Kaget! IPAL & SLHS Jadi Sorotan Utama, 302 Dapur MBG di NTB Dihentikan Sementara oleh BGN RI

Daftar SPPG Yang Dihentikan Operasionalnya! IPAL Standar BGN Bisa Dipesan di Pak Amin (087859937127), Telah Dipesan Oleh Beberapa Mitra SPPG di Lotim

Sigap News NTB | Lotim — Gelombang kejutan melanda para mitra dan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Selasa, 31 Maret 2026. Badan Gizi Nasional (BGN) resmi menerbitkan Surat Pemberhentian Operasional Sementara bernomor 1218/D.TWS/03/2026 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal yang sama, dengan alasan utama belum terpenuhinya standar Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) dan/atau Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Surat Dadakan yang Menggemparkan Mitra

Surat tersebut langsung memicu reaksi para mitra di daerah. Sejumlah pengelola SPPG di Lombok Timur disebut menghubungi Sigap News NTB untuk menyampaikan rasa kaget dan keluh kesah mereka atas keputusan mendadak tersebut. Di lapangan, kabar itu sontak menjadi perbincangan karena operasional dapur MBG yang terdampak tersebar di berbagai kabupaten dan kota di NTB.

IPAL dan SLHS: Dua Syarat Krusial yang Tak Bisa Diabaikan

Dalam surat BGN ditegaskan bahwa penghentian sementara diberlakukan karena SPPG terlampir “belum memiliki Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) sesuai standar yang ditetapkan dan/atau belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).” Langkah ini diambil dengan pertimbangan risiko terhadap kualitas produksi, mutu gizi, dan keamanan pangan. BGN juga menyebut bahwa Kedeputian Bidang Pemantauan dan Pengawasan merekomendasikan penghentian sementara penyaluran dana bantuan pemerintah untuk SPPG yang terdampak.

Ratusan Dapur Terdampak di Seluruh NTB

Berdasarkan lampiran surat, total ada 302 SPPG di NTB yang dikenai pemberhentian operasional sementara. Rinciannya terdiri dari 225 SPPG berstatus IPAL, 37 SPPG berstatus SLHS, dan 40 SPPG berstatus IPAL & SLHS. Daftar tersebut mencakup wilayah Bima, Dompu, Kota Bima, Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, hingga Sumbawa dan Sumbawa Barat.

Kewajiban yang Harus Segera Dituntaskan

Dalam surat itu pula, kepala SPPG diwajibkan menyelesaikan seluruh pembayaran melalui Virtual Account (VA) dalam waktu 1x24 jam untuk periode operasional sebelum surat diterbitkan. Adapun pencabutan status pemberhentian hanya dapat dilakukan setelah pihak SPPG menyerahkan bukti perbaikan dan dokumen pendukung yang sah kepada Direktorat Pemantauan dan Pengawasan Wilayah III, lalu diverifikasi dan dinyatakan selesai.

Suara Reflektif dari Lapangan

Meski banyak yang terkejut, ada pula mitra yang menilai keputusan ini sebagai peringatan serius agar para pengelola lebih disiplin memenuhi standar. Seorang mitra yang enggan disebutkan namanya mengatakan:

“Mitra memang diakui bengel/ masa bodoh. Sebenarnya BGN RI sudah berkali-kali mengingatkan saat beberapa zoom meeting untuk melengkapi apa yang kurang termasuk IPAL, SLHS, Sertifikat Penjamah Makanan, Label Halal dsb-nya. Namun, memang harus diakui kami abai akan hal ini. Kita harusnya jadikan momen ini sebagai intropeksi diri. Karena memang niat Pak Prabowo bagus sekali dengan IPAL misalnya. IPAL ini sangat penting, agar keberadaan dapur MBG tidak mencemari lingkungan. Oleh sebab itu, mari kita jadikan momen ini sebagai momentum evaluasi SPPG,” katanya dengan nada bijak.

Nada serupa juga datang dari salah satu mitra dapur MBG Lotim yang mendapatkan info dari Korcam menyebut,

“Semua dapur yang kena. Kecuali yang sudah dapat SP 1. Infonya tanggal 15 April ini akan turun lagi surat suspend bagi yang belum memenuhi standar IPAL. Dan akan lebih banyak lagi,” ungkapnya.

Momentum Evaluasi untuk Program Bergizi Gratis

Klik Ini Untuk Pesan IPAL Dapur MBG di NTB!

Kasus ini menjadi pengingat bahwa keberhasilan program MBG bukan hanya soal distribusi makanan, tetapi juga soal kesiapan infrastruktur, sanitasi, higienitas, dan tata kelola yang memenuhi standar. Di balik rasa kaget dan kecewa, tersimpan peluang besar untuk melakukan pembenahan menyeluruh agar dapur-dapur MBG di NTB benar-benar menjadi ruang layanan gizi yang aman, bersih, dan berkelanjutan.

Penutup: Daftar Nama SPPG yang ihentikan Operasionalnya, Berdasarkan Surat Dari BGN RI