Ketua Fraksi Gerindra DPRD Lotim, Muallani, S.E Apresiasi & Dukung Penuh Kebijakan Bupati saat Rakor

Mu’allani, S.E: "Penggunaan Gas LPG 12 Kg Dapur MBG Capai 1.134 Tabung/ Hari di Lotim & 4.200 Tabung/ Hari di NTB, Saya Dukung Keterlibatan Satpol PP/ APH dalam Pengawasan Penggunaan Gas LPG Subsidi"

SIGAP NEWS NTB | Lombok Timur –  Ketua Fraksi Gerindra DPRD Lombok Timur, Mu’allani, S.E, memberikan apresiasi sekaligus dukungan penuh terhadap kebijakan Bupati Drs. H. Haerul Warisin, M.Si, usai rapat koordinasi lengkap (rakor) yang digelar di Aula BPVP Lenek pada Senin kemarin (22/9/2025). Dalam wawancara dengan Sigap News NTB pada Selasa (23/9/2025), Mu’allani menegaskan bahwa dukungan legislatif yang konstruktif sangat penting agar program eksekutif benar-benar berdampak sampai ke akar rumput.

Fokus Pada Akuntabilitas Kinerja OPD

Mu’allani menekankan agar Bupati mendapat informasi yang akurat tentang progress kinerja setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melalui rakor ini.

“Saya mendukung pelaksanaan rakor oleh Pemda Lotim. Supaya Bupati & Wabup bisa mengetahui progress kinerja para OPD, agar sesuai visi Lotim SMART. Harapannya para OPD ini bisa maksimal kinerjanya,” ujarnya. Pernyataan ini menguatkan apa yang menjadi salah satu tujuan rakor: mendengar paparan capaian dan hambatan OPD secara jujur. Sehingga, solusi yang diambil, bisa tepat sasaran.

Menangani Kemiskinan Ekstrim: Mulai Dari Desa

Menyikapi agenda percepatan penurunan kemiskinan ekstrim yang disampaikan Bupati, Mu’allani meminta keterlibatan pendataan yang dilakukan hingga tingkat paling bawah yaitu kepala desa, kepala dusun, kader hingga kepala lingkungan. Agar upaya penanggulangan berjalan efektif. Ia sependapat bahwa program yang dirancang di tingkat kabupaten harus dioperasionalkan melalui keterlibatan pendataan semua pihak untuk memastikan bantuan dan program penanganan miskin ekstrim dapat tepat sasaran.

“Saya berharap Pemda Lotim dapat melibatkan pendataan yang dilakukan oleh Kepala Lingkungan dan bahkan Ketua RT. Supaya bantuan untuk miskin ekstrim bisa tepat sasaran, selain pendataan yang dilakukan oleh Pemdes.”

Data LPG Untuk SPPG: Perlunya Kebijakan Pemda & Pemprov dalam Penanganannya

Salah satu isu krusial yang diangkat Mu’allani yaitu terkait pemanfaatan LPG oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia mendukung langkah Bupati untuk melibatkan Satpol PP dan aparat penegak hukum, bila perlu melakukan pemantauan keliling. Agar penggunaan LPG sesuai dengan ketentuan juknis BGN RI.

“SPPG ini juga harusnya tidak boleh menggunakan LPG yang bersubsidi berdasarkan Juknis BGN RI tahun 2025. Harusnya SPPG menggunakan LPG 12 kg atau non subsidi. Supaya tidak mengganggu hak dan kebutuhan masyarakat kita,” ungkap Muallani dengan sungguh-sungguh.

Berdasar data yang dipaparkan Mu’allani: Kabupaten Lotim memiliki 162 SPPG, namun baru 62 SPPG yang aktif beroperasi. Jika seluruh SPPG beroperasi dan tiap SPPG mengonsumsi rata-rata 6–7 tabung LPG 12 kg per hari, maka kebutuhan harian Lotim berada pada kisaran:

1. 162 × 6 = 972 tabung 12 kg per hari (perkiraan bawah),


2. 162 × 7 = 1.134 tabung 12 kg per hari (perkiraan atas).

Di tingkat provinsi, dengan 600 SPPG di NTB, kebutuhan harian diperkirakan antara 3.600 hingga 4.200 tabung 12 kg per hari (600 × 6 = 3.600; 600 × 7 = 4.200). Karena itu, Mu’allani meminta Pemda Lotim dan Pemprov NTB harus mengantisipasi untuk ketersediaan LPG yang 12 Kg, mengingat tingginya penggunaan SPPG tiap harinya. Juga Ia berharap agar Pemerintah daerah memperhatikan kebutuhan pokok lainnya, seperti ketersediaan bahan baku dari program MBG selaku program perioritas Presiden kali ini. Langkah ini dimaksudkan untuk mendukung program prioritas pemerintah pusat ini berjalan dengan sukses dan lancar.

Peran DPRD: Bukan Hanya Pengawas, Tetapi Mitra Pengawal Solusi

Mu’allani menjabarkan fungsi strategis DPRD Lotim yang mendasari dukungannya:

1. Pengawasan dan akuntabilitas: Meminta data progress dan mendorong transparansi pelaksanaan program;


2. Sinkronisasi kebijakan dan anggaran: Membantu mengarahkan regulasi dan anggaran untuk solusi praktis;


3. Advokasi lintas level: Menjembatani koordinasi dengan provinsi atau pusat bila diperlukan;


4. Konektivitas ke masyarakat: Memfasilitasi implementasi sampai ke desa dan lingkungan.

Ia menegaskan bahwa Fraksi Gerindra Lotim siap mengawal dan mendukung program prioritas Presiden Prabowo, termasuk percepatan MBG. Dukungan da pengawalan mengenai ketersediaan logistik, memperjuangkan kebutuhan anggaran, dan mendorong kebijakan agar tidak merugikan masyarakat miskin.

Tanggapan Eksekutif Dan Penutup

Rakor Lenek yang dipandu Sekda Drs. H. Muhammad Juaini Taofik, M.AP menempatkan pentingnya keterbukaan dan akurasi data dalam setiap paparan OPD. Bupati Haerul Warisin menilai kinerja OPD pada rakor tersebut “rata-rata di atas 7” dan berkomitmen membenahi hal-hal yang masih kurang. Pernyataan Bupati ini mendapatkan respons legislatif yang lebih dari sekadar pujian: janji pengawalan agar perbaikan yang dijanjikan terealisasi.

Kesimpulannya, kata Mu’allani: eksekutif dapat merancang kebijakan, namun legislatif harus mengawal agar rancangan tersebut menjadi nyata dan tepat sasaran. Dengan kolaborasi yang konstruktif antara DPRD dan Pemda lotim, yang didorong dengan data akurat, pengawasan nyata, dan keterlibatan hingga level desa, maka harapan menurunkan kemiskinan ekstrim dan mewujudkan Lotim SMART berpeluang menjadi capaian yang terukur dan berdampak langsung bagi masyarakat.

— Sumber: Rakor Lengkap BPVP Lenek (22 September 2025) dan wawancara Ketua Fraksi Gerindra Mu’allani, S.E. dengan Sigap News NTB (23 September 2025).