Organisasi Wartawan FRIC: Ketua Umum DPP Instruksikan Jajaran Se-Indonesia Awasi Dapur MBG

Ketum DPP FRIC, H. Dian Surahman: "Pastikan Makanan Yang Diberikan Kepada Masyarakat Benar-Benar Layak Dikonsumsi, Higienis, Dan Sesuai Dengan Standar Gizi Yang Sudah Ditentukan"

Sigap News NTB | Jakarta — Ketua Umum Organisasi Wartawan Fast Respon Indonesia Center (FRIC), H. Dian Surahman bersama Sekretaris Jenderal DPP, H. Deden Hardening, menyampaikan sikap tegas terhadap pihak mana pun yang mencoba melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG (Makan Bergizi Gratis). Mereka menegaskan program pemerintah harus direalisasikan sesuai ketentuan tanpa ada pengurangan atau dipergunakan untuk kepentingan pribadi.

“Program yang sudah ditetapkan oleh pemerintah adalah hak masyarakat. Jika nilai yang sudah ditentukan sebesar Rp 15.000, maka harus direalisasikan sebesar itu kepada masyarakat, tidak boleh dikurangi sedikit pun,” tegas H. Dian Surahman.

Instruksi Pengawasan Dapur MBG

Ketum H. Dian Surahman resmi menginstruksikan seluruh jajaran FRIC di seluruh Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan dapur MBG di wilayah masing-masing. Pengawasan ini bertujuan memastikan makanan yang disalurkan layak konsumsi, higienis, bergizi, dan sesuai standar gizi yang ditetapkan pemerintah.

“Saya instruksikan kepada seluruh jajaran FRIC se-Indonesia agar wajib mengawasi dapur MBG. Pastikan makanan yang diberikan kepada masyarakat benar-benar layak dikonsumsi, higienis, dan sesuai dengan standar gizi yang sudah ditentukan,” ujarnya.

Langkah Penanganan dan Pelaporan

FRIC meminta agar setiap indikasi kecurangan, pengurangan kualitas, atau penyajian yang tidak layak segera didokumentasikan dan dilaporkan. Dokumentasi yang lengkap akan menjadi dasar langkah lanjut, termasuk publikasi kasus agar mendapat perhatian pihak berwenang.

“Jika ditemukan adanya kecurangan atau makanan yang tidak layak, segera laporkan. Dokumentasikan dengan baik dan viralkan agar menjadi perhatian publik serta segera ditindaklanjuti oleh pihak terkait,” kata Ketum DPP FRIC.

Ruang Aduan untuk Masyarakat

Senada dengan instruksi tersebut, Sekjen DPP FRIC, H. Deden Hardening, menegaskan bahwa FRIC membuka ruang pengaduan bagi masyarakat. Setiap laporan akan dikumpulkan, diinvestigasi oleh jajaran lapangan FRIC, dan bila terbukti akan diteruskan ke pemerintah pusat.

“Kami mengajak masyarakat untuk tidak takut melaporkan jika menemukan penyimpangan. FRIC siap mengakomodir setiap laporan yang masuk,” jelas H. Deden Hardening.

Ancaman Tindak Lanjut ke Tingkat Pusat

FRIC menegaskan akan menindaklanjuti bukti pelanggaran hingga ke jenjang yang berwenang. Jika ditemukan pihak yang bermain dan merugikan hak rakyat, organisasi akan melaporkan temuan tersebut ke Presiden Republik Indonesia agar ditindak tegas sesuai peraturan yang berlaku.

Penutup: Komitmen Pengawasan

Melalui pernyataan ini, FRIC menegaskan komitmennya menjadi bagian dari pengawasan publik demi kelancaran program pemerintah yang menyangkut kesejahteraan rakyat. Ketum DPP FRIC menutup dengan harapan semua pihak yang terlibat bekerja jujur, transparan, dan bertanggung jawab.

“Program pemerintah dibuat untuk membantu rakyat, bukan untuk dijadikan ladang keuntungan oleh oknum tertentu. Jika ada yang bermain dengan hak rakyat, FRIC akan berada di barisan terdepan untuk mengungkap dan melaporkannya hingga tuntas,” pungkasnya.