Lalai & Sebabkan Kerugian Rp 85 Juta, Mitra Minta Kepala Dapur MBG Yayasan Palapa DIGANTI!

Ketua Yayasan Palapa Nusantara, Lalu Muhammad Fahri, SH, MH: “Ini Kelalaian Serius. Kalau Laporan Disampaikan Tepat Waktu, Masalah Tidak Akan Terjadi. Yang Dirugikan Bukan Hanya Kami, Tapi Masyarakat”

Sigap News NTB | Lotim — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang seharusnya menjadi benteng gizi masyarakat justru diguncang skandal serius. Kelalaian administratif di tubuh Yayasan Palapa Nusantara menyebabkan pembayaran bahan baku senilai Rp 85 juta gagal dicairkan, memicu kekacauan operasional dan kemarahan mitra, berdasarkan wawancara pada Rabu (28/1/2026).

Sorotan kini tertuju pada Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)/Kepala Dapur MBG yang dinilai lalai, tidak profesional, dan gagal menjalankan tanggung jawabnya.

Bom Waktu Administrasi: Laporan Terlambat, Dana Hangus

Fakta mencengangkan terungkap. Pada akhir Desember 2025, laporan pengajuan biaya bahan baku untuk pelayanan MBG selama empat hari tidak diserahkan tepat waktu. Akibatnya, sistem pembayaran BGN pusat ditutup dan pengajuan senilai Rp 85 juta tidak dapat diproses.

1. Dampaknya langsung terasa:


2. Suplai bahan pangan tersendat.


3. Pemasok menahan distribusi.


4. Mitra menanggung beban finansial sendiri.


5. Ribuan penerima manfaat terancam tidak mendapat layanan optimal.

Lebih dari 2.600 penerima manfaat terdampak secara langsung oleh kelalaian ini.

Mitra Murka: Ini Bukan Kesalahan Biasa, Ini Kelalaian Fatal

Ketua Yayasan Palapa Nusantara, H. Lalu Muhammad Fahri, SH, MH, menyatakan dengan tegas bahwa peristiwa ini tidak bisa ditoleransi.

“Ini bukan sekadar kesalahan teknis. Ini kelalaian serius. Kalau laporan disampaikan tepat waktu, masalah tidak akan terjadi. Yang dirugikan bukan hanya kami, tapi masyarakat,” tegasnya.

Mitra menilai Kepala Dapur:

1. Lalai menjalankan fungsi pengawasan;


2. Tidak fokus pada tugas pokok;


3. Gagal memastikan kelengkapan administrasi;


4. Tidak sigap saat krisis terjadi.

Pengakuan Kepala SPPG: Sistem Tutup, Dana Tak Cair

Kepala SPPG Yayasan Palapa, Windi Yahya, mengakui bahwa pengajuan tidak dapat diproses karena sistem BGN telah ditutup.

“Benar, pengajuan tidak bisa dibayarkan karena sistem sudah tutup. Nilainya sekitar Rp 85 juta. Kami sudah laporkan ke Korwil,” ujarnya.

Namun bagi mitra, pernyataan tersebut justru memperkuat dugaan bahwa kelalaian administratif benar-benar terjadi dan tidak terbantahkan.

Efek Domino: Dapur Terancam Lumpuh

Kelalaian ini menimbulkan efek domino serius:

1. Dapur hampir berhenti beroperasi;


2. Mitra harus menalangi biaya operasional;


3. Kualitas dan kontinuitas menu terancam;


4. Kepercayaan publik terhadap MBG menurun.

Mitra menyebut, bila kondisi ini dibiarkan, MBG bisa berubah dari program unggulan menjadi sumber masalah nasional.

Desakan Keras ke BGN RI: Copot, Audit, Benahi!

Mitra secara terbuka mendesak BGN RI untuk:

1. Mencopot Kepala Dapur/SPPI Yayasan Palapa tanpa kompromi.


2. Menunjuk Plt yang profesional dan berpengalaman.


3. Menyelesaikan pembayaran Rp 85 juta secepatnya.


4. Melakukan audit menyeluruh dan transparan.


5. Memberikan sanksi tegas jika terbukti lalai.

Menurut mitra, pembiaran atas kasus ini sama dengan membiarkan kerusakan sistemik dalam program nasional.

Peringatan Keras: Jangan Main-main dengan Program Gizi

Program MBG bukan proyek biasa. Ia menyangkut hak dasar masyarakat, kesehatan anak, dan masa depan generasi.

Mitra menegaskan:

“Kalau yang lalai tetap dipertahankan, maka kegagalan ini akan terulang. Kami menuntut tindakan nyata, bukan janji,” tutup H. Lalu Muhammad Fahri.

Penutup

Kasus ini menjadi alarm keras bagi pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis. Publik kini menunggu langkah tegas BGN RI: bertindak sekarang atau kehilangan kepercayaan masyarakat.

Satu hal jelas: kelalaian tidak boleh dilindungi, dan kepentingan rakyat harus berada di atas segalanya.