Desa Beririjarak Jadi Jawara Adminduk di Lotim, Ini Strategi Pj Kades H. Lalu Muktar

Pj. Kades Beririjarak, H. Lalu Muktar, S.Kep: "Kita Intensif Melakukan Edukasi Tentang Adminduk. Ternyata Memang Warga Yang Membuat Kelengkapan Administrasi Menjadi Meningkat. Sehingga, Capaian Pelayanan Aplikasi BAKSO Ini Menjadi Tinggi. Capaian Parlinsos Kami Mencapai 56%, KIA Mencapai 250 Anak. Kami Juga Aktif Dalam Pengajuan Akta Kelahiran Sekaligus Penertiban KK Yang Mencapai 200 Anak"

Sigap News NTB | Lotim — Desa Beririjarak, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur (Lotim), berhasil menorehkan prestasi dalam pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk).

Desa yang dipimpin Penjabat (Pj.) Kades H. Lalu Muktar, S.Kep. tersebut meraih penghargaan pelayanan Adminduk melalui Aplikasi BAKSO dengan capaian tertinggi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Lombok Timur.

Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas keberhasilan Desa Beririjarak, dalam mendorong masyarakat semakin tertib dalam kepemilikan dan pemutakhiran dokumen kependudukan.

Sertifikat penghargaan diserahkan langsung oleh Sekda Dr. Drs. H. Muhammad Juaini Taofik, M.AP, pada 15 September 2026.

Edukasi Adminduk Jadi Strategi Utama

Pj. Kepala Desa Beririjarak, H. Lalu Muktar, S.Kep., mengungkapkan bahwa capaian tersebut tidak diraih secara instan.

Menurutnya, pemerintah desa secara intensif melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kelengkapan administrasi kependudukan.

“Kita intensif melakukan edukasi tentang Adminduk. Ternyata memang warga yang membuat kelengkapan administrasi menjadi meningkat. Sehingga, capaian pelayanan Aplikasi BAKSO ini menjadi tinggi,” ujar H. Lalu Muktar saat ditemui di Kantor Desa Beririjarak, Selasa (6/10/2026).

Strategi tersebut dilakukan dengan membangun kesadaran masyarakat bahwa dokumen kependudukan bukan sekadar kelengkapan administratif, tetapi menjadi salah satu pintu penting untuk memperoleh berbagai pelayanan dan program pemerintah.

Jemput Bola IKD hingga Kelompok Rentan

Untuk memperluas cakupan pelayanan, Pemerintah Desa Beririjarak juga tidak hanya menunggu masyarakat datang mengurus dokumen.

Desa secara aktif menghadirkan layanan dan berkoordinasi dengan instansi terkait, termasuk dalam penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD).

“Kita juga mendatangkan Dinsos IKD (Identitas Kependudukan Digital). Kemudian mengundang Dukcapil untuk pembuatan identitas kependudukan bagi kelompok lansia, disabilitas dan marjinal melalui Aplikasi Tuak Manis,” jelasnya.

Langkah tersebut sekaligus menjadi bentuk pelayanan jemput bola untuk memastikan kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan akses tetap mendapatkan hak pelayanan administrasi kependudukan.

Parlinsos Capai 56 Persen, KIA Tembus 250 Anak

Hasil dari strategi tersebut terlihat pada sejumlah capaian pelayanan administrasi dan pemutakhiran data masyarakat Desa Beririjarak.

Lalu Muktar menyebut, capaian Parlinsos telah mencapai 56 persen, sementara penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) mencapai sekitar 250 anak.

Selain itu, pemerintah desa juga aktif mendorong pengajuan akta kelahiran sekaligus melakukan penertiban Kartu Keluarga (KK).

“Capaian Parlinsos kami mencapai 56%, KIA mencapai 250 anak. Kami juga aktif dalam pengajuan Akta Kelahiran sekaligus penertiban KK yang mencapai 200 anak,” ungkapnya.

Menurutnya, upaya tersebut menjadi bagian dari pembenahan data kependudukan secara menyeluruh agar data masyarakat di tingkat desa semakin akurat dan mutakhir.

Sinkronisasi Data hingga Pengusulan Perubahan Desil

Tidak berhenti pada dokumen kependudukan, Pemerintah Desa Beririjarak juga mengoptimalkan sinkronisasi data Adminduk dengan kebutuhan program perlindungan sosial.

Salah satunya melalui pengusulan perubahan desil bagi masyarakat yang kondisi sosial ekonominya mengalami perubahan.

“Melakukan sinkronisasi data Adminduk, pengusulan perubahan desil sebanyak 80 orang. Kami maksimalkan agar masyarakat melakukan pengusulan perubahan desil melalui Perlinsos & Cek Bansos di HP masing-masing setelah memiliki IKD yang didaftarkan Dukcapil yang kami undang ke Kantor Desa,” katanya.

Strategi tersebut dinilai penting karena pemutakhiran data menjadi salah satu faktor penunjang agar program bantuan dan perlindungan sosial dapat menyasar masyarakat sesuai kondisi sebenarnya.

Dengan masyarakat memiliki IKD dan memahami mekanisme pengusulan perubahan data, proses pembaruan informasi kependudukan dan sosial dapat dilakukan secara lebih mudah.

Prioritaskan Anak Usia 0–5 Tahun

Salah satu fokus pelayanan yang mendapat perhatian khusus Pemerintah Desa Beririjarak adalah pemenuhan dokumen kependudukan bagi anak.

Lalu Muktar menegaskan, pihaknya memprioritaskan pengajuan akta kelahiran sekaligus penerbitan KK baru bagi anak usia dini.

“Kami utamakan untuk pengajuan Akta Kelahiran sekaligus mendapatkan KK baru pada usia anak 0-5 tahun,” tegasnya.

Langkah ini menunjukkan bahwa pelayanan Adminduk di Desa Beririjarak tidak hanya diarahkan untuk mengejar capaian administratif, tetapi juga membangun budaya tertib dokumen sejak usia dini.

Penghargaan Jadi Motivasi Tingkatkan Pelayanan

Penghargaan pelayanan Adminduk Aplikasi BAKSO dengan capaian tertinggi tersebut sekaligus menjadi bukti bahwa kolaborasi antara pemerintah desa, Disdukcapil, Dinas Sosial dan masyarakat dapat menghasilkan pelayanan publik yang lebih aktif dan responsif.

Bagi Desa Beririjarak, penghargaan tersebut bukan menjadi akhir dari sebuah pencapaian. Justru, apresiasi tersebut menjadi pemacu untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan ke depan.

Dengan edukasi yang konsisten, pelayanan jemput bola, pemanfaatan IKD, pendataan kelompok rentan, penerbitan dokumen anak hingga sinkronisasi data sosial, Desa Beririjarak berupaya memastikan masyarakat tidak hanya tercatat secara administratif, tetapi juga semakin mudah mengakses berbagai layanan dan program pemerintah.

Prestasi Adminduk Desa Beririjarak pada akhirnya bukan sekadar tentang sebuah sertifikat penghargaan, melainkan tentang bagaimana data kependudukan yang tertib dapat menjadi fondasi pelayanan publik yang lebih tepat sasaran dan berpihak kepada masyarakat.