Wabup Edwin Hadiri Rakor Penanggulangan Kemiskinan NTB 2026, Angka Kemiskinan Turun Jadi 11,17%

Sinergi Pemerintah Daerah Diperkuat, Program Desa Berdaya Jadi Salah Satu Fokus Percepatan Pengentasan Kemiskinan

Sigap News NTB | Mataram — Wakil Bupati Lombok Timur, Ir. H. Moh. Edwin Hadiwijaya, MM, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun 2026 yang berlangsung di Mataram, Kamis (5/11/2026).

Rakor tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.I.P, dan dihadiri para pimpinan daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTB serta para Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) kabupaten/kota se-NTB.

Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi lintas pemerintahan dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan, sekaligus mengevaluasi berbagai program yang telah berjalan agar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Angka Kemiskinan NTB Turun 0,61 Poin

Dalam sambutannya, Wagub Indah mengungkapkan bahwa tren kemiskinan di NTB menunjukkan perkembangan positif selama periode Maret 2025 hingga Maret 2026.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, persentase penduduk miskin yang pada Maret 2025 tercatat sebesar 11,78 persen atau sekitar 654,57 ribu orang, mengalami penurunan menjadi 11,17 persen atau sekitar 628,50 ribu orang pada Maret 2026.

Dengan demikian, angka kemiskinan di NTB turun sebesar 0,61 poin persentase, dengan berkurangnya jumlah penduduk miskin sekitar 26,07 ribu orang.

Meski demikian, Wagub menegaskan bahwa capaian tersebut tidak boleh membuat pemerintah berpuas diri. Sebab, masih terdapat ratusan ribu masyarakat yang membutuhkan perhatian, perlindungan, serta intervensi kebijakan secara berkelanjutan.

“Ini merupakan kemajuan yang kita syukuri bersama. Namun kita juga harus jujur bahwa angka ini menunjukkan masih besarnya pekerjaan rumah kita semua. Masih ada ratusan ribu saudara kita yang membutuhkan perhatian dan intervensi yang dilakukan,” jelasnya.

Kesenjangan Wilayah Jadi Tantangan Pengentasan Kemiskinan

Di hadapan para pimpinan daerah dan Ketua TKPK kabupaten/kota, Indah juga menyoroti sejumlah tantangan yang masih dihadapi dalam upaya menurunkan angka kemiskinan di NTB.

Salah satu persoalan mendasar adalah kesenjangan antarwilayah, terutama dalam memastikan masyarakat yang tinggal di pedesaan, daerah terpencil, serta kelompok rentan memperoleh akses dan kesempatan yang setara terhadap berbagai program pembangunan.

Menurutnya, penanggulangan kemiskinan tidak cukup hanya dilakukan melalui program bantuan sosial. Diperlukan langkah terpadu yang mampu menyentuh akar persoalan, memperluas kesempatan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Karena itu, koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menjadi elemen penting agar kebijakan dan program yang dilaksanakan tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling melengkapi dan tepat sasaran.

Desa Berdaya Jadi Perhatian, Pemerintah Diminta Percepat Pelaksanaan

Dalam kesempatan tersebut, Wagub NTB secara khusus mengingatkan pemerintah kabupaten/kota agar melakukan pengecekan terhadap program Desa Berdaya yang belum menunjukkan perkembangan atau belum berproses di wilayah masing-masing.

Imbauan tersebut disampaikan mengingat waktu pelaksanaan program pada tahun 2026 hanya tersisa sekitar dua bulan. Pemerintah daerah diminta memastikan program berjalan sesuai rencana sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat.

Indah menilai pelaksanaan tahun pertama Desa Berdaya menjadi fase penting untuk mengukur efektivitas program, terutama dalam melihat sejauh mana pendekatan pemberdayaan desa mampu berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan.

Evaluasi tersebut diharapkan menjadi dasar bagi pemerintah untuk memperbaiki strategi pelaksanaan, mengidentifikasi kendala di lapangan, sekaligus memastikan intervensi yang diberikan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Hadirkan Bappenas hingga BAZNAS, Perkuat Kolaborasi Lintas Sektor

Rakor Penanggulangan Kemiskinan Provinsi NTB Tahun 2026 mengangkat tema “Bersinergi, Beraksi, Berdampak, dan Berkelanjutan.”

Tema tersebut menegaskan pentingnya kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam membangun strategi penanggulangan kemiskinan yang tidak hanya berorientasi pada program, tetapi juga menghasilkan perubahan nyata dan berkelanjutan.

Untuk memperkaya pembahasan, kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber dari kementerian dan lembaga terkait, di antaranya Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), BPS Provinsi NTB, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi NTB, hingga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Selain pemaparan materi, kegiatan juga diisi dengan berbagi praktik baik (best practices) serta diskusi mengenai berbagai persoalan dan strategi penanganan kemiskinan di daerah.

Sinergi Daerah Diharapkan Hadirkan Dampak Nyata

Kehadiran Wakil Bupati Lombok Timur, Moh. Edwin Hadiwijaya, dalam forum koordinasi tingkat provinsi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat keterlibatan pemerintah kabupaten dalam agenda penanggulangan kemiskinan secara terpadu.

Melalui forum ini, pemerintah daerah diharapkan dapat menyelaraskan program dan kebijakan dengan strategi provinsi maupun nasional, sekaligus mengoptimalkan potensi daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penurunan angka kemiskinan NTB sebesar 0,61 poin persentase menjadi sinyal positif bahwa berbagai upaya yang dilakukan mulai menunjukkan hasil. Namun, tantangan yang masih tersisa membutuhkan kerja lebih terarah, kolaborasi yang kuat, serta keberlanjutan program hingga menyentuh masyarakat yang paling membutuhkan.

Dengan semangat Bersinergi, Beraksi, Berdampak, dan Berkelanjutan, penanggulangan kemiskinan di NTB diharapkan tidak berhenti pada pencapaian statistik, tetapi mampu menghadirkan perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat, termasuk di Kabupaten Lombok Timur.