TP2DD Lotim Dituntut Tak Sekadar Kejar Indeks, Bupati HW Soroti Kebocoran dan Optimalisasi PAD

Bupati Lombok Timur, Drs. H. Haerul Warisin, M.Si: "Prestasi Itu Sudah Seharusnya Menjadi Tolok Ukur Untuk Kinerja Yang Lebih Baik, Sebab Kabupaten/Kota Lain Juga Terus Berpacu. Karena Itu, TP2DD Lombok Timur Harus Bekerja Lebih Keras Lagi. Elektornifikasi Bukan Hanya Untuk Mengubah Cara Membayar, Tetapi Juga Untuk Memperkuat Pengawasan Dan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)"

Sigap News NTB | Lotim — Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Pemkab Lotim) mendorong percepatan dan perluasan digitalisasi daerah sebagai bagian dari upaya memperkuat transparansi penerimaan sekaligus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Foto Suasana Saat Bupati Drs. H. Haerul Warisin, M.Si Menerima Penghargaan Dari Deputi Ignatius Adhi Nugroho, SE, Saat High Level Meeting TP2DD Kabupaten Lombok Timur di Rupatama 1 Kantor Bupati Lombok Timur, Selasa (6/10/2026) (PKP Lotim)

Bupati Lombok Timur, Drs. H. Haerul Warisin, M.Si menegaskan, capaian Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Lombok Timur harus menjadi pijakan untuk bekerja lebih keras. Terlebih, daerah lain juga terus melakukan pembenahan dan berpacu dalam penerapan transaksi digital.

Pesan tersebut disampaikan Bupati Haerul Warisin (Bupati HW) sebelum membuka High Level Meeting TP2DD Kabupaten Lombok Timur di Rupatama 1 Kantor Bupati Lombok Timur, Selasa (6/10/2026).

Capaian Baik Harus Jadi Pemacu

Bupati HW mengingatkan bahwa TP2DD Lombok Timur pada 2025 memperoleh predikat cukup baik. Capaian tersebut, menurutnya, tidak boleh membuat jajaran terkait berpuas diri.

Justru, prestasi tersebut harus dijadikan tolok ukur untuk meningkatkan kinerja pada periode berikutnya.

"Prestasi itu sudah seharusnya menjadi tolok ukur untuk kinerja yang lebih baik, sebab kabupaten/kota lain juga terus berpacu. Karena itu, TP2DD Lombok Timur harus bekerja lebih keras lagi," tegasnya.

Bupati Lotim juga menyinggung capaian tahun 2026 yang dinilai masih belum optimal. Karena itu, ia meminta TP2DD bersama organisasi perangkat daerah (OPD) penghasil pendapatan melakukan langkah konkret untuk memperluas penggunaan kanal pembayaran digital.

Pastikan Setiap Titik Penerimaan Terlayani Digital

Menurut Bupati Lotim, salah satu langkah penting yang harus segera dilakukan adalah memastikan setiap titik penerimaan memiliki kanal pembayaran digital yang mudah digunakan masyarakat.

Langkah tersebut dinilai penting bukan hanya untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak dan masyarakat, tetapi juga sebagai bagian dari upaya menekan potensi kebocoran penerimaan daerah.

Selain menyediakan kanal pembayaran, setiap transaksi juga harus tercatat dengan baik sehingga dapat direkonsiliasi secara cepat dan akurat.

"Elektornifikasi bukan hanya untuk mengubah cara membayar, tetapi juga untuk memperkuat pengawasan dan optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD)," tekannya.

Karena itu, data transaksi digital tidak boleh berhenti sebatas catatan pembayaran. Data tersebut harus mampu menjadi instrumen pemerintah dalam membaca tingkat kepatuhan wajib pajak, mengidentifikasi potensi penerimaan yang belum tergarap, mengurangi kebocoran, sekaligus mempercepat proses pengambilan keputusan.

Literasi dan Jaringan Masih Jadi Tantangan

Dihadapan para pimpinan OPD yang hadir, Bupati Haerul juga mengakui bahwa penerapan digitalisasi di Lombok Timur masih menghadapi sejumlah kendala.

Dua persoalan yang menjadi perhatian antara lain keterbatasan jaringan dan tingkat literasi digital masyarakat yang belum merata.

Karena itu, ia meminta seluruh OPD tidak berjalan sendiri-sendiri. Koordinasi dan sinergi antarlembaga dinilai menjadi kunci untuk memastikan transformasi transaksi digital dapat benar-benar dirasakan masyarakat.

Sinergi tersebut mencakup edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha, penguatan jaringan, hingga penyediaan layanan digital yang terukur dan mudah diakses.

Dengan demikian, perpindahan dari transaksi tunai menuju transaksi nontunai tidak dipersepsikan sebagai sesuatu yang menyulitkan, melainkan sebagai bagian dari pelayanan publik yang lebih praktis, transparan, dan aman.

Jangan Sekadar Kejar Indeks

Haerul Warisin menekankan bahwa tujuan digitalisasi daerah tidak semata-mata mengejar peningkatan indeks atau capaian administratif.

Lebih dari itu, TP2DD Lombok Timur diminta membangun ekosistem digital yang matang, terintegrasi, dan mampu mendukung tata kelola penerimaan daerah.

Bupati juga mendorong agar proses rekonsiliasi penerimaan terus diperbaiki sehingga semakin cepat, transparan, dan akuntabel.

Dengan sistem yang terintegrasi, pemerintah daerah diharapkan tidak hanya mengetahui berapa besar penerimaan yang masuk, tetapi juga dapat memantau sumber penerimaan, kanal pembayaran, hingga potensi yang masih dapat dikembangkan.

BI: Indeks Lotim 98,5 Persen, Realisasi Masih 85 Persen

Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Ignatius Adhi Nugroho, SE mengakui bahwa secara indeks, Lombok Timur menjadi daerah dengan capaian tertinggi di NTB dengan skor 98,5 persen.

Menurutnya, angka tersebut menunjukkan performa digitalisasi Lombok Timur yang kuat dan stabil.

Namun, capaian indeks tersebut masih menyisakan ruang untuk optimalisasi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah realisasi yang masih berada di angka 85 persen.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa capaian indeks perlu diikuti dengan implementasi yang semakin nyata di lapangan.

Penguatan Berbasis Data Jadi Rekomendasi

Deputi Ignatius merekomendasikan agar penguatan digitalisasi dilakukan berbasis data. Pemantauan tidak hanya dilakukan secara umum, tetapi dapat dipecah berdasarkan capaian transaksi pada setiap kanal, OPD, serta jenis penerimaan.

Dengan pola tersebut, pemerintah daerah dapat lebih mudah mengidentifikasi titik yang sudah optimal maupun bagian yang masih membutuhkan intervensi.

Ia juga mendorong optimalisasi layanan pajak dan retribusi daerah agar kanal pembayaran digital semakin mudah ditemukan dan digunakan masyarakat.

Selain itu, aspek edukasi dan visibilitas layanan juga perlu diperkuat.

OPD bersama Bank Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) diminta memastikan informasi mengenai kanal pembayaran ditampilkan secara jelas, baik di loket pelayanan maupun melalui media sosial dan berbagai kanal informasi layanan.

Peta Jalan Digitalisasi dan Tantangan Lotim

High Level Meeting TP2DD Kabupaten Lombok Timur yang turut dihadiri akademisi dan praktisi keuangan tersebut kemudian diisi dengan diskusi mengenai berbagai tantangan dalam percepatan dan perluasan digitalisasi daerah.

Forum tersebut menjadi ruang untuk memetakan hambatan yang masih dihadapi sekaligus merumuskan alternatif penyelesaian yang dapat diterapkan.

Melalui penguatan koordinasi, pemanfaatan data transaksi, perluasan kanal pembayaran, peningkatan literasi masyarakat, serta dukungan infrastruktur jaringan, digitalisasi diharapkan tidak berhenti pada pencapaian angka indeks.

Sebaliknya, transformasi tersebut diarahkan untuk membangun tata kelola penerimaan daerah yang semakin transparan dan akuntabel, sekaligus membuka ruang optimalisasi PAD melalui sistem pembayaran yang lebih modern, terintegrasi, dan mudah diakses masyarakat.