Lotim & Lobar Semakin Mesra dengan TTD MoU, Bupati HW Harap BUMD Selaparang Agro Serap Hasil Panen

Pemda Lombok Timur Alokasikan Rp 1,5 M Untuk Pembangunan Green House, Untuk Perkuat Sektor Pertanian & Jaga Kestabilan Inflasi Daerah

Sigap News NTB | Lotim — Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menandatangani Kesepakatan Bersama (MoU) tentang Distribusi, Pemasaran Pangan dan Hortikultura serta Pengembangan Potensi Daerah.

Penandatanganan kesepakatan tersebut berlangsung pada Rabu (30/9/2026) di Rupatama 1 Kantor Bupati Lombok Timur.

Bupati Lombok Timur Drs. H. Haerul Warisin, M.Si, didampingi Sekretaris Daerah sekaligus Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Lombok Timur, Dr. Drs. H. Muhammad Juaini Taofik, M.AP, menyambut baik kerja sama tersebut.

Menurut Bupati Lotim, kesepakatan bersama ini menjadi langkah strategis untuk memfasilitasi distribusi dan pemasaran komoditas pangan serta hortikultura, sekaligus mendorong pengembangan potensi daerah di kedua kabupaten.

Terlebih, sektor pertanian memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian Lombok Timur. Sektor ini tercatat sebagai penyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terbesar, dengan kontribusi mencapai 27,28%.

Pertanian Jadi Fokus Pengembangan

Bupati HW mengatakan, Lombok Timur memiliki potensi besar untuk terus mengembangkan sektor pangan dan hortikultura. Karena itu, sektor tersebut menjadi salah satu fokus pemerintah daerah.

Di sisi lain, sektor pertanian juga cukup rentan terhadap perubahan cuaca. Kondisi tersebut dapat memengaruhi produksi dan ketersediaan sejumlah komoditas, termasuk komoditas yang berdampak terhadap inflasi.

Sebagai bagian dari upaya memperkuat sektor tersebut, Pemda Lombok Timur mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,5 miliar untuk pembangunan green house.

Fasilitas tersebut diharapkan dapat menjadi sarana percontohan sekaligus pembelajaran bagi para petani, khususnya dalam pengembangan komoditas strategis yang berpengaruh terhadap inflasi, seperti cabai.

Tak hanya itu, Pemda Lombok Timur juga membentuk BUMD Selaparang Agro sebagai salah satu instrumen untuk menggerakkan sektor agribisnis lokal sekaligus memperkuat rantai pasok.

Keberadaan BUMD tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat langsung bagi petani melalui penyerapan hasil panen. Dengan demikian, produk pertanian masyarakat memiliki akses pasar yang lebih baik dan rantai pemasaran dapat berjalan lebih efektif.

Tak Hanya Soal Pengendalian Inflasi

Bupati Haerul Warisin berharap kerja sama antara Lombok Timur dan Lombok Barat tidak berhenti pada agenda pengendalian inflasi dan sektor pangan.

Menurutnya, kolaborasi antardaerah dapat diperluas ke berbagai sektor potensial lainnya, termasuk pariwisata.

Bupati Lotim mengakui Lombok Barat telah menunjukkan perkembangan yang cukup pesat di sektor pariwisata. Karena itu, kerja sama antardaerah diharapkan dapat menjadi ruang untuk saling bertukar pengalaman sekaligus mengembangkan potensi yang dimiliki masing-masing daerah.

Lombok Barat Ingin Belajar dari Lombok Timur

Harapan serupa disampaikan Wabup Lombok Barat, Hj. Nurul Adha, S.Th.I.

Ia menegaskan, kerja sama tersebut diharapkan tidak sekadar menjadi kesepakatan administratif, tetapi dapat diwujudkan dalam bentuk kolaborasi nyata dan pembelajaran antardaerah.

Lombok Barat, kata Wabup Nurul Adha, ingin belajar dari berbagai program serta potensi yang telah dikembangkan Lombok Timur.

Meski sektor pariwisata Lombok Barat dinilai telah berkembang cukup maju, Nurul Adha mengakui masih terdapat sejumlah sektor yang perlu diperkuat, salah satunya ketahanan pangan.

Menurutnya, pengembangan sektor ketahanan pangan di Lombok Barat masih belum optimal. Sehingga membutuhkan inovasi sekaligus pembelajaran dari daerah lain.

Selain sektor pangan, keberadaan Kampung Nelayan Merah Putih, potensi perikanan dan kelautan, serta berbagai sumber daya lainnya yang telah dikembangkan Lombok Timur juga menjadi hal yang menarik untuk dipelajari.

Kerja Sama Mencakup UMKM

Kesepakatan bersama antara Lombok Timur dan Lombok Barat tidak hanya mencakup distribusi dan pemasaran pangan serta hortikultura dan pengembangan potensi daerah.

Kerja sama tersebut juga meliputi upaya memperkuat fungsi TPID, memantapkan aksesibilitas pangan sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan masyarakat, serta pengembangan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Melalui kesepakatan tersebut, kedua pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat sinergi dalam mengoptimalkan potensi masing-masing wilayah.

Kolaborasi itu sekaligus membuka ruang kerja sama yang lebih luas, tidak hanya dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas pangan, tetapi juga dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.