Hibah Rp 11,37 M dari BNPB: Jembatan Teko, Jembatan Tetebatu & Jembatan Jeruk Manis Akan Diperbaiki

Bupati Lombok Timur, Drs. H. Haerul Warisin, M.Si: “Bahwa Kedepan Akan Ada Balai BNPB Yang Akan Ditaruh Di Provinsi. Ini Sangat Kami Syukuri, Pak, Karena Selama Ini Kami Terlalu Jauh Berkomunikasi”

Sigap News NTB | Jakarta — Komitmen Pemkab Lombok Timur dalam mempercepat pemulihan infrastruktur pascabencana kembali mendapat dukungan pemerintah pusat. Bupati Lombok Timur, Drs. H. Haerul Warisin, M.Si, menerima dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi (Hibah RR) pascabencana dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kamis (5/11/2026), di Jakarta.

Kabupaten Lombok Timur memperoleh alokasi hibah sebesar Rp11,377 miliar lebih. Dana tersebut akan dimanfaatkan untuk merehabilitasi dan merekonstruksi sejumlah infrastruktur publik yang mengalami kerusakan akibat bencana beberapa waktu lalu.

Dukungan anggaran ini menjadi langkah strategis dalam mempercepat pemulihan fasilitas masyarakat, terutama infrastruktur penghubung antardesa serta sarana pendidikan yang memiliki peran penting dalam menunjang aktivitas sosial dan ekonomi warga.

Empat Infrastruktur Menjadi Prioritas Pemulihan

Alokasi hibah RR tersebut diarahkan untuk penanganan empat infrastruktur yang membutuhkan rehabilitasi dan rekonstruksi, terdiri atas tiga jembatan dan satu fasilitas pendidikan.

Tiga jembatan yang masuk dalam program rekonstruksi meliputi:

1. Jembatan Apitaik–Teko, yang berada di Desa Teko, Kecamatan Pringgabaya.


2. Jembatan Ulem-Ulem, yang berada di Desa Tetebatu, Kecamatan Sikur.


3. Jembatan Berang Panas–Jeruk Manis, yang berada di Desa Jeruk Manis, Kecamatan Sikur.

Sementara itu, sektor pendidikan juga mendapat perhatian melalui alokasi rehabilitasi Gedung Sekolah SMPN SATAP 1 Montong Gading, yang berlokasi di Desa Perian, Kecamatan Montong Gading.

Penanganan ketiga jembatan tersebut diharapkan dapat mengembalikan fungsi infrastruktur penghubung yang dibutuhkan masyarakat. Adapun rehabilitasi gedung sekolah menjadi bagian dari upaya memastikan kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung dengan fasilitas yang lebih baik dan aman.

Bupati Haerul: Hibah Ini Penting untuk Mempercepat Pemulihan

Bupati Haerul Warisin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada BNPB serta pemerintah pusat atas dukungan hibah RR yang diberikan kepada Kabupaten Lombok Timur.

Menurutnya, bantuan tersebut memiliki arti penting bagi daerah, terutama dalam mempercepat pemulihan infrastruktur yang terdampak bencana sehingga masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas secara normal.

Ia menegaskan, dukungan pemerintah pusat melalui hibah rehabilitasi dan rekonstruksi menjadi salah satu instrumen penting untuk membantu pemerintah daerah menangani dampak bencana, khususnya terhadap fasilitas publik yang dibutuhkan masyarakat.

Pemulihan infrastruktur, lanjutnya, bukan sekadar memperbaiki bangunan atau sarana yang rusak, tetapi juga mengembalikan konektivitas, kelancaran mobilitas, serta keberlangsungan pelayanan publik.

Berharap Balai BNPB Hadir di Setiap Provinsi

Selain menyampaikan apresiasi atas hibah yang diterima, Bupati Haerul juga menyampaikan harapan agar pemerintah pusat dapat semakin mendekatkan pelayanan penanggulangan bencana melalui pembentukan Balai BNPB di tingkat provinsi.

Menurutnya, keberadaan balai tersebut akan menjadi solusi untuk mempercepat komunikasi, koordinasi, dan penanganan kebencanaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Bupati yang hadir didampingi Kepala Pelaksana BPBD Lombok Timur itu mengungkapkan bahwa selama ini jarak komunikasi dengan pemerintah pusat menjadi salah satu tantangan dalam mempercepat koordinasi penanganan bencana.

“Bahwa kedepan akan ada Balai BNPB yang akan ditaruh di provinsi. Ini sangat kami syukuri, Pak, karena selama ini kami terlalu jauh berkomunikasi,” ungkap Bupati Haerul.

Ia juga berharap rencana tersebut dapat segera direalisasikan sehingga BNPB memiliki balai di masing-masing provinsi.

“Mudah-mudahan bisa terwujud BNPB punya balai di masing-masing provinsi,” harapnya.

Dekatkan Koordinasi, Perkuat Pengawasan Penanganan Bencana

Bagi Bupati Haerul, kehadiran Balai BNPB di tingkat provinsi tidak hanya akan mempermudah komunikasi dan koordinasi, tetapi juga memberikan kemudahan dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program penanggulangan bencana.

Dengan adanya perwakilan BNPB yang lebih dekat dengan pemerintah daerah, proses konsultasi, penyampaian kebutuhan daerah, pemantauan pelaksanaan program, hingga koordinasi penanganan pascabencana diharapkan dapat berjalan lebih efektif.

Langkah tersebut dinilai penting mengingat penanganan bencana membutuhkan respons cepat, koordinasi lintas pemerintahan, serta pengawasan yang berkesinambungan agar setiap program dapat terlaksana sesuai kebutuhan masyarakat dan ketentuan yang berlaku.

Lombok Timur Bagian dari 36 Daerah Penerima Hibah RR

Dalam penyaluran hibah rehabilitasi dan rekonstruksi kali ini, Kabupaten Lombok Timur menjadi salah satu dari 36 daerah penerima bantuan, termasuk 35 daerah lainnya.

Total anggaran hibah RR yang dialokasikan untuk seluruh daerah tersebut mencapai Rp564,572 miliar lebih.

Dana hibah nantinya akan dianggarkan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BPBD masing-masing daerah penerima. Penggunaannya diwajibkan mengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku sehingga pelaksanaan rehabilitasi maupun rekonstruksi dapat berjalan secara tertib, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pemulihan Infrastruktur, Mengembalikan Aktivitas Masyarakat

Bagi Lombok Timur, hibah sebesar Rp11,377 miliar lebih ini menjadi dukungan penting dalam mempercepat pemulihan sejumlah fasilitas publik yang terdampak bencana.

Perbaikan tiga jembatan dan satu gedung sekolah bukan hanya menyangkut pemulihan fisik infrastruktur, melainkan juga menyangkut kepentingan masyarakat yang bergantung pada keberadaan fasilitas tersebut.

Melalui dukungan BNPB dan komitmen pemerintah daerah, diharapkan proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat terlaksana dengan baik sehingga aksesibilitas masyarakat kembali lancar, pelayanan pendidikan semakin optimal, serta kehidupan sosial dan ekonomi warga dapat berangsur pulih.

Langkah ini sekaligus mempertegas pentingnya sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam membangun ketahanan wilayah serta memastikan masyarakat mendapatkan kembali fasilitas publik yang layak setelah menghadapi bencana.