BAZNAS Lotim Klarifikasi: Program Insentif Guru Dilaksanakan Bertahap, PAUD Akan Diakomodir
Foto Suasana Pembagian Bantuan Kepada Guru Sekolah Swasta Non PNS dan Non P3K oleh Baznas Lotim pada Kamis (11/9/2025); Foto Wakil Ketua II BAZNAS Lotim, Dr. H. Hamidy, M.Pd (Dok. Pribadi)
Dr. H. Hamidy, M.Pd: "Bila Ada Sisa Anggaran Dari Laporan RKT Pada November 2025, Mudah-Mudahan Bantuan Untuk PAUD Berpotensi Direalisasikan Pada 2025; Bila Tidak, Akan Diprogramkan Paling Lambat Pada 2026"
SIGAP NEWS NTB | Lombok Timur – Menanggapi kegaduhan setelah munculnya berita berjudul “Program Baznas untuk Guru, Abaikan Guru PAUD, HIMPAUDI Lotim: Guru PAUD Hanya Dapat Honor Dari Allah”, BAZNAS Kabupaten Lombok Timur memberikan klarifikasi resmi kepada Sigap News NTB pada Kamis (11/9/2025). Lembaga menyatakan program insentif guru dijalankan secara bertahap dan perhatian untuk guru PAUD sudah masuk dalam rencana, serta sedang diupayakan realisasinya.
Pada 9–10 September 2025, BAZNAS Lotim menyalurkan insentif Rp 300 ribu per orang kepada 3.079 guru swasta non-PNS jenjang SD dan SMP di 21 kecamatan. Bantuan ini merupakan bagian dari program BAZNAS Responsif, yaitu Insentif Guru Honorer SD & SMP Swasta yang dilaksanakan berdasarkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) kepengurusan sebelumnya.

Foto Suasana Kebersamaan Guru Sekolah Swasta Non PNS dan Non P3K Penerima Bantuan Baznas Lotim dengan Wabup Ir. MOH. EDWIN HADIWIJAYA, M.M pada Kamis (11/9/2025) di SMPN 3 Masbagik (Dok. Pribadi)
Penjelasan Wakil Ketua II: Tidak Mengabaikan PAUD
Wakil Ketua II BAZNAS Lotim, Dr. H. Hamidy, M.Pd, menegaskan bahwa perhatian terhadap guru PAUD sudah menjadi atensi pihaknya sejak awal. Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan tahap ini mengikuti RKT yang ditetapkan kepengurusan sebelumnya, sehingga fokus awal diarahkan pada guru SD dan SMP.
Hamidy mengatakan pihaknya sedang menyelesaikan laporan dan akan membahas program lanjutan dalam rapat pleno serta rapat pimpinan.
“Kami sudah memberi atensi supaya guru-guru PAUD harus disentuh oleh BAZNAS Lotim. Kami sedang mengusahkan data guru PAUD untuk diusulkan ke Baznas Provinsi dan Baznas Pusat jika diperlukan,” ujar Hamidy. Ia menambahkan, bila ada sisa anggaran dari laporan RKT pada November 2025, mudah-mudahan bantuan untuk PAUD bisa direalisasikan pada 2025; bila tidak, akan diprogramkan paling lambat pada 2026.
Sekretaris BAZNAS: Bantuan Akan Diakomodir Secara Bertahap
Sekretaris BAZNAS Lotim, Nurul Hadi, S.S, menegaskan 3 poin klarifikasi tambahan:
Bantuan BAZNAS untuk guru diberikan secara bertahap, dimulai dari guru SD dan SMP swasta.
Usulan bantuan untuk guru PAUD akan diakomodir pada tahap berikutnya dan akan dibahas minggu ini.
BAZNAS Lotim berupaya mengakomodir semua pihak melalui mekanisme yang berlaku.
Respons HIMPAUDI dan Kondisi Guru PAUD
Sebelumnya, Ketua HIMPAUDI Lotim, Usman, menyampaikan kekecewaan para guru PAUD yang merasa kurang mendapat perhatian berdasarkan pemberitaan media online https://www.haiilombok.com/. Dalam pemberitaan disebutkan bahwa 1.107 satuan PAUD dan 5.172 guru PAUD di Lombok Timur yang menurut HIMPAUDI belum tersentuh insentif dari pemerintah daerah. Usman menilai tugas guru PAUD sangat berat dan mendesak agar kesejahteraan mereka juga diperhatikan. HIMPAUDI berencana menggelar hearing dengan DPRD dan BAZNAS Kabupaten Lotim untuk menuntut perhatian lebih lanjut.
Menuju Solusi: Dari Klarifikasi ke Tindakan
Klarifikasi BAZNAS Lotim menunjukkan adanya komitmen untuk memasukkan guru PAUD ke agenda bantuan. Proses yang disebutkan meliputi pendataan, penyelesaian laporan RKT, pengajuan ke Baznas Provinsi/ Pusat, dan pembahasan dalam rapat pimpinan. Jika terdapat sisa anggaran dari laporan RKT pada November 2025, realisasi untuk PAUD kemungkinan dapat dipercepat ke tahun 2025; jika tidak, program akan diprioritaskan pada anggaran 2026.
Kesimpulan
Isu pengabaian terhadap guru PAUD telah memicu dialog antara masyarakat, HIMPAUDI, dan BAZNAS Lotim. BAZNAS menegaskan tidak ada niat mengabaikan guru PAUD dan sedang mencari solusi administrasi serta anggaran untuk mengakomodir mereka. Langkah konkrit berupa pendataan dan pembahasan usulan sedang berjalan. kemudian publik diminta memantau perkembangan hingga keputusan rapat pleno dan laporan ke Baznas Pusat/ Provinsi pada November 2025.
Editor :M Amin