Bukan Omon-Omon! Presiden Prabowo Sikat 6 Perusahaan Tambang Timah Yang Rugikan Negara Hingga 300 T

Mencengangkan! BRN Pada Kasus Ini yaitu 108 Unit Alat Berat, 99,04 Ton Produk Kristal Sn, 94,47 Ton Crude Tin, 680 Ton Logam Timah, 6 Unit Smelter, Hingga Uang Senilai ± Rp 267,56 M

SIGAP NEWS NTB | Nasional – Dalam sebuah momen bersejarah yang sarat simbol dan dampak ekonomi, Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan Aset Barang Rampasan Negara (BRN) dari kegiatan tambang ilegal kepada PT Timah Tbk. Acara yang berlangsung di Smelter PT Tinindo Internusa, Kota Pangkal Pinang pada Senin (6/10/2025), menghadirkan serangkaian penyerahan berjenjang: dari Jaksa Agung → Wakil Menteri Keuangan → CEO Danantara → Direktur Utama PT Timah Tbk.

Presiden Prabowo menyebut peristiwa ini sebagai langkah tegas pemerintah untuk memulihkan kerugian negara akibat praktik tambang ilegal di kawasan yang semestinya dikelola secara sah.

“Pagi hari ini saya ke Bangka. Tadi bersama-sama kita menyaksikan penyerahan rampasan negara dari perusahaan-perusahaan swasta yang melaksanakan pelanggaran hukum,” ujar Presiden Ke-8 kepada awak media usai acara, menegaskan komitmen negara untuk merebut kembali aset dan melindungi kekayaan alam bangsa.

Barang-Barang Rampasan: Skala Besar, Nilai Monumental

Penyerahan BRN itu mencakup ragam aset fisik dan finansial dalam jumlah besar, yang menunjukkan sebuah potret kerugian sekaligus harapan pemulihan. Rinciannya sebagai berikut:

1. 108 unit alat berat;


2. 99,04 ton produk kristal Sn (cristalyzer);


3. 94,47 ton crude tin dalam 112 petakan/balok;


4. Aluminium: 15 bundle (15,11 ton) dan 10 jumbo bag (3,15 ton);


5. Logam timah Rfe: 29 bundle (29 ton);


6. Mess karyawan: 1 unit;


7. Kendaraan: 53 unit;


8. Tanah: 22 bidang seluas 238.848 m²;


9. Alat pertambangan: 195 unit;


10. Logam timah (total): 680.687,6 kg;


11. 6 unit smelter;


12. Uang tunai yang telah disetorkan ke kas negara senilai: Rp 202.701.078.370, USD 3.156.053, JPY 53.036.000, SGD 524.501, EUR 765, KRW 100.000, dan AUD 1.840. Sehingga total uang tunia yang telah disetorkan ke kas negara bernilai Rp 267.559.100.046 berdasarkan data nilai kurs BCA saat ini.

Angka-angka ini menegaskan skala operasi yang selama ini merugikan Negara. Sekaligus menjadi modal nyata untuk menggantikan kebocoran sumber daya alam milik Indonesia.

Nilai Aset & Kerugian Negara: Antara Triliunan & Ekstremitas Tanah Jarang

Presiden Prabowo memperkirakan nilai aset yang berhasil disita mendekati Rp 6 hingga 7 triliun, catatan yang belum memasukkan potensi nilai dari tanah jarang (rare earth/ monasit) yang terdapat pada lokasi tersebut.

“Nilainya dari enam smelter dan barang-barang yang disita mendekati enam sampai tujuh triliun. Tapi, tanah jarang yang belum diurai, mungkin nilainya lebih besar, sangat besar, tanah jarang. Monasit ya, monasit itu satu ton itu bisa ratusan ribu dolar, 200 ribu dolar,” ujarnya,

Hal ini membuka cakrawala bahwa kekayaan tersembunyi bisa melampaui estimasi awal.

Lebih tegas lagi, Presiden menyatakan bahwa total kerugian negara akibat kegiatan tambang ilegal di kawasan PT Timah mencapai sekitar Rp 300 triliun. Sebuah angka yang menggambarkan besarnya kebocoran kekayaan alam yang harus dihentikan segera.

“Kita bisa bayangkan kerugian negara dari 6 perusahaan ini saja, kerugian negara total 300 T. Kerugian negara sudah berjalan 300 triliun, ini kita berhentikan,” tandasnya.

Makna Strategis dan Pesan Kedepan

Penyerahan aset ini bukan sekadar ritual administratif. Melainkan sinyal kebijakan: negara mengambil alih kembali aset yang bersumber dari pelanggaran hukum, memperkuat tata kelola sumber daya mineral, serta menegakkan efek jera bagi pelaku kejahatan tambang. Proses berjenjang penyerahan dari aparat penegak hukum ke kementerian ke entitas bisnis negara dan akhirnya ke perusahaan pelat merah menegaskan adanya koordinasi lintas-lembaga untuk memastikan aset tersalurkan dan dikelola sesuai aturan.

Bagi PT Timah Tbk., momen ini juga menghadirkan peluang konsolidasi aset dan penguatan fungsi perusahaan sebagai pengelola sumber daya timah nasional. Dengan catatan pengelolaan yang transparan, bertanggung jawab lingkungan, dan memberi manfaat bagi masyarakat lokal.

Penutup: Dari Kerugian Ke Pemulihan

Apa yang terjadi di Pangkal Pinang pada senin kemarin adalah bukti bahwa negara mampu merespons kebocoran kekayaan dengan aksi konkret. Dari berton-ton logam hingga puluhan hektar lahan, dan aliran valuta asing yang kini kembali ke kas Negara. Semuanya menjadi simbol bahwa kedaulatan sumber daya dapat dipertahankan bila ada kehendak politik, kerja hukum yang tegas, dan implementasi di lapangan.

Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden menutup siaran pers ini dengan catatan bahwa langkah pemulihan masih panjang. namun penyerahan BRN hari ini adalah batu loncatan penting menuju pengelolaan sumber daya yang adil, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Website resmi Sekretariat Presiden dan kanal YouTube Sekretariat Presiden tercatat sebagai rujukan informasi resmi.