Sidak Tegas BGN: Larang Bundling MBG, Wajib Cantumkan Label Harga & Posting di Medsos SPPG

Korwil SPPG Lombok Timur, Agamawan: "Itu Sudah Diwajibkan Oleh BGN RI, Harus Dicantumkan Atau Diprint Dan Diselipkan Di MBG Yang Dibagikan"

Sigap News NTB | Nasional — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Irjen. Pol (Purn) Soni Sanjaya, melakukan inspeksi mendadak (sidak) menu kering MBG yang dibagikan di SDN 1 Keramat Jati, Senin (2/3/2026).

Sidak ini bukan sekadar pengecekan administratif, melainkan penguatan standar mutu distribusi pangan bagi anak sekolah penerima manfaat.

Larangan Tegas: Tidak Ada Lagi Bundling di Hari Aktif

Dalam sidak tersebut, BGN RI mengeluarkan instruksi keras: tidak ada lagi bundling menu pada hari aktif sekolah.

Bundling yang dimaksud adalah pembagian menu untuk beberapa hari dalam satu waktu distribusi. Praktik ini dinilai berisiko terhadap kualitas, kesegaran, dan transparansi standar sajian.

“Saya memberikan instruksi tegas kepada seluruh Kepala SPPG: tidak ada lagi bundling menu untuk anak-anak sekolah penerima manfaat pada hari aktif. Bundling hanya diperbolehkan saat hari libur atau akhir pekan. Tujuannya jelas, menjaga kualitas makanan tetap optimal, fresh, dan layak konsumsi,” tegas Irjen. Pol (Purn) Soni Sanjaya melalui akun media sosialnya.

Ia menambahkan dengan penekanan kuat:

“Program MBG bukan sekadar bagi-bagi makanan. Kualitas, keamanan, dan standar penyajian harus dijaga setiap hari. Anak-anak berhak mendapatkan makanan yang terbaik, bukan yang praktis. Kita naikkan standar. Kita jaga kualitas. Karena yang kita urus adalah generasi masa depan,” tambahnya.

Pesan tersebut menjadi sinyal bahwa MBG kini memasuki fase penguatan kontrol mutu dan transparansi.

Dialog Tegas di Lapangan: Label Harga Wajib Dicantumkan

Sidak berlangsung dinamis. Wakil Kepala BGN, Irjen. Pol (Purn) Soni Sanjaya langsung mengonfirmasi kepada Kepala SPPG di lokasi, berdasarkan vidio yang beredar luas di medsosnya.

BGN RI: “Ini untuk berapa hari?”
Kepala SPPG: “Tiga hari, Bapak.”
BGN RI: “Setiap hari tidak ada lagi bundling-bundling ini. Harus dikasih label, ini harganya berapa, ini harganya berapa. Tidak ada lagi bundling.”

Penekanan utama adalah transparansi harga pada setiap item menu. Label harga wajib dicantumkan, dicetak, dan diselipkan pada paket MBG.

Beliau bahkan menyinggung kepatuhan terhadap arahan sebelumnya melalui Zoom Meeting, dan instruksi publikasi di media sosial SPPG/ Dapur MBG sebagai bentuk keterbukaan informasi.

Penguatan Sistem Digital: Monitoring Lewat Aplikasi Sekolah

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala BGN juga mengecek implementasi aplikasi pelaporan di sekolah.

Ia bertanya langsung kepada guru pengurus MBG:

“Aplikasi tadi sudah diisi? Ini nanti masuk semua ke sini, diterima. Kita bisa terpantau MBG yang diterima sekolah. Nanti saat menyerahkan ompreng MBG, ibu menulis bagaimana kualitas makanan,” tanyanya dengan sungguh-sungguh.

Langkah ini menunjukkan bahwa MBG tidak lagi hanya berbasis distribusi manual, tetapi mulai terintegrasi dalam sistem pelaporan digital untuk kontrol kualitas real-time.

Irjen. Pol (Purn) Soni Sanjaya menjelaskan lebih lanjut mengenai kemajuan teknis program:

“Sekarang MBG makin digital. Sistem PVR (Palm Vein Recorder) sudah diterapkan di sekolah-sekolah untuk memastikan data anak-anak penerima manfaat benar-benar akurat. Caranya? Cukup scan biometrik lewat telapak tangan. Begitu discan, data langsung ter-input secara real time ke SPPG. Cepat, presisi, dan minim kesalahan. Tidak ada yang luput absen, tidak ada data ganda. Semua tercatat otomatis dalam sistem. Dan yang paling penting, versi terbaru PVR ini sudah banyak improvement dibanding sebelumnya, lebih stabil, lebih responsif, dan lebih aman. Karena di era sekarang, program sosial juga harus naik kelas. Teknologi dipakai bukan buat gaya-gayaan, tapi untuk memastikan hak anak-anak benar-benar sampai ke yang berhak. Digital kuat, data akurat, manfaat tepat,” beber Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Operasional Pemenuhan Gizi.

Penerapan PVR dimaksudkan untuk memperkecil kebocoran data dan memastikan pemantauan real-time sehingga setiap kepala sekolah, pengurus, dan pusat dapat melihat distribusi MBG secara transparan.

Aduan Penerima Manfaat di Lombok Timur

Sehari setelah sidak BGN RI, Selasa (3/3/2026), jurnalis Sigap News NTB menerima aduan dari penerima manfaat di Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur.

“Itu, MBG kita lama-lama makin kurang aja. Buat sehari, pernah pas hari Jumat itu buat dua hari. Tapi kayak nggak ada bedanya sama yang sehari, cuma rotinya ditambah satu sama buah kalau nggak salah. Pas ganti dapur ini jajannya kurang. Tapi kali ini, nasi masih aman kok,” ujar salah satu penerima manfaat.

Testimoni ini mengindikasikan adanya persepsi penurunan kuantitas atau variasi menu, khususnya pada pola bundling yang sebelumnya diterapkan.

Himbauan Korwil BGN Lombok Timur: Kurangi Limbah, Jaga Persepsi Publik

Sementara itu, Korwil SPPG Lombok Timur, Agamawan, mengeluarkan imbauan kepada dapur MBG/SPPG terkait teknis distribusi.

Beberapa poin penting yang disampaikan:

1. Paper bag (kantong MBG) harus dikembalikan untuk mengurangi limbah plastik, berdasarkan Juknis BGN RI.


2. Penerima manfaat diminta membawa tempat makan sendiri dari rumah.


3. Sendok dan minuman juga dianjurkan dibawa sendiri.


4. Tujuannya mencegah kesalahpahaman jika terjadi sakit atau keracunan yang belum tentu bersumber dari MBG.

“Kami harapkan penerima manfaat membawa minum dari rumah. Karena khawatirnya, kalau tidak bawa minum atau hanya minum air keran, saat sakit dianggap karena MBG,” harap Korwil BGN Lotim dengan sungguh-sungguh.

Ia juga menyatakan dukungan terhadap media sebagai mitra kontrol sosial:

“Saya mendukung teman-teman media untuk membantu mengawasi SPPG. Namun lakukan konfirmasi dulu dengan pihak SPPG,” tambahnya.

Terkait label harga, ia menegaskan kembali:

“Itu sudah diwajibkan oleh BGN RI, harus dicantumkan atau diprint dan diselipkan di MBG yang dibagikan,” tutup Agamawan.

MBG Naik Kelas: Digitalisasi, Distribusi Lebih Ketat & Transparan

Sidak ini menandai transformasi MBG dari sekadar program distribusi pangan menjadi program dengan standar operasional ketat, transparan, dan terukur.

Penegasan larangan bundling pada hari aktif, kewajiban label harga, digitalisasi pelaporan, hingga pengurangan limbah plastik menunjukkan bahwa BGN ingin:

1. Menjaga kualitas dan keamanan pangan


2. Memastikan transparansi anggaran


3. Mencegah distorsi persepsi publik


4. Menguatkan pengawasan partisipatif

Di tengah berbagai dinamika lapangan, satu pesan yang paling kuat dari sidak ini adalah komitmen menjaga kualitas demi generasi masa depan.

Program MBG bukan hanya soal makanan yang dibagikan hari ini, tetapi investasi gizi untuk Indonesia esok hari.