Tunggakan BPJS Rp 41M Jadi Sorotan, Bupati Lotim Siap Pangkas Kegiatan Demi Jaminan Kesehatan GRATIS

Bupati Lombok Timur, Drs. H. Haerul Warisin, M.Si: "Khususnya Mengenai Warga Lombok Timur Yang Data BPJS Kesehatannya Terhapus, Agar Diprioritaskan. Bagaimanapun Masyarakat Kita Harus Kita Bantu. Jangan Persulit Pasien Karena Kekurangan Atau Masalah Administrasi. Kualitas Pelayanan, Baik Dari Cara Melayani Maupun Kebutuhan Obat, Harus Benar-Benar Sesuai Dengan Kebutuhan Dan Penyakit Pasien"

Sigap News NTB | Lombok Timur — Bupati Lombok Timur, Drs. H. Haerul Warisin, M.Si, didampingi Sekretaris Daerah Lombok Timur, Dr. Drs. H. Muhammad Juaini Taofik, M.A.P, menghadiri Forum Kemitraan Pengelolaan Kerja Sama Fasilitas Kesehatan bersama para pemangku kepentingan tingkat kabupaten.

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Bupati Lombok Timur, Kamis (20/8/2026), tersebut dilaksanakan sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial serta Surat Edaran Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Nomor 26 Tahun 2025 tentang pelaksanaan Forum Kemitraan Tahun 2026. Dalam acara tersebut terlihat hadir:

1. Kepala Dikes Lotim, H. L. Aries Fahrozi, S.Kep.Ners, M.Kep;


2. Kepala Dinsos Lotim, Siti Aminah, S.Sos;


3. Kepala Bappeda Lotim, Achmad Dewanto Hadi, ST, MT;


4. Kepala BPKAD Lotim, M. Zaidar Rohman, S.STP, MH;


5. Kepala BKD Lotim, Yulian Ugi Lusianto, S.E., M.Eng;


6. Direktur RSUD dr. Soedjono Selong, dr. H. Anjasmoro, Sp.Rad;


7. Direktur RSUD Patuh Karya;


8. Direktur RSUD Lombok Timur, dr. Lalu Ofan Hendriadi, M.Ked;


9. Ketua IDI Kabupaten Lombok Timur, dr. Ade Anugrah K;


10. Ketua Asosiasi Akselarasi Puskesmas Indonesia Wilayah Kabupaten Lombok Timur, H. Nursini Juiban Hadi, S.Pd., S.Kep.Ns., M.Kes.

Kesehatan Jadi Kebutuhan Vital Pembangunan

Dalam sambutannya, Bupati Haerul Warisin menegaskan bahwa kesehatan merupakan salah satu kebutuhan paling vital bagi masyarakat sekaligus fondasi penting dalam mempercepat pembangunan daerah.

Menurutnya, berbagai agenda pembangunan akan sulit berjalan optimal tanpa didukung kondisi kesehatan masyarakat yang baik. Karena itu, Forum Kemitraan menjadi ruang strategis untuk memperkuat koordinasi dan mencari solusi terhadap berbagai persoalan pelayanan kesehatan di Lombok Timur.

“Kesehatan merupakan kebutuhan yang paling vital bagi kita. Forum ini sangat kita perhatikan sebagai langkah maju untuk membangun Lombok Timur dengan cepat,” ujar Bupati.

Ia mengakui jumlah peserta BPJS Kesehatan di Lombok Timur cukup besar sehingga berdampak pada tingginya beban anggaran pemerintah daerah. Bahkan, kewajiban pembayaran program jaminan kesehatan tersebut menjadi salah satu tantangan serius yang harus dicarikan solusi bersama.

Meski demikian, Bupati menegaskan pemerintah daerah tetap berkomitmen memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat.

“Di Lombok Timur peserta BPJS cukup besar. Kita bisa melihat dari besarnya pengeluaran yang harus kita keluarkan. Namun demi masyarakat, berbagai upaya akan terus kita usahakan,” tegasnya.

Transparansi dan Pelayanan Cepat Jadi Penekanan

Bupati juga menegaskan pentingnya penerapan prinsip transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, sejalan dengan semangat pembangunan daerah yang mengusung tagline SMART.

Menurutnya, keterbukaan informasi dan akuntabilitas harus menjadi komitmen bersama agar seluruh kebijakan, termasuk pengelolaan jaminan kesehatan, dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

“Tagline kita adalah SMART, khususnya mengenai transparan agar kita bisa maju. Semua informasi harus terbuka dan tidak ada yang disembunyikan,” katanya.

Dalam forum tersebut, Bupati Haerul Warisin meminta BPJS Kesehatan bersama seluruh fasilitas kesehatan memperkuat koordinasi guna memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan secara cepat dan responsif.

Perhatian khusus diberikan terhadap persoalan data peserta BPJS Kesehatan yang terhapus dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Bupati meminta persoalan tersebut segera ditangani dan peserta yang terdampak diprioritaskan agar tetap memperoleh perlindungan jaminan kesehatan.

“Khususnya mengenai warga Lombok Timur yang data BPJS Kesehatannya terhapus, agar diprioritaskan. Bagaimanapun masyarakat kita harus kita bantu,” ujarnya.

Faskes Diminta Tingkatkan Mutu dan Kebersihan

Kualitas pelayanan fasilitas kesehatan turut menjadi perhatian utama Bupati. Ia meminta seluruh rumah sakit dan puskesmas, baik milik pemerintah maupun swasta, terus meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.

Peningkatan tersebut mencakup sikap dan profesionalitas tenaga kesehatan, kesiapan peralatan, hingga ketersediaan obat yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan pasien.

“Kualitas pelayanan, baik dari cara melayani maupun kebutuhan obat, harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan penyakit pasien,” tegas Bupati.

Selain mutu pelayanan, ia juga menyoroti persoalan kebersihan lingkungan fasilitas kesehatan. Bupati menegaskan tidak ingin lagi menerima laporan mengenai ruang pelayanan di puskesmas atau fasilitas kesehatan yang digunakan untuk menyimpan sepeda motor maupun barang-barang pribadi.

Ia meminta seluruh rumah sakit dan puskesmas menjaga lingkungan pelayanan tetap steril, bersih, dan nyaman demi keselamatan serta kenyamanan pasien.

Jangan Persulit Pasien karena Administrasi

Dalam arahannya, Bupati juga mengingatkan seluruh pihak agar tidak mempersulit masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan hanya karena persoalan administrasi.

Menurutnya, prinsip pelayanan harus mengedepankan kemudahan dan kepentingan masyarakat, terutama bagi warga yang membutuhkan pertolongan kesehatan.

“Jangan persulit pasien karena kekurangan atau masalah administrasi,” tegasnya.

Bupati meminta kemitraan antara BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, organisasi perangkat daerah, dan seluruh pemangku kepentingan terus diperkuat agar pelayanan jaminan kesehatan dapat berjalan harmonis dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada BPJS Kesehatan dan seluruh mitra atas kerja sama yang selama ini terjalin.

Anggaran Daerah Diminta Prioritaskan Tunggakan BPJS

Menyadari tantangan anggaran yang dihadapi daerah, Bupati menegaskan sektor kesehatan tetap menjadi salah satu layanan dasar yang harus diprioritaskan.

Karena itu, ia membuka kemungkinan melakukan penyesuaian terhadap sejumlah kegiatan pemerintah daerah dalam Anggaran Perubahan Tahun 2026 apabila diperlukan untuk memperkuat kemampuan daerah menyelesaikan kewajiban pembayaran BPJS Kesehatan.

“Jikalau ada pendanaan kegiatan pemerintah daerah pada Anggaran Perubahan 2026 ini yang bisa dipending, silakan dipending. Prioritaskan untuk membayar tagihan BPJS Kesehatan,” tegasnya.

DPRD Optimistis Tunggakan Rp41 Miliar Bisa Diselesaikan

Menanggapi arahan Bupati H. Haerul Warisin, Ketua Komisi II DPRD Lombok Timur, Drs. H. Muhammad Holdi, M.M, mendorong BPJS Kesehatan agar lebih aktif melakukan pendekatan langsung atau jemput bola kepada masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan.

Menurutnya, upaya tersebut perlu dilakukan melalui kerja sama dengan organisasi perangkat daerah dan pemerintah desa.

“Kami harap BPJS Kesehatan bisa jemput bola dengan bekerja sama dengan OPD dan pemerintah desa terkait bagi masyarakat yang belum punya BPJS,” ujarnya.

Terkait persoalan anggaran, Muhammad Holdi menyebut terdapat sinyal kuat bahwa tunggakan BPJS Kesehatan sebesar Rp 41 miliar dapat diselesaikan pada tahun ini.

“Kemarin sinyalnya sangat kuat. Insya Allah tunggakan BPJS Kesehatan sebesar Rp41 miliar bisa kita selesaikan tahun ini,” katanya.

Parlinsos Diharapkan Perkuat Perlindungan Masyarakat

Sementara itu, Sekretaris Daerah Lombok Timur, Dr. Drs. H. Muhammad Juaini Taofik, M.A.P, menambahkan bahwa percepatan pendataan melalui program Parlinsos menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat perlindungan sosial masyarakat.

Menurut Sekda, kemajuan pendataan Lombok Timur telah mendapat pengakuan di tingkat nasional. Hingga saat ini, jumlah data yang berhasil dihimpun telah mencapai sekitar 210 ribu kepala keluarga, atau sekitar 42 persen dari warga Lombok Timur yang menjadi sasaran pendataan.

“Melalui Parlinsos inilah yang bisa meng-cover persoalan ini semua. Kecepatan pendataan kita diakui secara nasional, dengan telah mencapai angka 210 ribu KK atau sekitar 42 persen warga Lombok Timur terdata di Parlinsos,” ungkapnya.

Bupati sebelumnya juga menyoroti pentingnya percepatan pendataan perlindungan sosial. Dari target sekitar 501 ribu data, capaian yang ada sebelumnya masih berada di kisaran 200 ribu, sehingga seluruh kepala perangkat daerah diminta meningkatkan kinerja pendataan.

Ia menargetkan setidaknya 50 persen data Parlinsos dapat segera terpenuhi sebagai bagian dari upaya memperkuat basis data dan memastikan berbagai program perlindungan sosial tepat sasaran.

Susunan Forum Kemitraan Diperkuat

Forum Kemitraan Pengelolaan Kerja Sama Fasilitas Kesehatan ini diharapkan menjadi wadah untuk memperkuat koordinasi antarpemangku kepentingan dalam meningkatkan kualitas dan akses pelayanan kesehatan di Lombok Timur.

Dalam struktur forum, Bupati Lombok Timur bertindak sebagai pengarah, Sekretaris Daerah sebagai ketua, sedangkan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Selong menjadi sekretaris.

Adapun anggota forum melibatkan Komisi IV DPRD Lombok Timur, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Bappeda, BPKAD, BKPSDM, pimpinan rumah sakit daerah, organisasi profesi, serta BPJS Kesehatan Cabang Selong.

Melalui forum tersebut, pemerintah daerah berharap koordinasi antara BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, DPRD, OPD, dan seluruh pemangku kepentingan semakin solid, terutama dalam menjawab persoalan kepesertaan, pembiayaan, kualitas pelayanan, hingga perlindungan kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

Dengan penguatan sinergi tersebut, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menargetkan pelayanan kesehatan yang lebih cepat, berkualitas, bersih, responsif, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.