Special Report: Reformasi dan Kejayaan Kejaksaan RI 2024 di Bawah Komando ST Burhanuddin

Menyoroti Capaian di Bidang Pembinaan, Penerapan Satu Data Indonesia, dan Pengelolaan Anggaran yang Inovatif

SIGAPNEWS.CO.ID | JAKARTA – Tahun 2024 menjadi tonggak sejarah bagi Kejaksaan RI di bawah kepemimpinan Prof. Dr. H. Sanitiar Burhanuddin, S.H., M.M. Berbagai capaian luar biasa di sembilan bidang kinerja utama, dimuat dalam "Siaran Pers Kepala Pusat Penerangan Hukum, Dr. Harli Siregar, S.H., M.Hum pada Selasa (31/12/2024).

Kilas balik prestasi yang menegaskan peran strategis Kejaksaan RI sebagai garda terdepan penegakan hukum dan keadilan, telah dirangkum oleh Jurnalis Sigap News dalam 9 poin berikut ini.

1. Bidang Pembinaan: Menjadi Fondasi yang Kuat

Realisasi Anggaran
Sebanyak 97,43% dari total pagu anggaran sebesar Rp19,1 triliun telah direalisasikan, dengan nilai sebesar Rp18,6 triliun. Ini mencerminkan pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel.

Realisasi PNBP
Kejaksaan RI mencatat penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp2,02 triliun, melampaui target Rp1,7 triliun.

Reformasi Birokrasi
Sebanyak 63,63% satuan kerja menerima pendampingan pembangunan zona integritas, mengarah pada pencapaian Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Inovasi Data dan Digitalisasi

~ Implementasi Satu Data Indonesia mempercepat sinkronisasi data lintas sektoral.

~ Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mengoptimalkan pelayanan publik dengan 13 kegiatan indeksasi SPBE yang telah terlaksana.

2. Bidang Intelijen: Pionir dalam Penegakan Preventif dan Proaktif

~ Satgas 53: 21 kegiatan memberantas pelanggaran integritas.

~ Satgas Mafia Tanah: 222 operasi menghentikan praktik ilegal.

~ Satgas Percepatan Investasi: 226 kegiatan mendorong ekonomi.

~ Jaksa Garda Desa: 2.907 kegiatan memberdayakan desa.

~ Tangkap Buron (Tabur): 82 pelaku hukum berhasil diamankan.

~ Pengamanan Proyek Strategis Nasional: Mengawal 89 proyek nasional dan 28 proyek IKN.

~ Restorative Justice: 1.985 kasus diselesaikan, dengan dukungan 4.654 Rumah Restorative Justice dan 116 Balai Rehabilitasi Napza.

~ Penanganan Perkara: 171.233 SPDP masuk, dengan 99.105 perkara telah dieksekusi.

4. Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus): Mengungkap Kasus Besar

~ Kerugian Negara: Dugaan korupsi tata niaga timah (2015-2022) menyebabkan kerugian Rp 300 triliun, sementara proyek kereta api Besitang-Langsa mengakibatkan kerugian Rp 1 triliun.

~ Penyelamatan Keuangan Negara: Rp31,2 triliun berhasil diselamatkan dari tindak pidana korupsi.

~ Satgas BLBI: Pemulihan aset senilai Rp11,2 triliun.

~ Konsultasi dan Litigasi: Menangani ratusan perkara dengan hasil optimal bagi negara.

6. Bidang Pidana Militer (Pidmil): Sinergi Penegakan Hukum

Menangani koneksitas perkara militer dengan 23 kasus besar diselesaikan melalui koordinasi antarinstansi.

7. Bidang Pengawasan: Menjaga Transparansi

~ Whistleblowing System: 743 laporan masyarakat ditindaklanjuti dengan penyelesaian 98%.

~ Kepatuhan LHKPN: 100% pelaporan tepat waktu.

8. Badan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat): Mencetak SDM Unggul

~ Pelatihan dan Sertifikasi: 1.800 jaksa mengikuti program sertifikasi.

~ Standarisasi Diklat: Program pendidikan dirancang dengan jaminan mutu tinggi.

~ Barang Rampasan: Penyelesaian aset Rp5,2 triliun melalui mekanisme lelang dan penjualan langsung.

Inspirasi dan Harapan

Prestasi ini mengokohkan posisi Kejaksaan RI sebagai garda terdepan penegakan hukum yang transparan dan berintegritas. Jaksa Agung Burhanuddin membuktikan bahwa visi kepemimpinan yang kuat mampu membawa perubahan nyata, menginspirasi instansi lain untuk terus maju dan berinovasi.

Prestasi gemilang ini juga mendapat pujian dari berbagai pihak, termasuk M. Aminullah, S.Si, selaku Koordinator Wilayah NTB dari Media Sigap News. Dalam komentarnya, M. Aminullah menyampaikan harapan yang mendalam agar capaian luar biasa ini tidak hanya dirayakan di tingkat Kejaksaan Agung, tetapi juga dapat memberikan dampak positif di tingkat daerah, khususnya di Provinsi NTB.

Beliau menyatakan, "Kami berharap agar Media Sigap News dapat dilibatkan tidak hanya dalam publikasi kinerja di tingkat pusat, tetapi juga dalam menyampaikan informasi terkait kinerja Kejaksaan Tinggi NTB dan Kejaksaan Negeri yang ada di Provinsi NTB pada tahun 2025. Dengan begitu, masyarakat dapat lebih memahami kontribusi konkret Kejaksaan dalam menjaga keadilan dan ketertiban hukum di daerah. Kolaborasi ini juga diharapkan dapat memperkuat sinergi antara media dan institusi hukum, menciptakan transparansi yang lebih luas, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi Kejaksaan.”