Kapolda NTB Tekankan Sinergi untuk Pilkada Damai: Menangkal Hoaks dan Menjaga Netralitas

SIGAPNEWS.CO.ID | MATARAM – Dalam rangka mempersiapkan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB 2024-2029, Kapolda NTB, Irjen Pol. Raden Umar Faroq, S.H., M.Hum mengawali Rapat Koordinasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Rakor Gakkumdu), dengan seruan refleksi dan rasa syukur kepada Allah SWT pada Jum'at (6/9/2024).

Acara yang diselenggarakan di Mataram ini mengundang berbagai elemen penting, termasuk Ketua dan anggota Bawaslu NTB, Kasi Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi NTB, dan beberapa pejabat utama Polda NTB.

“Segala yang kita miliki adalah anugerah, dan ini menjadi dasar bagi kita semua untuk memastikan bahwa Pilkada mendatang berlangsung aman, damai, dan penuh kejujuran,” ujar Kapolda dengan nada tegas namun penuh harapan.

Mengusung tema "Sentra Penegakan Hukum Terpadu dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat," rapat tersebut dihadiri oleh jajaran pimpinan Bawaslu Provinsi NTB, Kasi Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi NTB, dan pejabat utama Polda NTB. Tujuan utama dari pertemuan ini adalah memperkuat sinergi antar-lembaga, demi terwujudnya pemilu yang demokratis, adil, serta bebas dari gangguan.

Melawan Era Post-Truth dan Politik Identitas

Dalam paparannya, Irjen Pol. Umar Faroq menyoroti tantangan besar yang dihadapi masyarakat dalam era post-truth, di mana kebohongan sering dianggap sebagai kebenaran. Ia menegaskan pentingnya memberikan edukasi yang benar kepada masyarakat agar tidak terjebak dalam kampanye hitam, hoaks, atau politik identitas.

“Pemilu 2024 harus menjadi cerminan demokrasi yang sehat. Jangan sampai kebohongan dan isu-isu negatif merusak proses pemilihan. Kita semua bertanggung jawab untuk melawan disinformasi yang dapat mengganggu stabilitas,” jelas jenderal bintang dua tersebut.

Netralitas Aparat, Kunci Kepercayaan Publik

Salah satu poin krusial dalam Rakor Gakkumdu adalah penekanan pentingnya netralitas ASN, penyelenggara pemilu, dan aparat negara. Kapolda NTB mengingatkan bahwa gangguan keamanan seperti narkopolitik dan aliran dana gelap dari tim sukses adalah ancaman nyata yang harus diwaspadai.

“Netralitas adalah harga mati. Polri dan semua institusi negara tidak boleh terlibat dalam politik praktis. Kita harus benar-benar menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kita,” tegasnya, mengingatkan bahwa Polri harus tetap berdiri di tengah, tanpa memihak.

Sinergi Sentra Gakkumdu: Kekuatan Penegak Hukum

Irjen Pol. Umar Faroq menekankan pentingnya kerjasama yang erat antara Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan dalam Sentra Gakkumdu, khususnya dalam penanganan pelanggaran pemilu. Persepsi dan pola penanganan tindak pidana pemilu, katanya, harus disamakan agar setiap tindakan bisa efektif dan sesuai dengan peraturan.

Selain itu, peningkatan kompetensi anggota Sentra Gakkumdu juga menjadi sorotan utama. Menurut Kapolda, penguasaan aturan perundang-undangan adalah kunci agar pelanggaran pemilu dapat ditindak dengan cepat dan tepat.

Pilkada Damai, Misi Bersama

Dengan segala tantangan yang ada, Kapolda NTB memastikan bahwa keamanan dan ketertiban Pilkada 2024 menjadi tanggung jawab bersama. Dalam penutupnya, ia kembali menekankan komitmen untuk menjaga netralitas Polri dan melawan segala bentuk ancaman yang dapat mengganggu jalannya pemilihan.

"Kita harus pastikan, tidak ada anggota yang terlibat dalam politik praktis. Netralitas Polri adalah segalanya dalam menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kita," pungkasnya dengan penuh ketegasan.

Dengan Rakor ini, semua elemen Sentra Gakkumdu diharapkan semakin solid dan siap mengawal Pilkada 2024 agar berlangsung damai, aman, dan demokratis, mencerminkan keinginan luhur seluruh masyarakat NTB.