Wow! Pelayanan Publik Pemda Lotim Meraih Predikat Tertinggi Ombudsman RI Tahun 2024

Respon Cepat Aplikasi Lapor Bup, Stunting Menurun & BPJS Meluas: Inovasi Layanan Publik PJ. Bupati Lotim, Mendongkrak Indeks Penilaian dari 68,82 pada 2022 menjadi 89,26 pada 2024

SIGAPNEWS.CO.ID | LOMBOK TIMUR – Lombok Timur kembali mencetak sejarah dengan meraih predikat Zona Hijau dan kategori A, dalam penilaian kepatuhan pelayanan publik tahun 2024 oleh Ombudsman RI. Prestasi ini menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam memberikan layanan publik yang transparan, cepat, dan berkeadilan untuk seluruh masyarakat.  

Dalam laporan Ombudsman RI yang dirilis pada Jumat (15/11/2024), Lombok Timur berhasil mengantongi nilai 89,26, angka yang mencerminkan kualitas tertinggi pelayanan publik di Indonesia. Pencapaian ini merupakan hasil evaluasi mendalam terhadap sejumlah indikator, termasuk transparansi, kecepatan pelayanan, kenyamanan fasilitas, hingga aksesibilitas bagi masyarakat dari berbagai kalangan.  

“Prestasi ini adalah hasil kerja keras seluruh OPD, yang bersinergi dengan baik di bawah kepemimpinan Pj. Bupati H. M. Juaini Taofik. Kami fokus pada kebutuhan nyata masyarakat, seperti pengentasan stunting, peningkatan keanggotaan BPJS bagi semua kalangan, hingga penyediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang merata,” ujar Kadis Kominfosan Dr. H. Fauzan, M.Pd., saat memberikan keterangan kepada  Jurnalis Sigap News NTB pada Sabtu (16/11/2024).  

Inovasi dan Transparansi sebagai Kunci

Pemkab Lombok Timur terus mengadopsi berbagai inovasi, termasuk reformasi berbasis teknologi dan pendirian Mal Pelayanan Publik di depan Kantor Bupati. Layanan ini memungkinkan masyarakat mengakses berbagai kebutuhan administratif dalam satu pintu, dari perizinan hingga pengurusan dokumen penting lainnya.  

Tak hanya itu, kanal aduan “Laporbup” menjadi wadah bagi masyarakat untuk langsung melaporkan permasalahan kepada Bupati, menciptakan ruang dialog yang terbuka dan inklusif. Sistem ini memastikan pelayanan publik berjalan tanpa diskriminasi, sesuai prinsip “pemerintah adalah pelayan masyarakat, bukan penguasa”, ungkap Dr. Fauzan dengan sungguh-sungguh.

Dirancang dengan kesederhanaan, LAPOR BUP hadir melalui platform web yang dapat diakses oleh siapa saja dengan membuka laman berikut ini:

Klik Disini untuk Lapor Bup.

(https://laporbup.lomboktimurkab.go.id/)

Kemudian Pengunjung mengisi informasi data: nama, jenis laporan, dan permasalahan yang ingin disampaikan. Selanjutnya laporan akan ditindaklanjuti, demi memastikan pengaduan warga tidak terhambat oleh birokrasi. Pengaduan yang dimaksud mengenai: kepastian gaji honorer, pungli pembuatan KTP/KK, infrastruktur, bansos, penerangan jalan, penertiban tambang liar, kecurangan distribusi pupuk bagi petani, penyelewengan anggaran dana desa, parkir liar, pembuangan sampah, PDAM dan lain sebagainya.

Proses Penilaian yang Objektif dan Rahasia

Penilaian oleh Ombudsman RI dilakukan secara rahasia dan profesional, melibatkan survei mendalam kepada penyelenggara layanan publik dan masyarakat. Mereka juga mencocokkan hasil survei dengan dokumen pendukung serta observasi langsung di lapangan, menjadikan hasil penilaian ini kredibel dan bebas rekayasa.  

“Alhamdulillah, tren pelayanan publik di Lombok Timur terus meningkat dari kategori sedang, baik, hingga kini luar biasa. Ini adalah bukti bahwa kerja keras dan sinergi dapat membawa perubahan besar,” tambah Dr. H. Fauzan.  

Komitmen Ke Depan: Pelayanan Publik yang Adil dan Inklusif

Ke depan, Pemkab Lombok Timur bertekad mempertahankan dan meningkatkan prestasi ini. “Semua yang kami programkan bertujuan untuk sebesar-besarnya manfaat masyarakat. Pelayanan yang cepat, tepat, dan berkeadilan adalah kunci pemerintahan yang baik,” tegas Fauzan.  

Transformasi pelayanan publik di Lombok Timur menjadi inspirasi nasional, membuktikan bahwa pemerintah daerah dapat memberikan layanan terbaik dengan komitmen dan inovasi. Prestasi ini tidak hanya menjadi kebanggaan masyarakat Lombok Timur, tetapi juga simbol keberhasilan reformasi pelayanan publik di Indonesia.