Polda NTB & Imigrasi Lombok Timur Perkuat Sinergi untuk Cegah TPPO dan Tangkal Pelaku ke Luar Negeri
Foto Suasana Sinergi Antara Direktur Reserse PPA dan PPO Polda NTB, Kombes Pol Ni Made Pujawati dengan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kabupaten Lombok Timur, Iqbal Rifai pada Kamis (12/2/2026) (Humas Polda NTB)
Direktur Reserse PPA dan PPO Polda NTB, Kombes Pol Ni Made Pujawati: "Selain Bersilaturahmi, Kami Membahas Upaya Pencegahan Yang Dapat Dilakukan Bersama Terhadap TPPO. NTB Merupakan Salah Satu Daerah Dengan Minat Masyarakat Yang Tinggi Untuk Bekerja Ke Luar Negeri. Sehingga Perlu Pengawasan Dan Sinergi Yang Kuat"
Sigap News NTB | Lotim — Pada Kamis (12/2/2026), ruang Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang menjadi tempat pertemuan penting antara pimpinan satuan reserse dan perwakilan keimigrasian. Kunjungan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kabupaten Lombok Timur, Iqbal Rifai membuka jalur koordinasi yang lebih intens untuk menekan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di provinsi NTB
Pertemuan tersebut difokuskan pada penyamaan persepsi dan perencanaan langkah konkret, yang bukan sekadar silaturahmi. Hal ini dikarenakan NTB termasuk daerah dengan minat tinggi warga untuk bekerja ke luar negeri dan karenanya memerlukan pengawasan ekstra.
Direktur Reserse PPA dan PPO Polda NTB, Kombes Pol Ni Made Pujawati menegaskan arah pertemuan dengan tegas:
“Selain bersilaturahmi, kami membahas upaya pencegahan yang dapat dilakukan bersama terhadap TPPO. NTB merupakan salah satu daerah dengan minat masyarakat yang tinggi untuk bekerja ke luar negeri. Sehingga perlu pengawasan dan sinergi yang kuat,” ujarnya.
Langkah Konkret: Edukasi, Sosialisasi, dan Penindakan
Pihak kepolisian menekankan bahwa penindakan hukum saja tidak cukup. Rangkaian langkah pencegahan yang dirancang meliputi peningkatan kampanye edukasi di desa-desa, pelatihan bagi aparat tingkat kecamatan, dan pemanfaatan kanal media sosial untuk menyampaikan informasi tentang modus-modus terbaru TPPO. Namun, sambil mengintensifkan edukasi, aparat juga memastikan penegakan hukum berjalan tegas terhadap para pelaku.
Dalam penjelasannya, Direktur Kombes Pol Ni Made Pujawati menambahkan:
“Langkah pencegahan harus dibarengi dengan sosialisasi yang masif. Namun di sisi lain, penindakan tegas terhadap para pelaku TPPO juga tetap kami lakukan secara intens,” katanya.
Pertukaran Data & Mekanisme Cegah-Tangkal
Hasil koordinasi ini memunculkan komitmen untuk memperkuat pertukaran data antar-instansi. Mekanisme cegah-tangkal akan dimaksimalkan melalui pemanfaatan basis data terintegrasi, pemantauan keberangkatan yang mencurigakan, serta koordinasi cepat saat ditemukan indikasi keterlibatan pihak tertentu dalam jaringan TPPO. Tujuannya: mencegah pelaku leluasa melintasi batas negara dan mengulang perbuatan yang sama.
Fokus pada Perlindungan Calon Pekerja Migran
Sinergi lintas instansi diharapkan memberi dampak langsung bagi calon pekerja migran: akses informasi yang lebih jelas tentang jalur resmi, daftar agen penyalur berizin, serta saluran pengaduan yang responsif. Pendekatan preventif ini juga diarahkan untuk menumbuhkan literasi calon pekerja agar tidak mudah tergiur tawaran kerja yang tidak transparan.
Harapan & Komitmen
Pertemuan ini mencerminkan semangat proaktif instansi di NTB dalam mengubah narasi: dari sekadar penindakan pasca-kejahatan menjadi upaya sistemik yang melibatkan pencegahan, pendidikan publik, dan pemantauan lintas batas. Dengan sinergi yang terus dibangun, diharapkan angka TPPO menurun dan masyarakat, terutama mereka yang berminat bekerja ke luar negeri, mendapat perlindungan maksimal.
Editor :M Amin