Edukasi Obat dan Pangan Aman Digelar di Wanasaba, DPR RI & BPOM Ajak Masyarakat Jadi Konsumen Cerdas

Anggota Komisi IX DPR RI F-PAN Dapil NTB 2, H. M. Muazzim Akbar, SIP: "Masih Banyak Produk, Seperti Obat Kuat Dan Kosmetik Murah, Yang Beredar Tanpa Izin BPOM Dan Berbahaya Bagi Kesehatan. Karena Keterbatasan SDM, BPOM Bekerjasama Dengan Komisi IX DPR RI Untuk Memperluas Edukasi Ini"

Sigap News NTB | Lotim — Acara Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) bertema “Wujudkan Masyarakat Cerdas Memilih Obat dan Makanan Aman”, telah digelar di Aula Kantor Camat Wanasaba pada Sabtu (7/2/2026). Kegiatan ini menghadirkan Anggota Komisi IX DPR RI F-PAN Dapil NTB 2, H. M. Muazzim Akbar, SIP, bersama Kepala BPOM Mataram, Yogi Abaso Mataram, S.Si., Apt., sebagai pemateri utama.

Hadir pada Acara

Peserta dan tamu undangan yang hadir antara lain:

1. 
   

   Camat Wanasaba, Arfany M. Masany, S.STP, MH;

   
   


2. 
   

   Kapolsek Wanasaba, Iptu Lalu Muhammad Ihsan;

   
   


3. 
   

   Danposramil Wanasaba, Sersan Mayor Syahrial Qadri;

   
   


4. Kepala UPTD DP3AKB Wanasaba, H. Lalu Muktar, S.Kep;


5. 
   

   Kepala UPTD Dikbud Wanasaba;

   
   


6. 
   

   Para Kepala Desa se-Wanasaba;

   
   


7. 
   

   Korcam SPPI Wanasaba, Alri Sanjaya, S.Ak;

   
   


8. Para Kepala SPPG se-Wanasaba;


9. 
   

   Para Kader Posyandu se-Wanasaba;

   
   


10. 
    

    Kepala Desa Labuhan Lombok;

    
    


11. 
    

    Para Pendamping Desa.

    
    

Pembukaan: Semangat Sinergi dari Pemerintah Kecamatan

Camat Wanasaba, Arfany M. Masany, S.STP, MH, membuka kegiatan dengan menyampaikan salam Bupati Drs. H. Haerul Warisin, M.Si dan Wabup Ir. Moh. Edwin Hadiwijaya, MM yang berhalangan hadir. Ia menekankan pentingnya sinergi antar-pihak yaitu pemerintah kecamatan, DPR, BPOM, aparat keamanan, dan masyarakat, dalam upaya menjaga kualitas pangan dan obat di tingkat desa.

“Semangat pimpinan tidak akan pudar mengenai cerdas memilih obat dan makanan aman. Kecamatan Wanasaba terdiri dari 14 desa dengan jumlah penduduk yang besar, sehingga banyak tantangan terkait perlindungan sosial, tenaga kerja, dan obat-obatan,” kata Camat Arfany.

Ia juga mengangkat isu strategis: kekhawatiran pemotongan Dana Desa (DD) sebesar 20%, yang berdampak pada operasional kader di desa dan kebutuhan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Menurut Camat, Wanasaba tercatat sebagai penyumbang PMI tertinggi ke-2 setelah Kecamatan Suralaga, sehingga memerlukan perhatian khusus terkait perlindungan sosial.

Materi Utama BPOM: Prinsip “CEK-KLIK” untuk Konsumen Cerdas

Kepala BPOM Mataram, Yogi Abaso Mataram, S.Si., Apt, menyampaikan langkah praktis yang mudah diingat untuk meminimalkan risiko produk berbahaya:

CEK-KLIK:

1. 
   

   Cek Kemasan: Pastikan kemasan utuh dan tidak rusak.

   
   


2. 
   

   Cek Label: Nama produk, komposisi, produsen, dan petunjuk penggunaan harus jelas.

   
   


3. 
   

   Izin Edar BPOM: Periksa kode izin edar (NA dan 13 angka pada produk tertentu).

   
   


4. 
   

   Cek Kadaluarsa: Perhatikan tanggal; misal kadaluarsa Februari 2026, produk aman hingga akhir Februari 2026 selama tidak ada perubahan rasa, warna, atau bau.

   
   

Peringatan penting dari BPOM Mataram: kosmetik yang mengandung merkuri sangat berbahaya, terutama bagi ibu hamil (berisiko menyebabkan cacat pada bayi). Contoh kasus disebutkan yaitu produk kosmetik palsu dan berlabel palsu (mis. bedak Citra) masih beredar; berhati-hatilah terhadap diskon besar yang seringkali menandakan produk ilegal. Untuk pangan, Yogi mengingatkan waspada terhadap boraks pada tahu (tanda: tahan 2 hari di suhu ruang) dan penggunaan plastik yang tidak food-grade (hanya plastik untuk gula & minyak kelapa yang food-grade disarankan).

Kontak Aduan & Verifikasi BPOM Mataram:

1. 
   

   Informasi & Pengaduan: 0878-7150-0533;

   
   


2. 
   

   Informasi Pengujian: 0878-6437-4887;

   
   


3. 
   

   Verifikasi izin edar dapat dilakukan melalui Aplikasi BPOM Mobile.

   
   

Intervensi DPR: Sosialisasi, Pengawasan, dan Advokasi Anggaran

Dalam sambutannya, Dewan H. M. Muazzim Akbar, S.IP memaparkan tiga fokus utama: memperkuat sosialisasi produk aman/haram, mengawasi distribusi program pangan (MBG), dan mengadvokasi regulasi serta kesejahteraan tenaga di tingkat desa.

Beberapa poin penting dari sambutan Dewan Muazzim yaitu:

1) Edukasi ke masyarakat melalui kader, pendamping desa, dan SPPG sangat diperlukan karena banyak produk, seperti obat kuat dan obat kecantikan, telah diedarkan tanpa izin BPOM dan berisiko pada ginjal, jantung, serta kesehatan kulit.

“Tujuan kegiatan ini adalah mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai obat dan makanan yang aman dikonsumsi. Masih banyak produk, seperti obat kuat dan kosmetik murah, yang beredar tanpa izin BPOM dan berbahaya bagi kesehatan. Karena keterbatasan SDM, BPOM bekerjasama dengan Komisi IX DPR RI untuk memperluas edukasi ini,” ujarnya.

2) Ia menyinggung kasus pengedaran susu kadaluarsa oleh oknum SPPG di Loteng sebagai contoh perlunya pengawasan ketat oleh Kepala SPPG, Ahli Gizi dan Akuntan.

“Di NTB sudah beroperasi 672 dapur MBG dari target 1.500 dapur. Pengawasan keamanan pangan tetap menjadi prioritas, termasuk membiasakan anak-anak mencuci tangan sebelum makan agar terhindar dari keracunan,” katanya.

3) Perihal MBG (Makan Bergizi Gratis): tercatat 672 dapur MBG di NTB dari target 1.500. Target nasional MBG disebutkan mencapai 82,9 juta orang/hari, sementara capaian terbaru adalah 62 juta orang/hari. Muazzim menegaskan perlunya akuntabilitas dan ketegasan dalam tanggung jawab mulai dari tingkat pusat hingga desa. Ia menegaskan bahwa seluruh pengelola SPPG, ahli gizi, dan pihak terkait harus bertanggung jawab penuh terhadap keamanan makanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Di NTB sudah beroperasi 672 dapur MBG dari target 1.500 dapur. Pengawasan keamanan pangan tetap menjadi prioritas, termasuk membiasakan anak-anak mencuci tangan sebelum makan agar terhindar dari keracunan,” katanya.

4) Soal tenaga pendamping desa, PAN memonitor pelaksanaan; disebutkan hanya 36 orang di NTB yang diganti karena mundur atau kinerja kurang.

“Pendamping desa di NTB terus kami evaluasi. Yang tidak bekerja optimal akan diganti,” tegasnya.

5) Kader Posyandu yang membantu distribusi MBG akan mendapat tambahan honor. Selain itu, melalui Program Sekolah Rakyat, anak-anak terlantar akan difasilitasi pendidikan hingga SMA.

“Kami ingin memastikan pelayanan kesehatan dan pendidikan dapat diakses secara adil oleh seluruh masyarakat,” pungkasnya.

Dewan Muazzim juga menyampaikan program lain seperti Kampung Nelayan dan Sekolah Rakyat. Hal ini merupakan inisiatif untuk menjangkau anak terlantar dengan fasilitas pendidikan, seragam, dan makanan sampai jenjang SMA. Di bidang layanan kesehatan, ia mendorong agar tidak ada hambatan biaya rawat karena cukup menunjukkan KTP; rencana menghadirkan perwakilan BPJS dan Kemenkes untuk menjelaskan cakupan layanan, termasuk program jaminan bersalin (Jambersal).

Tanya-Jawab: Isu Lapangan dan Respons Pemateri

Beberapa masukan dan pertanyaan dari peserta serta jawaban yang disampaikan:

1. 
   

   Kades Bandok: Meminta suara untuk peningkatan gaji staf pemdes, mengingat gaji karyawan dapur MBG lebih baik.
   Dewan Muazzim: Menjelaskan skema pelatihan dan pendanaan SPPG; menjanjikan perhatian untuk penataan regulasi dan anggaran agar kompensasi lebih layak.

   
   


2. 
   

   Kades Mamben Baru: Menanyakan soal minuman Ale-ale yang berdampak kecanduan, masalah cakupan BPJS, dan koordinasi SPPG dengan Pemdes.
   Dewan Muazzim & Kepala BPOM Mataram: Akan mengupayakan koordinasi dengan Pemda dan mendatangkan BPJS/Kemenkes untuk klarifikasi layanan.

   
   


3. 
   

   Kader Desa Bandok: Mengeluhkan peredaran plastik berbahaya.
   Kepala BPOM Mataram: Menekankan perlunya kesadaran konsumen; produk yang didiskon besar patut dicurigai ilegal/ berbahaya. BPOM juga menjelaskan bahwa distribusi kosmetik ilegal kerap lewat jalur informal (penjual jamu gendong) sehingga perlu pendeteksian dan penindakan.

   
   

BPOM Mataram mendorong semua pihak menjadi konsumen cerdas yaitu dengan membaca label, memahami keterangan pada produk yang mensyaratkan peringatan usia/ penyakit bawaan, dan melaporkan produk mencurigakan.

Galeri Foto Kegiatan Edukasi Obat dan Pangan Aman oleh BPOM & Dewan H. M. Muazzim Akbar, SIP

Penutup: Pesan untuk Diturunkan ke Tingkat Desa

Acara ini menegaskan bahwa keamanan obat dan pangan adalah tanggung jawab bersama. Langkah preventif sederhana untuk mengurangi masalah kesehatan yaitu dengan cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsa. Dewan Muazzim Akbar dan BPOM Mataram mengajak seluruh peserta untuk menjadi agen perubahan: membawa informasi dari aula kecamatan ke dusun, ke posyandu, hingga ke meja keluarga.