IPH Lotim Nomor 1 Tertinggi di NTB & 26 Se-Indonesia, Sekretaris TPID Sampaikan Strategi Pemda

Cabai Rawit Naik +1,04%, Daging Ayam Ras: +0,73%, & Beras: +0,48% Di Lotim. Sedangkan Kenaikan Harga Beras NTB Jadi Yang Tertinggi Kedua Di Indonesia Yaitu Rp 14.563 (+0,7%)

SIGAP NEWS NTB | Lombok Timur – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara daring bersama Menteri Dalam Negeri dan kepala daerah se-Indonesia. Rakor yang dipantau dari Ruang Command Center Kabupaten Lombok Timur membahas isu strategis: stabilitas inflasi nasional, kebersihan & kesehatan hewan ternak untuk pangan, hingga evaluasi program pembangunan 3 juta rumah.

Arahan Mendagri: Beras Aman, Tanpa Impor Hingga Akhir 2025

Rakor dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian. Dalam arahannya Mendagri menegaskan bahwa ketersediaan beras nasional masih dalam kondisi stabil hingga akhir tahun 2025 tanpa kebutuhan impor. Hal ini merupakan sebuah capaian penting bagi upaya swasembada beras nasional.

Mendagri juga memaparkan data inflasi: secara tahunan (year-on-year) inflasi September 2025 terhadap September 2024 tercatat sebesar 2,65%, sedangkan secara bulanan (month-to-month) sebesar 0,21%. Menurut Mendagri, meski ada sedikit kenaikan, kondisi masih terkendali. Perbaikan harga beras turut didorong oleh operasi pasar yang dilakukan Bulog, Badan Pangan Nasional, dan instansi terkait.

Gambaran Inflasi & Komoditas Penyumbang (BPS)

Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menyebut komoditas penyumbang inflasi tertinggi year-to-date (y-to-d) antara lain:

1. Emas perhiasan


2. Beras


3. Cabai merah


4. Tarif air PAM


5. Daging ayam ras


6. Sigaret kretek mesin


7. Bawang merah


8. BBRT


9. Mobil


10. Kopi bubuk

Komoditas yang menjadi peredam inflasi antara lain bawang putih, tomat, tarif angkutan udara, biaya sekolah SMA, dan telepon seluler.

Berdasarkan Indeks Perkembangan Harga (IPH) M2 Oktober 2025, 17 provinsi mengalami kenaikan IPH, sementara 21 provinsi mengalami penurunan. NTB mencatat IPH 0,79%, dengan penyumbang utama cabai merah, beras, dan cabai rawit.

Fokus Kabupaten Lombok Timur: Masuk 10 Besar Kenaikan IPH

Kabupaten Lombok Timur tercatat sebagai kabupaten/kota dengan kenaikan IPH tertinggi se-NTB sebesar 1,62% pada M2 Oktober 2025. Penyumbang utama kenaikan IPH Lotim adalah:

1. Cabai rawit: +1,04%


2. Daging ayam ras: +0,73%


3. Beras: +0,48%

Namun ada tanda perbaikan: tren harga beras di Lombok Timur menunjukkan penurunan, dari 2,39% pada M1 menjadi 1,73% pada M2 Oktober 2025, menunjukkan langkah-langkah stabilisasi mulai bekerja.

Pernyataan & Strategi Pemda Lotim: Sekretaris TPID, Lalu Mustiarep (15/10/2025)

Diwawancarai oleh Sigap News NTB pada Kamis (15/10/2025), Sekretaris TPID Lombok Timur, Lalu Mustiarep, menyampaikan langkah nyata yang ditempuh Pemda untuk menstabilkan harga beras di tengah musim kering:

“Saat ini masih musim kemarau/ tidak ada panen. Akan tetapi kami akan segera mengeluarkan bantuan pangan dan Operasi Pasar Murah (OPM). Kemudian akan kita kendalikan melalui BUMD & berkoordinasi dengan Bulog.
Upaya Pemda khususnya beras yaitu melalui OPM, penerapan pada Mitra supaya dengan Mitra Bulog untuk mengisi gerai penjualan & menjual beras di gerai Bulog yang ada pada beberapa titik di Lotim. ASN kita mengeluarkan beras. Kita lakukan operasi pasar. Tentunya harga pasar menjadi rendah di kisaran HET yang ditetapkan.”

Inti strategi Lotim: penguatan operasi pasar murah (OPM) lewat sinergi antara BUMD dengan Bulog & mitra lokal, melalui distribusi bantuan pangan saat musim paceklik, serta keterlibatan ASN dan pengelolaan gerai Bulog di titik-titik strategis untuk menekan harga ke kisaran Harga Eceran Tertinggi (HET).

Rincian Harga Beras Provinsi (Minggu Ke-2/ M2 Oktober 2025)

Berikut perkembangan rata-rata harga beras menurut provinsi (data lengkap M2 Oktober 2025):

1. Papua Tengah: Rp 27.355 (+1,63%)


2. NTB: Rp 14.563 (+0,7%)


3. DKI Jakarta: Rp 15.426 (+0,55%)


4. Kalimantan Tengah: Rp 15.755 (+0,33%)


5. Jawa Barat: Rp 13.990 (+0,08%)


6. Sumatera Selatan: Rp 13.952 (+0,006%)


7. Papua Barat Daya: Rp 16.689 (-0,07%)


8. Jawa Tengah: Rp 14.218 (-0,16%)


9. Kalimantan Utara: Rp 16.011 (-0,18%)


10. NTT: Rp 15.122 (-0,26%)


11. Bali: Rp 15.441 (-0,31%)


12. Sumatera Barat: Rp 16.124 (-0,35%)


13. Papua: Rp 17.124 (-0,35%)


14. Jambi: Rp 14.786 (-0,40%)


15. Papua Barat: Rp 17.965 (-0,43%)


16. Jawa Timur: Rp 14.036 (-0,47%)


17. DI Yogyakarta: Rp 14.031 (-0,48%)


18. Maluku: Rp 17.482 (-0,66%)


19. Riau: Rp 16.104 (-0,69%)


20. Papua Pegunungan: Rp 29.658 (-0,82%)


21. Kalimantan Barat: Rp 16.133 (+0,92%)


22. Kalimantan Timur: Rp 17.047 (-1,00%)


23. Kepulauan Bangka Belitung: Rp 15.088 (-1,03%)


24. Bengkulu: Rp 14.540 (-1,17%)


25. Sumatera Utara: Rp 15.267 (-1,22%)


26. Aceh: Rp 14.905 (-1,27%)


27. Sulawesi Barat: Rp 14.883 (-1,35%)


28. Sulawesi Utara: Rp 16.057 (-1,36%)


29. Banten: Rp 13.809 (-1,40%)


30. Lampung: Rp 13.720 (-1,45%)


31. Papua Selatan: Rp 16.809 (-1,56%)


32. Kalimantan Selatan: Rp 14.899 (-1,57%)


33. Maluku Utara: Rp 17.053 (-1,59%)


34. Gorontalo: Rp 15.098 (-1,65%)


35. Kepulauan Riau: Rp 14.931 (-1,90%)


36. Sulawesi Selatan: Rp 14.424 (-2,21%)


37. Sulawesi Tenggara: Rp 15.147 (-2,27%)


38. Sulawesi Tengah: Rp 15.230 (-3,09%)

(Angka menunjukkan harga rata-rata dan persentase perubahan pada Minggu Ke-2 (M2) Oktober 2025 sesuai data rakor.)

Sorotan Perbandingan: Tertinggi & Terendah serta Bagaimana Posisi NTB?

1. Harga tertinggi: Papua Pegunungan (Rp 29.658).
   Dibanding NTB (Rp 14.563), harga di Papua Pegunungan lebih tinggi sebesar Rp 15.095, atau ~103,65% lebih mahal dibanding NTB.


2. Harga terendah: Lampung (Rp 13.720).
   Dibanding NTB, harga beras di NTB lebih tinggi Rp 843, atau sekitar 6,14% lebih mahal daripada Lampung.

Kesimpulan singkat: NTB berada pada posisi menengah yaitu lebih mahal daripada beberapa provinsi ber-harga rendah (seperti Lampung dan Banten), tetapi jauh lebih terjangkau dibanding provinsi-provinsi di kawasan Papua yang mencatat harga sangat tinggi.

Kebersihan & Kesehatan Hewan Ternak: Kunci Ketahanan Pangan

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian menyoroti pentingnya kebersihan dan kesehatan dalam pengelolaan hewan ternak guna memperkuat ketahanan pangan. Beberapa poin penting:

1. Rumah Potong Hewan (RPH) menjadi kunci menjamin kebersihan, kesehatan, dan kehalalan produk daging; RPH juga membuka lapangan kerja dan memperkuat hubungan sosial masyarakat-Pemda.


2. Tantangan nyata: belum terpenuhinya standar Nomor Kontrol Veteriner (NKV) dan sertifikasi halal pada banyak RPH; keterbatasan fasilitas, SDM, dan dukungan anggaran dari DAK APBN yang belum rutin.


3. Solusi kebijakan: Surat Keputusan bersama Menteri Pertanian dan Mendagri mendorong pembentukan RPH modern (RPHL/RPHU) serta percepatan sertifikasi NKV dan halal.

Evaluasi Program 3 Juta Rumah: Perintah Mendagri ke Kepala Daerah

Rakor juga mengevaluasi pelaksanaan program 3 juta rumah. Mendagri meminta kepala daerah untuk menuntaskan target pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan memperkuat sinergi dengan kementerian/lembaga terkait agar realisasi di daerah dapat dipercepat.

Penutup: Kolaborasi Lintas Sektor untuk Stabilitas & Kesejahteraan

Rakor menegaskan kembali bahwa kolaborasi lintas sektor yaitu antar kementerian, lembaga, pemerintah daerah, Bulog, BUMD, dan mitra adalah kunci agar inflasi tetap terkendali, pangan dan produk hewani aman dan sehat, serta program perumahan rakyat tercapai. Di tataran daerah, strategi-strategi yang disampaikan TPID Lotim (OPM, gerai Bulog, keterlibatan BUMD dan ASN, serta bantuan pangan saat kemarau) menjadi contoh operasi kebijakan yang bersifat taktis sekaligus humanis: menahan gejolak harga tanpa menunggu panen, melindungi daya beli masyarakat.