Komisi Informasi NTB Hadir di Lotim: Menyalakan Obor Transparansi di Desa-Desa

Foto Suasana Khidmat Sosialisasi Monev Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2025 di Ruang Command Center Kantor Bupati Lotim oleh KI NTB, pada Senin (21/7/2025) (Diskominfosan Lotim)
Dr. H. Fauzan: "Bayangkan Sebuah Desa Di Ujung Timur Lotim Yang Dulu Sepi Informasi, Kini Berdenyut Data Real-Time. Itu Visi Kita"
SIGAP NEWS NTB | Lombok Timur – Ruang Command Center Kantor Bupati Lotim mendadak gemerlap bak ruang kendali masa depan, saat Komisi Informasi (KI) Provinsi NTB membuka “Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2025”, pada Senin (21/7/2025). Lebih dari sekadar rapat kerja biasa, acara ini menjadi momentum bersejarah bagi tiga desa pionir transformasi digital di Lombok Timur.
Energi Digital Menyala
Ketua KI NTB, M. Zaini, memulai sesi dengan menyulut semangat peserta layaknya korek api yang menyalakan bara.
“Monev ini adalah lentera yang akan menerangi lorong transparansi hingga pelosok desa,” tegasnya, sembari menjabarkan mekanisme pengisian kuisioner dan struktur indikator penilaian KIP.
Para peserta dari Desa Batu Putek (Keruak), Rensing Bat (Sakra Barat), dan Banjar Sari (Labuhan Haji) tampak antusias mencatat setiap detail teknis, siap bertransformasi menjadi desa informatif yang partisipatif.
Dorongan Infrastruktur dan Aplikasi Pintar
Acara resmi dibuka oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian (Diskominfosan) Lotim, Dr. H. Fauzan. Dengan nada inspiratif, ia menjelaskan upaya Diskominfosan membangun “jembatan digital” melalui peningkatan infrastruktur dan pemanfaatan aplikasi publik, seperti SP4N Lapor, PPID, dan LaporBup.
“Bayangkan sebuah desa di ujung timur Lotim yang dulu sepi informasi, kini berdenyut data real-time, itu visi kita,” ujarnya penuh keyakinan.
Dari Kabupaten ke Desa: Gelombang Kejelasan Publik
M. Zaini menegaskan bahwa Monev KIP NTB tidak hanya berhenti di ibukota kabupaten.
“Kami menyalurkan gelombang keterbukaan hingga desa, memastikan setiap warga memiliki akses yang sama terhadap informasi publik, dari anggaran pembangunan hingga jadwal pelayanan kesehatan,” paparnya. Program ini akan menyasar 10 kabupaten/kota, dengan jadwal distribusi kuisioner dimulai 23 Juli 2025.
Persiapan Menuju Desa Informatif
Ketiga desa percontohan dipacu untuk mengisi kuisioner dengan akurasi tinggi. Tim veraifikasi KI NTB memberikan simulasi langsung: bagaimana mendokumentasikan rapat desa, mempublikasikan laporan keuangan, hingga mengelola saluran aduan digital. Momen “latihan gladi” ini bukan sekadar formalitas, melainkan titik tolak perubahan budaya birokrasi desa.
Sinergi Media dan Pemerintah
Tidak ketinggalan, Dirut Selaparang TV turut hadir untuk menjajaki kerjasama liputan dan pelatihan jurnalisme warga.
“Kami siap membentangkan layar televisi bagi cerita sukses desa-desa NTB,” kata perwakilan stasiun televisi, menambah nuansa kolaborasi lintas sektor.
Menghadirkan Keajaiban Keterbukaan
Bagai sulap modern, keterbukaan informasi diharapkan memunculkan “keajaiban”: peningkatan partisipasi warga, akuntabilitas pengelolaan dana desa, hingga menekan potensi korupsi. Warga Banjar Sari, misalnya, kini dapat memantau perbaikan jalan setapak melalui notifikasi SP4N Lapor, sesuatu yang hanya bisa dibayangkan beberapa tahun silam.
Melangkah Bersama ke Masa Depan
Dengan semangat kolektif, Dr. H. Fauzan dan M. Zaini menutup sosialisasi dengan seruan:
“Mari kita jadikan Lombok Timur percontohan desa-desa informatif se-Indonesia!” Seruan itu menggema, seolah menerawang melintasi perbukitan, menandai awal era baru pemerintahan terbuka.
Tindak Lanjut dan Harapan Besar
Monev KIP NTB Tahun 2025 akan berjalan hingga Agustus, dengan laporan final disusun pada September. Harapannya, desa-desa di Lotim tak hanya “melek informasi”, melainkan juga menjadi inspirasi bagi daerah lain: bahwa transparansi bukan beban, melainkan sayap yang mengantar masyarakat menuju kemajuan.
Dengan kombinasi visi besar, teknologi pintar, dan semangat kolaboratif, sosialisasi Monev KIP 2025 di Lotim bukan sekadar acara seremonial, melainkan langkah nyata mewujudkan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, dan berdaya saing.
Editor :M Amin