.3.3/1741/KPSDM2025 & SK BKN Nomor: 34214/R-AK.02.03/SD/F/2025:

1. Hambali, S.H sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD).


2. Siti Aminah, S.Sos sebagai Kepala Dinas Sosial.

Pelantikan ini diposisikan sebagai bagian dari penataan organisasi untuk menyongsong program dan target kerja tahun anggaran 2026.

Sumpah Jabatan sebagai Panduan Kerja

Dalam sambutannya, Wabup Edwin menegaskan bahwa pelantikan tidak semata seremoni, melainkan titik awal tanggung jawab besar yang harus dipikul kedua pejabat baru. Ia menekankan pentingnya memahami dan menghayati sumpah jabatan yang telah diucapkan.

“Saya berharap Bapak dan Ibu betul-betul mendalami sumpah jabatan tersebut. Jadikan itu panduan bersama untuk bisa bekerja dengan baik, lurus, dan aman dalam menjalankan amanah,” tegas Wabup Edwin.

Tugas Berat Kepala Dinas Sosial: Akselerasi Data dan Realisasi Paket Sembako 2026

Wabup Edwin secara khusus menyoroti tantangan yang menanti Kepala Dinas Sosial yang baru. Mengingat persoalan data sosial yang memerlukan penanganan tuntas, Wabup meminta Kadis Siti Aminah untuk segera mengakselerasi kerja, khususnya terkait rencana realisasi paket sembako senilai Rp 30 miliar pada 2026 mendatang. Penekanan ini menunjukkan prioritas program sosial yang memerlukan kesiapan manajerial dan akurasi data penerima.

Kolaborasi PMD–Dinsos dan Kepemimpinan Internal

Untuk Hambali, S.H. selaku Kepala Dinas PMD, Wabup menitipkan tugas untuk membangun kolaborasi erat dengan Dinas Sosial. Selain fokus pada capaian target kinerja, Wabup juga mengingatkan aspek kepemimpinan internal sebagai kunci kelancaran tugas birokrasi:

“Salah satu tugas pemimpin adalah membuat staf Bapak dan Ibu bekerja dengan senang dan nyaman. Jika mereka nyaman, mereka akan memberikan ketenangan bagi Bapak dan Ibu dalam menjalankan tugas-tugas dari pimpinan,” imbuhnya.

Pesan tersebut menekankan bahwa keberhasilan program tidak hanya bergantung pada perencanaan, tetapi juga pada iklim kerja yang diciptakan pemimpin di lingkungan OPD.

Pernyataan Inspiratif dari Pimpinan Daerah

Wabup Edwin menutup sambutannya dengan memberi selamat dan motivasi kepada kedua pejabat yang dilantik, menyerukan semangat baru dalam menyongsong tahun anggaran 2026:

“Selamat bertugas kepada kedua pejabat baru tersebut untuk menyongsong tahun anggaran 2026, dengan semangat baru demi kemajuan Kabupaten Lombok Timur,” tutup Wabup Edwin.

Pernyataan Wabup berfungsi sebagai dorongan moral, sekaligus penegasan tanggung jawab strategis bagi dua kepala dinas yang baru dilantik untuk mewujudkan visi Lombok Timur SMART (Sejahtera, Maju, Adil & Religius).

Hadir dan Menjadi Saksi Proses Pelantikan

Pelantikan yang berlangsung di Pendopo Bupati ini dihadiri oleh pejabat struktural daerah, sebagai bukti bahwa proses pelantikan berjalan sesuai prosedur kelembagaan dan mendapat perhatian pimpinan daerah serta unsur pemerintahan terkait.

Penutup: Awal Amanah, Fokus pada Realisasi

Pelantikan Kadis Hambali dan Kadis Siti Aminah menandai tahapan awal pelaksanaan amanah organisasi yang diharapkan memberi kontribusi nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Lombok Timur. Dengan prioritas akselerasi data sosial dan realisasi paket sembako Rp 30 miliar pada 2026 serta penguatan kolaborasi antar-dinas, keberhasilan program akan sangat bergantung pada kepemimpinan yang mampu menciptakan lingkungan kerja produktif dan akuntabel.