TP PKK Lombok Timur Perkuat Sinergi Lintas Sektor untuk Sukseskan Program Daerah

Ketua TP PKK Lombok Timur, Hj. Ra’yal Ain Warisin: "Di Tengah Kondisi Anggaran Yang Sedang Diefisiensi, Kita Tidak Boleh Berjalan Sendiri-Sendiri. Kita Harus Saling Menguatkan Antara Satu Instansi Dengan Instansi Yang Lain"

Sigap News NTB | Lotim — Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Lombok Timur, Hj. Ra’yal Ain Warisin, menegaskan pentingnya semangat kebersamaan dan sinergi lintas sektor dalam menyukseskan berbagai program pembangunan daerah. Menurutnya, seberat apa pun tugas dan program yang dihadapi akan terasa lebih ringan jika dikerjakan secara bersama-sama.

Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri penandatanganan perjanjian kerja sama antara TP PKK dengan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan lembaga non-pemerintah (NGO) terkait sinergi dukungan program kegiatan Pokja I, II, III, dan IV TP PKK, Jumat (3/7/2026).

Ia menilai, di tengah keterbatasan anggaran yang dihadapi pemerintah daerah, kolaborasi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan untuk memastikan seluruh program tetap berjalan efektif.

Fokus PKK pada Sanitasi dan Kesehatan Masyarakat

Dalam kesempatan itu, Hj. Ra’yal Ain memaparkan langkah konkret TP PKK dalam menangani berbagai persoalan mendasar, khususnya sanitasi dan kesehatan masyarakat.

Untuk persoalan sanitasi, TP PKK mengoptimalkan peran Pokja yang membidangi edukasi perilaku hidup bersih dan sehat serta kelestarian lingkungan. Sementara itu, penanganan sektor kesehatan diperkuat melalui integrasi layanan Posyandu.

Ia mengungkapkan, ke depan akan ada enam OPD yang terlibat dan bersinergi dalam penguatan layanan Posyandu. Karena itu, dibutuhkan kerja sama formal agar pelaksanaan program memiliki landasan hukum yang jelas.

"Kita ingin membangun kerjasama, agar ada payung hukum yang jelas dalam mengimplementasikan program di lapangan," ujarnya.

Soroti Stunting dan Pernikahan Usia Dini

Selain isu sanitasi dan kesehatan, Ketua TP PKK juga menyoroti dua persoalan sosial yang menjadi perhatian serius di Lombok Timur, yakni stunting dan pernikahan usia dini.

Menurutnya, kedua persoalan tersebut saling berkaitan erat dalam satu mata rantai sebab-akibat. Pernikahan anak, kata dia, kerap dipicu oleh persoalan ekonomi, terutama ketika orang tua harus bekerja ke luar negeri sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI), sehingga pengawasan terhadap anak menjadi berkurang karena dititipkan kepada keluarga lain.

Ia berharap kerja sama yang dibangun tidak hanya terbatas pada instansi pemerintah, tetapi juga melibatkan lebih banyak lembaga non-pemerintah agar penanganan masalah sosial bisa lebih komprehensif.

"Mudah-mudahan dengan adanya kerja sama antara PKK, OPD, dan pihak NGO ini, kita dapat saling bersinergi. Mari kita bulatkan niat dan tekad untuk membuktikan bahwa kita bisa berbuat lebih demi menyukseskan seluruh program pembangunan pemerintah daerah," pungkasnya.

Bappeda: Penguatan Kemitraan Jadi Kunci di Tengah Efisiensi Anggaran

Senada dengan itu, Kepala Bappeda Lombok Timur, Achmad Dewanto, yang mewakili OPD, menyampaikan apresiasi atas inisiatif TP PKK Lombok Timur dalam membangun kolaborasi lintas sektor.

Ia menilai momentum tersebut menjadi langkah penting yang diharapkan membawa keberkahan bagi kemajuan daerah. Menurutnya, penguatan kemitraan menjadi kunci utama dalam menghadapi berbagai dinamika daerah, terutama di tengah keterbatasan anggaran akibat efisiensi.

"Kerjasama ini menjadi sangat penting karena daerah kita saat ini sedang menghadapi tantangan yang luar biasa. Di tengah kondisi anggaran yang sedang diefisiensi, kita tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Kita harus saling menguatkan antara satu instansi dengan instansi yang lain," jelasnya.

Achmad juga menyambut baik keterlibatan NGO yang selama ini telah aktif bergerak di akar rumput. Menurutnya, penguatan kelompok masyarakat oleh NGO sebenarnya telah berjalan selama delapan hingga sembilan tahun terakhir. Kehadiran TP PKK dinilai semakin memperkuat upaya tersebut karena jaringan organisasinya menjangkau hingga tingkat dasa wisma.

NGO Optimistis Kolaborasi Percepat Capaian Smart Lombok Timur

Sementara itu, NGO yang diwakili Direktur LPSDM NTB, Ririn Hayudiani, mengapresiasi ruang kolaborasi yang dibuka secara luas oleh pemerintah daerah, khususnya TP PKK Kabupaten Lombok Timur.

Menurutnya, sinergi ini merupakan langkah strategis yang harus terus dijaga dan dikembangkan secara berkelanjutan.

"Melalui penandatanganan kerja sama antara NGO dan OPD ini, kita bersama-sama menyatukan potensi untuk mewujudkan capaian target Smart Lombok Timur," ungkapnya.

Direktur Ririn menjelaskan, fokus utama kolaborasi ini adalah menyentuh langsung masyarakat di akar rumput melalui berbagai program pemberdayaan. Ia optimistis, penanganan isu sosial seperti stunting, pernikahan anak, dan kemiskinan akan lebih efektif jika dilakukan secara gotong royong.

Ia berharap model kerja sama ini dapat menjadi contoh dan inspirasi bagi daerah lain dalam membangun kolaborasi multipihak.

Komitmen Bersama untuk Lombok Timur yang Lebih Baik

Kegiatan yang berlangsung di Pendopo Bupati Lombok Timur itu berfokus pada penguatan sinergi dukungan program dan kegiatan di bawah masing-masing Pokja I, II, III, dan IV TP PKK Lombok Timur bersama sejumlah OPD terkait dan NGO.

Kolaborasi tersebut diharapkan menjadi fondasi kuat dalam mempercepat penyelesaian berbagai persoalan sosial sekaligus mendukung suksesnya program pembangunan menuju Lombok Timur yang lebih maju dan berdaya saing.