Dugaan Penipuan Dapur MBG Rp 1,05 M: Warga Selong Dijanjikan Titik & Perlengkapan Lengkap SPPG

Kasat Reskrim Polres Lotim, Iptu Arie Kusnandar, S.Tr.K., S.IK., M.M: "Masih Proses. Nanti Saya Cek Sama Kanitnya" 

Sigap News NTB | Lotim — Janji pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berbuah harapan bagi banyak keluarga, kini berujung pada meja penyidik. Seorang warga melaporkan dugaan penipuan dan penggelapan setelah dana besar diserahkan. Namun hasil yang dijanjikan tidak terealisasi sebagaimana mestinya, pada Kamis (26/2/2026).

Kronologi Singkat: Janji, Pembayaran, dan Keterlambatan

Menurut dokumen pengaduan (No. Peng/B/02/II/2026/Reskrim) tertanggal 18 Februari 2026, pelapor atas nama Husna Mauladat Mariam (29), warga Kecamatan Selong, melaporkan seorang terlapor berinisial S (domisili Ampenan, Kota Mataram). Peristiwa dilaporkan terjadi sekitar 8 September 2025 lalu di wilayah Selong.

Awalnya terlapor menjanjikan pembangunan dapur SPPG lengkap dengan peralatan serta penentuan titik suplai (penerima manfaat). Atas dasar janji itu, pelapor menyerahkan uang sebesar Rp 950 Juta. Ketika pembangunan tidak kunjung tuntas, pelapor kembali mengeluarkan tambahan Rp100 Juta untuk membantu penyelesaian.

Namun saat dapur dinyatakan siap, titik suplai yang semula dijanjikan tidak ada. sehingga fungsi utama program MBG tidak dapat berjalan seperti yang diharapkan oleh korban.

Modus yang Dilaporkan: Mengatasnamakan Program Gizi

Bahan laporan menyebutkan terjadinya praktik yang diduga mengatasnamakan lembaga terkait, bahkan muncul dugaan pemanfaatan nama Badan Gizi Nasional (BGN) untuk meyakinkan korban. Karena modus ini menyasar program sosial (gizi), yang semestinya memberi manfaat publik. Masyarakat dihimbau berhati-hati terhadap pihak yang menawarkan program serupa tanpa bukti administrasi yang jelas.

Penanganan Polres Lotim: Laporan Diterima, Penyidikan Berjalan

Kepada wartawan, Kasat Reskrim Polres Lombok Timur, Iptu Arie Kusnandar, S.Tr.K., S.IK., M.M, membenarkan laporan telah masuk dan sedang ditangani oleh unit penyidik. Dalam konfirmasi via WhatsApp, Iptu Arie menulis singkat namun tegas:

"Masih proses. Nanti saya cek sama kanitnya," ungkap Kasat Reskrim Polres Lotim.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa proses klarifikasi dan pendalaman sedang berjalan; Unit I Satreskrim Polres Lotim, fokus pada penguraian kronologi dan pengumpulan keterangan dari pihak-pihak terkait.

Dampak pada Korban: Tidak Hanya Kerugian Finansial

Kasus ini tidak hanya soal uang, melainkan juga harapan warga terhadap akses pangan bergizi bagi anak dan keluarga yang selama ini menantikan program MBG. Pelapor yang akhirnya menyelesaikan sebagian pekerjaan sendiri menunjukkan adanya beban fisik dan psikologis selain kerugian materi.

Imbauan Kepada Publik dan Langkah Hukum

Polres Lombok Timur membuka ruang pengaduan bagi masyarakat yang merasa dirugikan oleh praktik serupa atau mengetahui adanya oknum yang mengatasnamakan BGN RI. Dalam bahan informasi yang beredar, publik diminta segera melapor ke kantor kepolisian terdekat, agar setiap laporan mendapat atensi sesuai prosedur hukum.

Bagi warga yang mempertimbangkan kerja sama atau penyaluran bantuan serupa, beberapa langkah pencegahan yang dapat dilakukan:

1. Minta dokumen resmi lembaga atau individu (SK, NPWP/identitas organisasi, surat kuasa, kontrak kerja tertulis).


2. Verifikasi pihak terkait ke instansi resmi yang namanya digunakan (mis. Badan Gizi Nasional).


3. Buat perjanjian tertulis dengan rincian tanggung jawab, jadwal kerja, dan mekanisme pembayaran bertahap berdasarkan progres.


4. Simpan bukti transaksi dan komunikasikan setiap perubahan secara tertulis.

Penutup: Dari Kecewa Menjadi Kewaspadaan Kolektif

Kisah ini mengingatkan bahwa niat baik, seperti mengupayakan layanan Makan Bergizi Gratis untuk warga, bisa rentan diperalat oleh pelaku yang mengejar keuntungan pribadi. Namun di tengah kekecewaan, ada ruang bagi masyarakat untuk bersikap lebih kritis dan kolektif: saling mengedukasi, meminta akuntabilitas, serta melaporkan ke otoritas bila ada keraguan.

Polres Lombok Timur menyatakan akan menyampaikan perkembangan lebih lanjut setelah proses pemeriksaan lanjutan selesai. Sampai saat itu, pihak kepolisian dan masyarakat diharapkan menjaga komunikasi terbuka, agar setiap bantuan sosial memang sampai kepada yang berhak, bukan menjadi sumber kerugian.