Mayoritas Warganet Puji Bupati Lotim, Diskon Pajak Kendaraan Hingga 50% Disambut Positif

Bupati Lombok Timur, Drs. H. Haerul Warisin, M.Si: “Atas Nama Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, Saya Mengajak Seluruh Masyarakat Untuk Memanfaatkan Kesempatan Ini Dengan Sebaik-Baiknya. Mari Kita Tingkatkan Kesadaran Dan Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Karena Pajak Yang Kita Bayarkan Akan Kembali Kepada Masyarakat Dalam Bentuk Pembangunan Dan Peningkatan Pelayanan Publik”

Sigap News NTB | Lombok Timur — Kebijakan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memberikan keringanan pajak kendaraan bermotor melalui Peraturan Gubernur (Pergub) NTB Nomor 30 Tahun 2026 mendapat sambutan positif dari masyarakat. Bahkan, setelah Bupati Lombok Timur, Drs. H. Haerul Warisin, M.Si, menyampaikan imbauan agar masyarakat memanfaatkan program tersebut, mayoritas warganet membanjiri kolom komentar dengan apresiasi dan ucapan terima kasih.

Respons positif itu terlihat dalam unggahan akun media sosial Satpol PP Lombok Timur pada Rabu (11/11/2026). Dari total 326 komentar yang tercatat, sebagian besar warganet menyampaikan dukungan dan mengapresiasi kebijakan keringanan pajak yang dinilai dapat membantu meringankan beban masyarakat.

Empat Skema Keringanan Pajak, Kesempatan Emas bagi Masyarakat

Dalam imbauannya, Bupati Haerul Warisin menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi NTB menghadirkan 4 bentuk keringanan pajak kendaraan bermotor yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Adapun empat program tersebut meliputi:

1. Penghapusan seluruh denda keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor.


2. Diskon PKB hingga 10% bagi masyarakat yang melakukan pembayaran mulai tiga bulan sebelum jatuh tempo.


3. Pembebasan tunggakan pajak bagi kendaraan bermotor dengan tunggakan di atas 5 tahun.


4. Diskon PKB sebesar 50% bagi kendaraan dari luar daerah yang melakukan mutasi masuk ke Provinsi NTB.

Program keringanan tersebut berlaku mulai 6 November 2026 hingga 31 Maret 2027.

Bupati Haerul Warisin mengajak seluruh masyarakat Lombok Timur agar tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut dan segera memanfaatkan berbagai fasilitas keringanan yang telah disediakan pemerintah.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, saya mengajak seluruh masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Mari kita tingkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor,” pesannya.

Bupati: Pajak yang Dibayarkan Kembali untuk Kepentingan Masyarakat

Lebih jauh, Bupati Haerul Warisin menegaskan bahwa kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk kontribusi masyarakat terhadap pembangunan daerah.

Menurutnya, pajak yang dibayarkan masyarakat akan kembali dalam bentuk pembangunan serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Karena pajak yang kita bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan dan peningkatan pelayanan publik,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar segera mendatangi kantor Samsat terdekat untuk memperoleh informasi sekaligus memanfaatkan program keringanan tersebut sebelum masa berlakunya berakhir.

“Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari kita bersama-sama mewujudkan Lombok Timur yang sejahtera, maju, adil, religius, dan transparan,” tutup Bupati dalam imbauannya.

326 Komentar, Mayoritas Warganet Sampaikan Apresiasi

Menariknya, imbauan Bupati Haerul Warisin tersebut tidak hanya menjadi sarana penyampaian informasi pemerintah, tetapi juga memunculkan respons positif dari masyarakat di ruang digital.

Dari 326 komentar dalam unggahan tersebut, mayoritas warganet menyampaikan ucapan terima kasih, pujian, serta harapan agar program keringanan pajak benar-benar terlaksana sesuai ketentuan.

Sejumlah komentar yang mendapat perhatian di antaranya datang dari akun @Amaq Annisa yang menuliskan, “Terima kasih bpk BUPATI”.

Apresiasi serupa disampaikan akun @Alfani Fani dengan komentar, “Mantap pk bupati ada keringanan buat masyarakat”.

Sementara akun @Baiqfitrianah menyampaikan, “Tampiasih imfonya Bpk Bupati”.

Dukungan lainnya datang dari akun @Roni Herzendi yang menuliskan, “Mantap lotim”, serta akun @Anna Mentari dengan komentar singkat, “Mantap bupatiku”.

Tak hanya memberikan pujian, sejumlah warganet juga menyampaikan harapan agar pelaksanaan program tersebut berjalan optimal dan tidak disalahgunakan.

Salah satunya akun @Lalu Adyar Rosihi Aswandi yang menuliskan:

“Mantaaap Bapak Bupati..Semoga aturan Bupati ini dapat dijalankan oleh dinas samsat lotim, aturan Bupati ini tidak boleh di langgar dan diselewengkan, harapan kami Bapak Bupati harus tegas dan lakukan kontrol..!!”

Sementara itu, akun @Idham Halid turut menyampaikan apresiasinya dengan mengatakan:

“Mantaap !.Trimakasi saya ucapkan pd Pemerintah Kab.Lotim yg telah meringankan Raktatnya dalam membayar Pajak.”

Beragam komentar tersebut memperlihatkan bahwa informasi mengenai keringanan pajak mendapat perhatian masyarakat. Selain mengapresiasi kebijakan pemerintah, warganet juga berharap adanya pengawasan agar seluruh proses pelayanan berjalan transparan dan sesuai aturan.

Bapenda NTB Turun Langsung Sosialisasikan Pergub Nomor 30 Tahun 2026

Di sisi lain, upaya memperluas informasi mengenai program keringanan pajak juga dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi NTB.

Sehari sebelum imbauan Bupati Lombok Timur, tepatnya pada Selasa (10/11/2026) lalu, Bidang Pajak Bapenda Provinsi NTB menggelar sosialisasi Pergub NTB Nomor 30 Tahun 2026 di Simpang Lima Kota Tua Ampenan, Kota Mataram.

Berdasarkan unggahan akun Instagram resmi @bapendantb, kegiatan tersebut menyasar masyarakat dan wajib pajak yang melintas di kawasan tersebut.

Petugas memberikan edukasi secara langsung mengenai ketentuan, manfaat, serta mekanisme pemanfaatan program pengurangan dan/atau pembebasan pajak daerah dan retribusi daerah.

Masyarakat juga diajak memahami berbagai kemudahan yang diberikan pemerintah sekaligus memanfaatkan program tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Dorong Kepatuhan Pajak dan Optimalisasi PAD NTB

Melalui sosialisasi langsung kepada masyarakat, Bapenda NTB berharap informasi mengenai Pergub Nomor 30 Tahun 2026 dapat tersebar lebih luas dan dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat.

Program ini tidak hanya diharapkan memberikan keringanan bagi wajib pajak, tetapi juga mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Pada saat yang sama, peningkatan kepatuhan tersebut diharapkan dapat mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi NTB.

Dengan masa berlaku program hingga 31 Maret 2027, masyarakat masih memiliki kesempatan untuk menyelesaikan kewajiban pajak kendaraan dengan memanfaatkan fasilitas keringanan yang tersedia.

Respons positif ratusan warganet terhadap imbauan Bupati Lombok Timur menjadi sinyal bahwa kebijakan yang memberikan kemudahan kepada masyarakat mendapat tempat tersendiri di ruang publik. Kini, harapan masyarakat tertuju pada pelaksanaan program yang transparan, konsisten, dan benar-benar memberikan manfaat bagi wajib pajak.