Profesor IPB, Disnakertrans & DPMD Lotim Tingkatkan Wawasan BUMDes 23 Desa di KT Selaparang

H. Suroto, SKM, M.Kes Sampaikan KT Selaparang sebagai Kawasan SMART Transmigration Area. Sedangkan Nunuk Susiningtyas, S.IP Berikan Materi Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Dalam Pengelolaan & Pengembangan BUMDES"

SIGAP NEWS NTB | Lombok Timur – Pada Sabtu (25/10/2025), aula Desa Labuhan Lombok menjadi saksi lahirnya semangat baru bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kawasan Transmigrasi Selaparang. Melalui kegiatan “Workshop Penguatan Kelembagaan BUMDes Kawasan Transmigrasi Selaparang”, Tim 1 Ekspedisi Patriot IPB berkolaborasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lombok Timur, menghadirkan gelombang baru pemahaman tentang pengelolaan Dana Desa untuk Program Ketahanan Pangan yang kini mencapai Rp 9,2 miliar untuk tahun 2025.

Sebanyak 34 peserta BUMDes dan PLD dari tiga kecamatan yaitu Pringgabaya, Sambelia, dan Suela turut hadir penuh antusias mengikuti kegiatan dari pukul 08.50 hingga 13.00 WITA.

Arah Besar Pembangunan Kawasan Transmigrasi Selaparang: Menuju Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru

“Selaparang harus menjadi magnet ekonomi berbasis pendidikan, teknologi, dan industri kreatif.” - H. Suroto, SKM, M.Kes, Kadis Nakertrans Lotim.

Dalam paparannya berjudul “Arah Pengembangan Kawasan Transmigrasi Selaparang di Kabupaten Lombok Timur”, H. Suroto yang baru saja dilantik pada 23 Oktober 2025 lalu menekankan bahwa, kawasan ini tengah dirancang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berorientasi pada inovasi dan teknologi.

Beberapa gagasan strategisnya antara lain:

1. Pembangunan Kampus Patriot & Sekolah Unggulan sebagai pusat pendidikan dan inovasi teknolog


2. Transformasi Selaparang menjadi “Silicon Valley Indonesia”, dengan pengembangan ekonomi digital, e-sport, dan industri kreatif loka


3. Industrialisasi & hilirisasi produk lokal, menciptakan lapangan kerja dan rantai nilai ba


4. Pemanfaatan sumber daya air Air Terjun Selir untuk mendukung kebutuhan warga transmigra


5. Program “Transmigrasi Tuntas” guna menyelesaikan masalah sertifikat lahan warga transmigra

“Rencana ini adalah langkah nyata menjadikan Selaparang sebagai kawasan SMART Transmigration Area,” ujar H. Suroto kepada Sigap News NTB.

Ia menegaskan, pengembangan BUMDes menjadi bagian penting dari Ekosistem Transmigrasi Produktif yang akan terintegrasi dengan RPJMD Lombok Timur 2025–2030.

DPMD Lotim Tekankan Tata Kelola dan Transparansi Dana 9,2 Miliar

“BUMDes harus menjadi lembaga ekonomi yang kuat, transparan, dan akuntabel.” - Nunuk Susiningtyas, S.IP.

Dalam sesi kedua, Kepala Dinas PMD Lombok Timur diwakili oleh Nunuk Susiningtyas, S.IP, memaparkan materi “Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dalam Pengelolaan dan Pengembangan BUMDes”, mengacu pada UU No. 6 Tahun 2014 dan PP No. 11 Tahun 2021 tentang BUMDes.

Nunuk yang aktif sebagai PSM DPMD Lotim menjelaskan bahwa mulai tahun 2025, kebijakan ketahanan pangan (Ketapang) sesuai Permendes No. 2/2024 dan Kemendes No. 3/2025, wajib disalurkan melalui BUMDes atau BUMDes Bersama.

Artinya, 20% Dana Desa diarahkan menjadi penyertaan modal BUMDes, bukan lagi proyek fisik seperti rabat jalan atau drainase.

Ia menegaskan sejumlah prinsip penting:

1. Penyertaan modal hanya boleh ditransfer ke rekening BUMDes/ BUMDes bersama, sesuai Permendagri 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, yang tidak boleh dipinjamkan ke pihak lain.


2. Rencana program kerja BUMDes wajib dipaparkan oleh Pelaksana Operasional (Ketua/ Direktur) sebelum dimulai anggaran tahun berikutnya, melalui musyawarah desa.


3. Laporan keuangan harus rapi, transparan, dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.


4. BUMDes dikenai pajak hanya pada transaksi tertentu, seperti sewa lahan (10% pajak penghasilan sewa yang dikenakan kepada pemilik lahan). Transaksi pembelian oleh BUMDes dikenai  pajak 10% juga, jikalau menggunakan Konsultan.

“Dana ini adalah amanah masyarakat desa. Maka administrasi dan laporan pertanggungjawaban harus menjadi prioritas,” ujar Nunuk tegas.

Ia juga mengingatkan bahwa mulai 2026, BUMDes akan menjadi objek audit oleh Inspektorat, BPKP dan BPK karena mengelola dana Ketahanan Pangan yang berjumlah besar.

IPB dan Ekspedisi Patriot: Ajarkan Analisa Kelayakan Usaha & Business Model Canvas

“Kelembagaan ekonomi yang kuat adalah kunci Kawasan Transmigrasi Selaparang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.” - Prof. Ir. Dr. Dwi Rachmina, M.Si, Ketua Tim 1 Ekspedisi Patriot IPB.

Sebagai pemateri ketiga, Prof. Ir. Dr. Dwi Rachmina, M.Si, bersama empat anggota Tim 1 Ekspedisi Patriot IPB yang terdiri dari Nelly Purnama Sari, SM., M.Si; Muhammad Aldrian Maulana Tanjung, SE; Faiz Muhammad Abdurrahman, SE; dan Ardina Rahmi Yanti, S.Kpm. Tim 1 “Ekspedisi Patriot” ini memperkenalkan metode Business Model Canvas (BMC) dan Analisis Kelayakan Usaha.

Melalui framework 9 komponen BMC, yang dimulai dari customer segment, value proposition, channel, hingga cost structure, para peserta belajar bagaimana memetakan ide bisnis desa. Agar bisa berjalan berkelanjutan dan menghasilkan pendapatan riil.

Selain itu, Prof. Dwi juga menjelaskan pentingnya analisis kelayakan bisnis dari 6 aspek: pasar, teknis, manajemen, hukum, sosial-lingkungan, dan keuangan. Termasuk pengenalan pada parameter kelayakan investasi seperti NPV, IRR, B/C Ratio, dan Payback Period.

“Kami ingin membekali para pengelola BUMDes agar dapat menilai apakah ide usaha mereka layak dijalankan, bukan sekadar mengikuti tren. Karena BUMDes harus menjadi motor ekonomi desa, bukan sekadar lembaga penerima dana,” ungkapnya.

Beliau juga menambahkan, hasil riset lapangan selama 3 bulan di 23 desa di Kawasan Transmigrasi Selaparang akan dipresentasikan di tingkat kabupaten kepada Pemda Lotim pada awal Desember 2025, sebagai rekomendasi kebijakan penguatan ekonomi lokal.

Suara dari Lapangan: Aspirasi dan Harapan Para Pelaku BUMDes

Kegiatan ini tidak hanya menjadi ruang transfer ilmu, tetapi juga ruang curhat produktif bagi pelaku BUMDes.

Perwakilan BUMDes Perigi menyampaikan kesan positif:

“Kami sering mengikuti pelatihan/ sharing bersama BUMDes se-Lotim, tapi kali ini semua pertanyaan kami benar-benar dijawab tuntas. Kami berharap DPMD terus membimbing kami, terutama dalam penyusunan laporan keuangan dan pengembangan usaha,” ujarnya.

Antusiasme peserta terlihat tinggi pada sesi tanya jawab interaktif bersama para narasumber, terutama saat membahas peluang usaha baru berbasis potensi lokal, seperti pertanian, peternakan, hingga ekowisata.

Sinergi Membangun Desa Mandiri: Selaparang Menuju Era Baru

Workshop ini menjadi simbol nyata sinergi antara akademisi, pemerintah daerah, dan masyarakat desa.

Dari ruangan sederhana di Labuhan Lombok, lahirlah gagasan besar: menjadikan BUMDes sebagai lokomotif ekonomi kawasan transmigrasi di Kabupaten Lombok Timur.

Sebagaimana dikatakan Prof. Dwi Rachmina,

“Dari desa yang kuat kelembagaannya, akan lahir kawasan yang mandiri dan berdaya saing. Itulah cita-cita Selaparang, yaitu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Lombok Timur.”

Penutup: Harapan dan Arah Masa Depan

Dengan total dana kelola mencapai Rp 9,2 miliar pada tahun 2025, tantangan BUMDes kini bukan lagi sekadar menjalankan usaha, tetapi memastikan bahwa setiap rupiah membawa manfaat nyata bagi pemberdayaan masyarakat desa.

Kegiatan ini menjadi momentum awal menuju tata kelola ekonomi desa yang transparan, inovatif, dan berkelanjutan, sesuai dengan semangat Desa Bangkit, Transmigrasi Maju, Indonesia Tumbuh. Juga tentunya kebangkitan BUMDes KT Selaparang diharapkan dapat mewujudkan Lombok Timur SMART (Sejahtera, Maju, Religius dan Transparan), yang menjadi visi Bupati Drs. H. Haerul Warisin, M.Si dan Wabup Ir. H. Moh. Edwin Hadiwijaya, MM.