Pemkab Lotim dan KSB Perkuat Sinergi Pengendalian Inflasi Regional, Wabup Edwin Beri Pesan Khusus

Wakil Bupati Lombok Timur, Ir. H. Moh. Edwin Hadiwijaya, MM: "Dinamika Harga Pangan Dipengaruhi Oleh Banyak Faktor, Mulai Dari Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, Hingga Tantangan Perubahan Iklim. Karena Itu, Kolaborasi Dan Sinergi Lintas Daerah Menjadi Kunci Utama Yang Sangat Relevan Dengan Kondisi Saat Ini"

Sigap News NTB | Lotim — Pemkab Lombok Timur dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) resmi memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi regional. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Capacity Building Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Sumbawa Barat di Kabupaten Lombok Timur yang mengusung tema "Memperkuat Kapasitas dan Sinergitas Antar Daerah", Kamis (30/7).

Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat kolaborasi antardaerah dalam menghadapi tantangan pengendalian inflasi yang semakin kompleks, terutama di sektor pangan.

Pengendalian Inflasi Tidak Bisa Dilakukan Sendiri

Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, menyampaikan apresiasi atas kunjungan TPID Kabupaten Sumbawa Barat. Menurutnya, pengendalian inflasi saat ini tidak lagi dapat dibebankan kepada satu daerah maupun satu instansi semata karena harga pangan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan.

"Dinamika harga pangan dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, hingga tantangan perubahan iklim. Karena itu, kolaborasi dan sinergi lintas daerah menjadi kunci utama yang sangat relevan dengan kondisi saat ini," ujar Wabup Edwin.

Ia menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur secara konsisten menerapkan strategi 4K, yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif melalui berbagai program lintas sektor.

Berbagai Program Pengendalian Inflasi Telah Berjalan

Wabup Edwin memaparkan sejumlah program yang telah dijalankan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur untuk menjaga stabilitas harga.

Melalui Dinas Pertanian, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,1 miliar untuk pengadaan bibit tanaman dalam polybag bagi anggota PKK dan Gabungan Organisasi Wanita (GOW). Selain itu, dibangun greenhouse budidaya cabai dan hortikultura senilai Rp1,5 miliar yang dikelola oleh BUMD PD Agro Selaparang.

Di sektor perlindungan sosial, Dinas Sosial menyalurkan bantuan belanja sembako dengan anggaran mencapai Rp30 miliar yang menyasar lebih dari 198 ribu rumah tangga pada desil 1 hingga 3. Pemerintah daerah juga mengalokasikan bantuan tunai sebesar Rp3 miliar bagi guru ngaji, marbot, dan pengajar TPQ melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.

Selain itu, Pemkab Lombok Timur memperkuat kerja sama antardaerah melalui komitmen pasokan komoditas strategis. Bersama Bank Indonesia, Bulog, dan champion cabai, pemerintah juga menggelar operasi pasar murah secara masif di 21 kecamatan, melakukan pemantauan harga secara berkala di pasar tradisional, serta memperkuat komunikasi publik untuk mencegah terjadinya panic buying.

Wabup berharap pertemuan tersebut tidak berhenti sebatas forum diskusi, tetapi mampu menghasilkan rekomendasi dan aksi nyata yang memberikan dampak terhadap stabilitas ekonomi kedua daerah.

KSB: Inflasi Bukan Sekadar Angka Statistik

Senada dengan Wabup Lombok Timur, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Sumbawa Barat, Syahril, menegaskan bahwa inflasi harus dipandang sebagai persoalan nyata yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.

Menurutnya, inflasi bukan hanya angka statistik yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), melainkan kondisi yang menggerus daya beli masyarakat sekaligus menekan keberlangsungan usaha mikro dan kecil.

"Sumbawa Barat dan Lombok Timur hadir bukan sebagai dua entitas yang terpisah, melainkan sebagai satu kesatuan ekosistem ekonomi regional. Apa yang terjadi di Pasar Selong maupun Pasar Sweta Mataram, dampaknya akan langsung terasa di Taliwang, dan sebaliknya," tegas Syahril.

Ia menjelaskan bahwa kedua daerah memiliki karakter ekonomi yang saling melengkapi. Lombok Timur dikenal sebagai salah satu lumbung pangan dengan komoditas unggulan seperti cabai, bawang merah, dan telur. Namun, daerah ini masih menghadapi tantangan berupa fluktuasi harga saat panen raya dan keterbatasan distribusi ke luar pulau.

Di sisi lain, Kabupaten Sumbawa Barat memiliki tingkat permintaan pangan yang tinggi seiring berkembangnya sektor industri pertambangan, tetapi masih sangat bergantung pada pasokan dari daerah lain.

Lima Pilar Sinergi Pengendalian Inflasi

Untuk mengubah pola penanganan inflasi yang selama ini bersifat reaktif, Syahril mengusulkan lima pilar strategi sinergi antara Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Lombok Timur.

Pilar pertama adalah integrasi sistem informasi pasar dan Early Warning System melalui platform bersama yang memuat data harga dan stok komoditas secara real time, sehingga surplus produksi di satu daerah dapat segera disalurkan ke daerah yang membutuhkan.

Pilar kedua berupa optimalisasi rantai pasok dan efisiensi logistik lintas laut melalui pembentukan konsorsium logistik pangan. Langkah ini diharapkan mampu menekan biaya transportasi laut hingga 10–15 persen, menghadirkan skema tarif khusus atau subsidi silang, serta memberikan jalur prioritas bagi truk pengangkut bahan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional.

Selanjutnya, Syahril juga mengusulkan pengembangan sentra produksi dan hilirisasi bersama, koordinasi operasi pasar serta cadangan pangan antardaerah, dan penguatan literasi ekonomi masyarakat sebagai bagian dari strategi jangka panjang pengendalian inflasi.

Menuju Komitmen Bersama

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan diskusi antarpeserta guna menyusun komitmen bersama sebagai tindak lanjut hasil pertemuan.

Melalui sinergi tersebut, kedua pemerintah daerah diharapkan segera merumuskan langkah teknis pelaksanaan berbagai poin kesepakatan sehingga upaya menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan pangan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.