Bupati Lotim Cari Solusi Percepatan Anggaran Pilkades, Pastikan Tahapan Tetap Berjalan Sesuai Jadwal
Foto Bupati Lombok Timur, Drs. H. Haerul Warisin, M.Si (PKP Lotim)
Bupati Lombok Timur, Drs. H. Haerul Warisin, M.Si: "Sampai Hari Ini Yang Sudah Menerima 7 Kecamatan, Sementara 5 Kecamatan Lain Sudah Selesai SP2D Dan Dalam Proses Transfer Oleh Bank. Sisanya 8 Kecamatan Dipastikan Akan Cair Sebelum Tanggal 19, Sepanjang Memenuhi Persyaratan"
Sigap News NTB | Lombok Timur – Pemkab Lombok Timur terus mengupayakan kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahun 2026. Meski anggaran yang bersumber dari APBD Perubahan masih menunggu proses evaluasi Pemprov Nusa Tenggara Barat (NTB), Bupati Lombok Timur, Drs. H. Haerul Warisin, M.Si, memastikan pemerintah daerah tengah mencari solusi agar seluruh tahapan Pilkades tidak terganggu.
Bupati Lotim menegaskan, anggaran yang telah ditetapkan belum dapat langsung dieksekusi karena masih harus melalui mekanisme evaluasi di tingkat provinsi. Namun, pemerintah daerah memahami bahwa sejumlah kebutuhan mendesak, terutama logistik pemilihan, alat peraga, dan perlengkapan pendukung lainnya, harus segera dipenuhi agar tahapan Pilkades berjalan sesuai jadwal.
Hal tersebut disampaikan Bupati pada Senin (16/11/2026), didampingi Sekda sekaligus Ketua Panitia Pilkades Serentak Tingkat Kabupaten Lombok Timur Tahun 2026, Dr. Drs. H. Muhammad Juaini Taofik, M.AP serta Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), di hadapan sejumlah pewarta.
Anggaran Menunggu Evaluasi, Pemda Siapkan Langkah Alternatif
Bupati Haerul Warisin menjelaskan, persoalan anggaran Pilkades tidak semata-mata berkaitan dengan ketersediaan dana, tetapi juga harus mengikuti prosedur pengelolaan keuangan daerah, termasuk tahapan evaluasi APBD Perubahan oleh Pemerintah Provinsi NTB.
Di sisi lain, Pemda menyadari bahwa kebutuhan operasional panitia tidak bisa menunggu terlalu lama. Karena itu, Pemkab Lombok Timur berupaya mencari jalan keluar agar keterlambatan proses administrasi anggaran tidak berdampak terhadap pelaksanaan agenda demokrasi di tingkat desa tersebut.
Langkah ini menjadi penting mengingat Pilkades serentak melibatkan 157 desa yang membutuhkan kesiapan teknis, administrasi, serta dukungan logistik secara menyeluruh.
Bantuan Panitia Desa Mulai Mengalir ke 50 Desa
Sementara itu, Sekda Taofik menyampaikan perkembangan pencairan dana bantuan untuk panitia Pilkades tingkat desa. Hingga 16 November 2026, bantuan tersebut telah didistribusikan kepada 50 desa yang tersebar di 7 kecamatan.
Ketujuh kecamatan tersebut meliputi Keruak, Sakra, Sukamulia, Masbagik, Sikur, Terara, dan Montong Gading.
Sekda Lotim menjelaskan, proses pencairan untuk kecamatan lainnya juga terus berjalan. Sebanyak lima kecamatan telah menyelesaikan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan kini memasuki proses transfer melalui pihak perbankan.
“Sampai hari ini yang sudah menerima 7 kecamatan, sementara 5 kecamatan lain sudah selesai SP2D dan dalam proses transfer oleh bank. Sisanya 8 kecamatan dipastikan akan cair sebelum tanggal 19, sepanjang memenuhi persyaratan,” jelasnya.
Dengan perkembangan tersebut, pemerintah daerah optimistis distribusi bantuan untuk mendukung operasional panitia Pilkades dapat diselesaikan secara bertahap sesuai ketentuan.
Bukan karena Dana Kosong, Administrasi dan Gangguan Aplikasi Jadi Kendala
Menanggapi keterlambatan pencairan di sejumlah wilayah, Sekda menegaskan bahwa hal tersebut bukan disebabkan oleh ketiadaan anggaran.
Kendala yang terjadi lebih berkaitan dengan kelengkapan persyaratan administrasi serta gangguan pada aplikasi yang digunakan dalam proses pencairan.
Penjelasan ini sekaligus menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap memproses pencairan bantuan bagi seluruh panitia desa. Namun, setiap tahapan harus memenuhi persyaratan administrasi agar penyaluran dana dapat dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku.
19 November Jadi Penentu Hasil Penjaringan Calon Kades
Di tengah proses pencairan anggaran, tahapan Pilkades serentak dipastikan tetap berjalan sesuai jadwal.
Panitia pemilihan tingkat desa dijadwalkan mengumumkan hasil penjaringan bakal calon kepala desa yang akan ditetapkan sebagai calon pada 19 November 2026.
Sekda menegaskan bahwa kewenangan untuk menentukan bakal calon yang dinyatakan memenuhi syarat maupun tidak memenuhi syarat sepenuhnya berada pada panitia pemilihan tingkat desa.
Dengan demikian, proses penetapan calon tetap dilaksanakan berdasarkan kewenangan dan ketentuan yang berlaku di tingkat desa, bukan melalui keputusan sepihak pemerintah kabupaten.
15 hingga 16 Desa Berpotensi Ikuti Seleksi Tambahan
Dinamika penjaringan bakal calon Kades juga menunjukkan adanya potensi persaingan yang cukup tinggi di sejumlah wilayah.
Dari total 157 desa yang mengikuti Pilkades serentak, pemerintah daerah memperkirakan terdapat sekitar 15 hingga 16 desa yang kemungkinan memiliki jumlah bakal calon lebih dari 5 orang.
Kondisi tersebut membutuhkan tahapan seleksi tambahan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga jumlah calon yang ditetapkan dapat memenuhi batasan pencalonan.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, panitia tingkat kabupaten telah menerima pengajuan surat permohonan fasilitasi seleksi tambahan. Pemerintah daerah pun tengah menyiapkan dukungan yang diperlukan agar proses tersebut dapat terlaksana secara tertib dan sesuai regulasi.
Jaga Tahapan, Pastikan Demokrasi Desa Tetap Berjalan
Pelaksanaan Pilkades serentak 2026 menjadi salah satu agenda penting bagi masyarakat Lombok Timur. Dengan melibatkan 157 desa, kesiapan anggaran, administrasi, logistik, dan koordinasi antarpanitia menjadi faktor penting untuk memastikan seluruh proses berlangsung lancar.
Pemerintah Kabupaten Lombok Timur kini dihadapkan pada dua kebutuhan yang harus berjalan beriringan, yakni menyelesaikan mekanisme penganggaran sesuai prosedur dan memastikan tahapan pemilihan tidak kehilangan momentum.
Upaya percepatan pencairan bantuan, persiapan seleksi tambahan bagi desa dengan jumlah bakal calon lebih dari lima orang, serta kepastian pengumuman hasil penjaringan pada 19 November menjadi bagian dari langkah pemerintah daerah menjaga konsistensi tahapan.
Pemkab Lombok Timur berharap seluruh panitia di tingkat kabupaten maupun desa dapat terus memperkuat koordinasi dan menyelesaikan setiap persyaratan administrasi tepat waktu.
Dengan demikian, kendala teknis dan administratif yang muncul dalam proses persiapan tidak sampai menghambat penyelenggaraan Pilkades serentak 2026, sehingga pesta demokrasi di tingkat desa dapat berlangsung sesuai jadwal, tertib, dan menjunjung tinggi ketentuan yang berlaku.
Editor :M Amin







