Sinergi Hebat! Lombok Timur dan BIG Bahas Kebijakan Satu Peta Nasional

Foto Antusiasme Kepala Diskominfosan, Dr. H. Fauzan saat mewakili Lombok Timur dalam Forum BIG di Four Star by Trans Hotel, Bali pada Selasa (15/10/2024) (Sumber: Diskominfosan Lombok Timur)
Forum BIG Bali: Diskominfosan Lombok Timur dan BIG Bersinergi untuk Geospasial Terpadu
SIGAPNEWS.CO.ID | BALI – Langkah besar dalam mewujudkan keterpaduan data geospasial nasional terwujud, melalui kehadiran Kabupaten Lombok Timur dalam Forum Pemahaman Peraturan Penyelenggaraan Badan Informasi Geospasial (BIG) Nomor 3 Tahun 2024. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (Diskominfosan), Dr. H. Fauzan mewakili Lombok Timur menyatakan komitmennya dalam forum yang digelar pada Selasa (15/10/2024) di Four Star by Trans Hotel, Denpasar Selatan, Bali. Forum tersebut dipandu langsung oleh Deputi Infrastruktur Informasi Geospasial BIG, Ibnu Sofyan, dan menjadi bagian penting dari Kebijakan Satu Peta.
Mengusung Peraturan BIG Nomor 3 Tahun 2024, forum ini menitikberatkan pada mekanisme dan tata kerja berbagi pakai data dan informasi geospasial, yang akan menjadi tulang punggung penyelarasan pembangunan nasional. Dengan mengadopsi standar ketelitian peta skala 1:50.000 sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 dan diperbarui melalui Perpres Nomor 23 Tahun 2021, kebijakan ini menjawab tantangan dalam meminimalisasi konflik lahan, menyelaraskan tata ruang, serta memastikan pemanfaatan wilayah secara optimal.
Pemerintah Kabupaten Lombok Timur melihat kebijakan ini sebagai kesempatan emas untuk memperkuat perencanaan wilayahnya.
“Kami menyambut baik peraturan ini. Dengan adanya sistem berbagi pakai data geospasial yang transparan, seluruh pihak di Lombok Timur dapat mengakses informasi yang sama. Ini bukan hanya soal data, tetapi juga soal bagaimana kita membangun daerah dengan lebih cerdas dan efisien,” ujar Kepala Diskominfosan.
Dengan sinergi antara pemerintah daerah dan pusat, Kebijakan Satu Peta akan menjadi pilar penting untuk masa depan pembangunan di Lombok Timur dan Indonesia. Kebijakan ini bukan hanya soal peta dan data, melainkan tentang menciptakan arah pembangunan yang lebih harmonis dan memberdayakan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Editor :M Amin
Source : Dinas Kominfo dan Persandian Lombok Timur