KPU & Kemenag Lotim Hadirkan Modul Kokurikuler Gen-D, Tanamkan Demokrasi Sejak Dini di Madrasah

Kepala Kemenag Lotim, H. Shulhi, M.Pd: “Penyusunan Modul Ini Merupakan Langkah Nyata Dalam Mengimplementasikan Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) Yang Menanamkan Nilai Cinta Allah SWT Dan Rasul-Nya, Cinta Diri Dan Sesama Manusia, Serta Cinta Tanah Air. Nilai-Nilai Tersebut Dipadukan Dengan Penguatan Dimensi Profil Lulusan, Yaitu Keimanan Dan Ketakwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa, Kewargaan, Kolaborasi Dan Komunikasi, Sehingga Pembelajaran Kokurikuler Tidak Hanya Memberikan Pemahaman Tentang Demokrasi, Tetapi Juga Membentuk Karakter Murid Yang Religius, Berintegritas, Dan Bertanggung Jawab”

Sigap News NTB | Lombok Timur — Pendidikan demokrasi tidak seharusnya berhenti pada sosialisasi menjelang pemilihan umum (pemilu). Lebih dari itu, pemahaman tentang kedaulatan rakyat, hak politik, tanggung jawab sebagai warga negara, dan penghormatan terhadap perbedaan perlu ditanamkan sejak bangku sekolah.

Semangat itulah yang melandasi kolaborasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Timur bersama Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Lombok Timur dalam menyusun modul pendidikan pemilu berbasis kokurikuler bagi siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) dan Madrasah Aliyah Swasta (MAS) se-Kabupaten Lombok Timur.

Program yang dikemas melalui Kegiatan Kokurikuler Generasi Demokrasi (Gen D) tersebut menjadi langkah konkret untuk memperkenalkan nilai-nilai demokrasi kepada generasi muda, khususnya siswa madrasah yang akan memasuki usia sebagai pemilih pemula.

Berdasarkan keterangan KPU Lombok Timur, model kerja sama penyusunan modul pendidikan pemilu bagi madrasah aliyah ini diklaim sebagai yang pertama dan satu-satunya di Indonesia.

KPU Lotim Perluas Pendidikan Pemilih di Luar Tahapan Pemilu

Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Lombok Timur, Dr. Retno Sirnopati, M.Hum., menjelaskan bahwa pendidikan pemilih pemula merupakan salah satu agenda penting KPU pada masa pascatahapan pemilu dan pemilihan kepala daerah (pilkada) ungkapnya pada Selasa lalu (6/10/2026).

Menurut Retno, upaya membangun kualitas demokrasi tidak cukup dilakukan ketika masyarakat mulai disibukkan dengan tahapan pemungutan suara. Pemahaman tentang pemilu perlu dipersiapkan lebih awal agar calon pemilih memiliki pengetahuan yang memadai sebelum menentukan pilihan politiknya.

“Salah satu program KPU saat ini yaitu pendidikan Pemilu bagi Pemilih Pemula,” jelasnya.

Sebagai tindak lanjut, KPU Lombok Timur menjalin kerja sama dengan sejumlah lembaga, termasuk Kemenag Lombok Timur, untuk memperluas jangkauan pendidikan pemilu melalui lingkungan pendidikan formal.

“Bekerja sama dengan beberapa lembaga, di antaranya dengan Kemenag, yang sudah berjalan yaitu pembuatan modul buku kurikuler untuk Madrasah Aliyah Negeri dan Swasta se-Kabupaten Lombok Timur,” kata Retno.

Ia menegaskan, berdasarkan keterangan KPU Lombok Timur, kerja sama tersebut memiliki keistimewaan karena menjadi model penyusunan modul pendidikan pemilu untuk madrasah aliyah yang pertama dan satu-satunya di Indonesia.

“Dan itu pun satu-satunya yang ada di Indonesia,” tegasnya.

Klaim tersebut menempatkan program Gen D sebagai inisiatif yang perlu mendapat perhatian, terutama dalam pengembangan pendidikan pemilih yang terintegrasi dengan lingkungan pendidikan madrasah.

Kemenag Lotim: Demokrasi Harus Berjalan Seiring dengan Nilai Keagamaan

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur, H. Shulhi, M.Pd., menyampaikan bahwa pendidikan madrasah memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas pada pencapaian akademik. Madrasah juga berperan membentuk karakter, memperkuat keimanan, serta menumbuhkan wawasan kebangsaan dan sikap demokratis pada peserta didik.

Pernyataan tersebut disampaikan pada Sabtu (10/10/2026), saat menjelaskan pentingnya penyusunan modul pendidikan demokrasi bagi generasi madrasah.

“Kementerian Agama terus berkomitmen menghadirkan pendidikan yang tidak hanya unggul dalam aspek akademik, tetapi juga mampu membentuk murid yang memiliki keimanan yang kokoh, akhlak mulia, wawasan kebangsaan, serta karakter demokratis. Madrasah memiliki peran strategis dalam melahirkan generasi yang mampu menjaga harmoni, menghargai keberagaman, serta berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,” ungkap H. Shulhi.

Menurutnya, pembelajaran demokrasi di madrasah perlu dibangun melalui pendekatan yang selaras dengan nilai-nilai keagamaan dan semangat kebangsaan. Dengan demikian, peserta didik tidak hanya memahami demokrasi secara konseptual, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Ia menilai penyusunan modul Gen D merupakan langkah nyata untuk menghubungkan pendidikan karakter, nilai keislaman, dan kewarganegaraan dalam satu proses pembelajaran yang terarah.

Kurikulum Berbasis Cinta Menjadi Landasan Pendidikan Demokrasi

Salah satu aspek penting dalam penyusunan modul tersebut ialah integrasi Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) dengan penguatan dimensi profil lulusan.

Shulhi menjelaskan bahwa modul ini menanamkan nilai cinta kepada Allah SWT dan Rasul-Nya, cinta diri dan sesama manusia, serta cinta Tanah Air. Nilai-nilai tersebut dipadukan dengan penguatan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kewargaan, kolaborasi, dan komunikasi.

“Penyusunan modul ini merupakan langkah nyata dalam mengimplementasikan Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) yang menanamkan nilai Cinta Allah SWT dan Rasul-Nya, Cinta Diri dan Sesama Manusia, serta Cinta Tanah Air. Nilai-nilai tersebut dipadukan dengan penguatan Dimensi Profil Lulusan, yaitu Keimanan dan Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Kewargaan, Kolaborasi dan Komunikasi, sehingga pembelajaran kokurikuler tidak hanya memberikan pemahaman tentang demokrasi, tetapi juga membentuk karakter murid yang religius, berintegritas, dan bertanggung jawab,” jelasnya.

Melalui perpaduan tersebut, demokrasi diperkenalkan bukan semata-mata sebagai mekanisme memilih pemimpin, melainkan sebagai sikap yang menuntut kejujuran, penghormatan terhadap perbedaan, tanggung jawab, dan kesediaan hidup berdampingan secara damai.

Tema “Menjadi Warga Negara Indonesia yang Demokratis Religius” dipilih sebagai arah pembelajaran agar siswa dapat memahami hubungan antara nilai-nilai Islam, Pancasila, dan praktik demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat.

“Melalui tema ‘Menjadi Warga Negara Indonesia yang Demokratis Religius’, kami berharap kegiatan kokurikuler ini mampu menjadi ruang pembelajaran yang menyenangkan, inspiratif, dan bermakna dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi yang berlandaskan ajaran Islam dan semangat kebangsaan,” tutur H. Shulhi.

Gen D: Belajar Demokrasi dari Pemilihan OSIS hingga Kehidupan Keluarga

Ketua Tim Kerja Kegiatan Kokurikuler Generasi Demokrasi (Gen D) Kabupaten Lombok Timur sekaligus Kasi Penmad Kemenag Lotim, H. Suardi, S.H., S.Pd., M.Pd.I., menekankan bahwa pendidikan demokrasi harus disampaikan melalui contoh yang dekat dengan kehidupan peserta didik.

Salah satu contohnya ialah pemilihan ketua Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS). Melalui kegiatan tersebut, guru dapat menjelaskan prinsip pemilihan, penghormatan terhadap pilihan orang lain, sikap menerima hasil, serta pentingnya menjaga persatuan meskipun terdapat perbedaan pendapat.

Menurut Kasi H. Suardi, demokrasi juga tidak hanya relevan dalam urusan pemerintahan. Nilai-nilainya dapat diterapkan dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat.

“Mendidik anak berdemokrasi saat pemilihan OSIS misalnya. Saat itulah gurunya yang akan menjelaskan mengenai demokrasi, yang tidak hanya pemilihan berdasarkan Modul Pendidikan Generasi Demokrasi. Berdemokrasi adalah sebuah sikap saling menghormati, saling menghargai dalam perbedaan,” jelasnya.

Ia kemudian menerangkan pengertian mendasar demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang menempatkan kedaulatan tertinggi di tangan rakyat.

“Sederhananya dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Ini adalah pengertian paling mendasar dari demokrasi. Tapi di Indonesia sistem demokrasi itu berbasis pada nilai-nilai Pancasila, dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat,” lanjut H. Suardi.

Untuk menggambarkan penerapan demokrasi dalam kehidupan sehari-hari, ia mencontohkan proses pengambilan keputusan di lingkungan keluarga.

“Di rumah tangga juga ada demokrasi. Tidak mentang-mentang jadi kepala rumah tangga untuk mengambil keputusan sendiri, perlu melibatkan istri atau anak-anak. Itulah contoh unit terkecil dari sebuah demokrasi,” ungkapnya.

Pendekatan tersebut diharapkan membantu siswa memahami bahwa demokrasi bukan sekadar teori dalam buku pelajaran, tetapi juga kebiasaan mendengarkan pendapat, bermusyawarah, menghargai perbedaan, dan mengambil keputusan secara bertanggung jawab.

Dua Indikator Demokrasi Menurut H. Suardi: Hukum dan Keadilan Ekonomi

Dalam penjelasannya, Suardi menyoroti dua indikator yang perlu dipahami peserta didik ketika mempelajari demokrasi, yakni kedaulatan hukum dan kedaulatan ekonomi.

Pertama, kedaulatan hukum. Setiap warga negara harus memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Tidak boleh ada pihak yang merasa kebal hukum hanya karena memiliki kekuasaan, jabatan, atau kedudukan tertentu.

Kedua, kedaulatan ekonomi. Rakyat harus memperoleh keadilan ekonomi, sehingga sumber daya dan kesempatan ekonomi tidak hanya dikuasai oleh kelompok atau golongan tertentu.

Kedua indikator tersebut menjadi bagian penting dalam membangun pemahaman bahwa demokrasi tidak berhenti pada prosedur pemungutan suara. Demokrasi juga berkaitan dengan keadilan, kesetaraan, penegakan hukum, dan kesempatan masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang layak.

Melalui pembelajaran semacam ini, siswa diharapkan mampu melihat demokrasi secara lebih utuh, termasuk kaitannya dengan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

Cegah Politik Uang, Tekanan Politik, dan Dominasi Oligarki

Suardi menegaskan bahwa pendidikan generasi demokrasi diarahkan untuk membentuk calon pemilih yang mampu menentukan pilihan berdasarkan kesadaran dan hati nurani, bukan karena tekanan atau iming-iming materi.

“Di pendidikan generasi demokrasi ini (Gen D), harapan kita itu yaitu para siswa madrasah khususnya, atau anak bangsa Indonesia secara umum, dia memahami makna demokrasi sebagai calon pemimpin masa depan. Agar berdemokrasi itu sehat. Tidak dikuasai oleh oligarki, misalnya dia memilih berdasarkan nuraninya, tanpa ada tekanan tertentu atau iming-iming money politic. Sehingga, jangan sampai anak-anak bangsa ini terjebak dalam industrialisasi demokrasi,” ungkap Suardi.

Pesan tersebut menyoroti pentingnya membekali generasi muda dengan kemampuan mengenali praktik politik uang, tekanan dalam menentukan pilihan, serta kepentingan kelompok yang berpotensi membatasi kebebasan politik masyarakat.

Pendidikan pemilih sejak madrasah diharapkan dapat membantu siswa membangun sikap kritis, memahami hak politiknya, dan menyadari bahwa suara dalam pemilu merupakan bentuk tanggung jawab sebagai warga negara.

Dengan bekal tersebut, calon pemilih diharapkan tidak mudah terpengaruh oleh iming-iming sesaat, tetapi mampu mempertimbangkan pilihan secara mandiri, rasional, dan bertanggung jawab.

Libatkan Guru PKN, Bahasa Indonesia, dan Pendidikan Agama Islam

Penyusunan modul pendidikan pemilu bagi pemilih pemula madrasah ini melibatkan tim penyusun dari sejumlah bidang keilmuan, yaitu guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKN), guru Bahasa Indonesia, serta guru Pendidikan Agama Islam.

Kolaborasi lintas mata pelajaran tersebut menjadi bagian dari upaya mengintegrasikan pemahaman kewarganegaraan, kemampuan memahami dan menyampaikan gagasan, serta landasan moral dan keagamaan ke dalam pembelajaran kokurikuler.

“Penyusunannya ada tim penyusun modul dari guru PKN, guru Bahasa Indonesia dan guru Pendidikan Agama Islam,” tutup Suardi.

Keterlibatan para guru diharapkan dapat mendukung penyampaian materi secara kontekstual dan sesuai dengan karakteristik peserta didik madrasah aliyah. Materi demokrasi pun dapat dikembangkan melalui diskusi, contoh peristiwa sehari-hari, musyawarah, dan simulasi pemilihan.

Kepala MAN 1 Lotim Dukung Modul Gen D sebagai Penguatan Karakter Siswa

Kepala MAN 1 Lombok Timur, H. Lalu Sundana, B.Ed turut menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap penyusunan modul tersebut sebagai pihak yang mewakili penerima manfaat program.

“Modul Generasi Demokrasi ini merupakan langkah penting dalam membekali peserta didik agar tidak hanya unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga memiliki karakter, integritas, serta kesadaran sebagai warga negara. Kami berharap siswa madrasah mampu memahami bahwa demokrasi bukan sekadar memilih pemimpin, melainkan juga menghormati perbedaan, mengutamakan musyawarah, menjunjung tinggi kejujuran, dan bertanggung jawab atas setiap keputusan. Dengan pendidikan demokrasi sejak dini, madrasah dapat ikut melahirkan generasi masa depan yang religius, cerdas, berintegritas, dan mampu menjaga nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujar H. Lalu Sundana.

Dukungan dari lingkungan madrasah menjadi bagian penting dalam mendorong agar modul tidak berhenti sebagai dokumen pembelajaran, tetapi dapat dimanfaatkan dalam kegiatan pendidikan yang melibatkan siswa dan guru.

Dalam konteks pendidikan pemilih pemula, madrasah memiliki ruang strategis untuk mengenalkan demokrasi secara bertahap, mulai dari pemahaman hak dan kewajiban, sikap menghargai perbedaan, hingga tanggung jawab dalam menentukan pilihan.

Dengan demikian, pelaksanaan program Gen D membutuhkan sinergi antara penyusun modul, pemangku kebijakan pendidikan, dan satuan pendidikan agar tujuan pembelajaran dapat diterapkan secara nyata.

Kemenag Lotim Buka Ruang Evaluasi untuk Penyempurnaan Modul

Shulhi juga menyampaikan apresiasi kepada KPU Lombok Timur atas kerja sama dalam membentuk dan menggerakkan Tim Kerja Kegiatan Kokurikuler Generasi Demokrasi untuk menyusun serta menyelesaikan modul tersebut.

Pada saat yang sama, ia menegaskan pentingnya masukan konstruktif sebagai bagian dari proses evaluasi dan penyempurnaan bahan pembelajaran.

“Kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan dan penyempurnaan modul ini pada masa mendatang. Semoga modul ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat dalam pelaksanaan pembelajaran kokurikuler serta berkontribusi dalam mewujudkan generasi madrasah yang religius, demokratis, dan berkarakter,” tambahnya.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pengembangan modul dipandang sebagai proses yang dapat terus diperbaiki, menyesuaikan kebutuhan pembelajaran dan perkembangan pemahaman peserta didik.

Menanamkan Demokrasi Hari Ini untuk Kepemimpinan Masa Depan

Kolaborasi KPU dan Kemenag Lombok Timur melalui modul Gen D memperlihatkan upaya memperluas pendidikan pemilih dari ruang sosialisasi pemilu ke lingkungan pendidikan madrasah.

Lebih dari sekadar mengenalkan tata cara memilih, program ini membawa pesan bahwa demokrasi membutuhkan warga negara yang memahami hukum, menghargai perbedaan, menjunjung nilai keagamaan dan kebangsaan, serta berani mengambil keputusan tanpa tekanan maupun politik uang.

Keberhasilan program tersebut selanjutnya akan ditentukan oleh pemanfaatan modul dalam pembelajaran, keterlibatan guru, partisipasi siswa, dan evaluasi berkelanjutan terhadap penerapannya.

Jika dijalankan secara konsisten, pendidikan demokrasi sejak madrasah berpotensi menjadi salah satu fondasi dalam menyiapkan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga berintegritas, menghormati sesama, dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebab, demokrasi yang sehat tidak lahir hanya ketika surat suara dicoblos. Demokrasi mulai tumbuh ketika generasi muda belajar berpikir kritis, menghargai perbedaan, bermusyawarah, dan memilih berdasarkan hati nurani.