Pemkab Lotim: Bahas Inflasi Daerah Nomor 3 Se-NTB & Siapkan Regulasi Dukungan Program 3 Juta Rumah
Foto Suasana Khidmat saat Pemkab Lotim Ikuti Rapat PID & Program 3 Juta Rumah Bersama Mendagri Tito Karnavian yang Diikuti secara Daring dari Ruang Command Center Kantor Bupati Lombok Timur, pada Selasa (22/7/2025)
Lalu Mustiarep: "Kami Siap Menjalin Sinergi Erat Dengan Pemdes & OPD, Agar Benar-Benar Meningkatkan Kualitas Hidup Warga"
SIGAP NEWS NTB | Lombok Timur – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menegaskan komitmennya untuk ambil bagian dalam program nasional “3 Juta Rumah” serta menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.Rapat koordinasi daring dipimpin oleh Mendagri Tito Karnavian, dengan diikuti oleh seluruh kepala daerah se-Indonesia, termasuk jajaran TPID dan OPD Lotim, yang mengikuti arahan strategis langsung dari ruang Command Center Kantor Bupati Lombok Timur, pada Selasa (22/7/2025).
Mendagri menyampaikan bahwa program “3 Juta Rumah” merupakan pilar utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, untuk mereduksi backlog hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ia menyoroti pentingnya peran daerah, mulai penyediaan lahan hingga percepatan perizinan. Agar target pembangunan 15 juta unit rumah dalam 5 tahun segera tercapai.
“Inisiatif ini tidak hanya membangun hunian baru, tetapi juga memperbaiki rumah-rumah layak huni melalui dukungan APBN dan APBD,” ujarnya.
Menanggapi instruksi tersebut, Kepala Bagian Perekonomian Setda Lotim sekaligus Sekretaris TPID, Lalu Mustiarep, memastikan bahwa Lombok Timur telah menyiapkan segala regulasi dan prasyarat teknis. Ia menegaskan kesiapan daerah untuk mendukung program pembangunan dua juta rumah di desa dan satu juta rumah di perkotaan dengan langkah-langkah terukur.
“Pemda Lombok Timur telah menuntaskan seluruh persyaratan regulasi dan teknis untuk mempercepat Program 3 Juta Rumah. Kami siap menjalin sinergi erat dengan pemerintah desa dan OPD terkait untuk memetakan lokasi, mendata calon penerima, serta menjalankan renovasi hunian tidak layak agar benar-benar meningkatkan kualitas hidup warga.”
Berikut adalah langkah-langkah strategis Pemda Lotim dalam mendukung program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo Subianto:
Koordinasi intensif bersama pemerintah desa dan OPD terkait untuk mempercepat pendataan calon penerima.
Kolaborasi pendanaan, memaksimalkan sinergi APBD Lotim dan insentif swasta demi kelancaran renovasi maupun pembangunan rumah baru.
Fokus pada keberlanjutan, memastikan hunian yang dibangun ramah lingkungan dan tahan bencana.
Dalam sesi kedua, Lalu Mustiarep juga menyampaikan bahwa Indeks Perkembangan Harga (IPH) Lotim per minggu ketiga Juli tercatat stabil di angka 1,02%, menempatkan posisi Lotim di peringkat ketiga NTB dan urutan 173 nasional. Komoditas yang memberi kontribusi inflasi, seperti cabai rawit, bawang merah, dan beras dapat dikendalikan melalui:
Pemantauan stok dan mekanisme distribusi yang terintegrasi.
Pendekatan lintas sektor untuk mengantisipasi gangguan pasokan akibat cuaca atau kendala logistik.
Sosialisasi proaktif agar harga wajar tetap terjaga.
Latar Belakang Program 3 Juta Rumah
Data Perkim (@perkim.id) mencatat bahwa ketimpangan antara kebutuhan dan pasokan rumah bagi MBR memicu munculnya pemukiman kumuh dan risiko stunting. Program 3 Juta Rumah yang diluncurkan Presiden Prabowo–Wapres Gibran, menargetkan 2 juta unit di pedesaan dan 1 juta unit di perkotaan, dengan harapan menurunkan angka kemiskinan dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat.
Tantangan Utama
Keterbatasan Anggaran
Dari kebutuhan Rp 53,6 triliun, anggaran yang tersedia baru Rp 5,27 triliun untuk 2025.
Sulitnya Akses Lahan
Harga tanah yang melambung akibat penguasaan oleh segelintir pihak mempersempit lahan untuk hunian murah.
Birokrasi Rumit
Keterlibatan enam kementerian dalam satu masalah menyebabkan proses perizinan lambat.
Risiko Penyalahgunaan
Tanpa pengawasan ketat, rumah yang dibangun bisa disalahalokasikan ke penerima non-MBR.
Upaya Mitigasi
Survei Kebutuhan: Pemetaan mendalam per wilayah agar program tepat sasaran.
Kolaborasi Pembiayaan: Melibatkan sektor swasta dan lembaga keuangan mikro selain APBN/APBD.
Badan Pengawas Terpadu: Usulan pembentukan Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) oleh APERSI untuk mengawal pembangunan dan distribusi.
Melalui dukungan penuh terhadap program perumahan dan upaya menjaga stabilitas harga, Pemda Lombok Timur menegaskan perannya dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Editor :M Amin
