Eks Kapolsek Dompu Dipecat Tidak Hormat oleh Polda NTB, Akibat Miras & Esek-Esek dengan Tahanan

Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol Mohammad Kholid: "Polda NTB Berkomitmen Penuh Untuk Terus Menjaga Integritas Dan Profesionalisme Anggota. Terhadap Pelanggaran Berat Yang Dilakukan Oleh Yang Bersangkutan, Majelis Sidang KKEP Telah Menjatuhkan Putusan Secara Transparan, Obyektif, Dan Tegas Sesuai Dengan Aturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Lingkungan Polri"

Sigap News NTB | Mataram — Polda NTB mengambil langkah tegas terhadap pelanggaran kode etik yang mencoreng institusi Polri. Melalui Sidang Komisi Kode Etik Kepolisian (KKEP), mantan Kapolsek Dompu, IPDA Sarbani, resmi dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri.

Putusan tersebut dijatuhkan dalam sidang etik yang digelar Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda NTB pada Senin (9/11/2026), di Ruang Sidang Bidpropam Polda NTB. Persidangan berlangsung selama delapan jam, mulai pukul 14.00 hingga 22.00 WITA, dengan menghadirkan 10 orang saksi untuk mengungkap secara mendalam rangkaian pelanggaran yang dilakukan.

Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol Mohammad Kholid, S.I.K., M.M, membenarkan putusan tersebut. Ia menegaskan bahwa institusi Polri tidak akan memberikan perlindungan kepada personel yang melakukan pelanggaran berat dan merusak kepercayaan masyarakat.

Pelanggaran Berat Terungkap dalam Persidangan

Berdasarkan fakta-fakta persidangan dan hasil pemeriksaan mendalam, IPDA Sarbani dinyatakan terbukti melakukan sejumlah tindakan yang bertentangan dengan norma hukum dan etika profesi kepolisian.

Rangkaian peristiwa tersebut bermula dari dugaan persetubuhan pada 28 Juli 2026. Perbuatan itu kemudian berlanjut pada Agustus 2026, ketika yang bersangkutan diduga mengonsumsi minuman keras di area kantor Polsek Kota Dompu serta melakukan hubungan badan di luar nikah.

Lebih memprihatinkan, tindakan tersebut melibatkan seorang tahanan perempuan berinisial DR di Ruang Unit Reskrim Polsek Dompu, wilayah hukum Polres Dompu. Dalam persidangan juga terungkap adanya rencana pengguguran kandungan terhadap tahanan perempuan tersebut.

Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan itu menjadi dasar majelis KKEP dalam menilai beratnya pelanggaran yang dilakukan oleh mantan Kapolsek Dompu tersebut.

Dijatuhi Patsus 30 Hari dan PTDH

Setelah memeriksa keterangan saksi serta mencermati fakta-fakta persidangan, majelis KKEP menyatakan IPDA Sarbani terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri.

Majelis kemudian menjatuhkan dua sanksi, yakni penempatan pada tempat khusus (patsus) selama 30 hari dan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Putusan tersebut didasarkan pada Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ketentuan yang dinyatakan dilanggar meliputi Pasal 5 ayat (1) huruf b dan/atau huruf c, Pasal 8 huruf c angka 1, 2, dan 3, Pasal 10 ayat (1) huruf f, Pasal 10 ayat (2) huruf d, serta Pasal 13 huruf f Perpol Nomor 7 Tahun 2022.

Meski demikian, terhadap putusan tersebut, IPDA Sarbani menyatakan mengajukan banding.

Polda NTB Tegaskan Tidak Ada Perlindungan bagi Pelanggar

Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Mohammad Kholid menegaskan bahwa keputusan PTDH merupakan wujud keseriusan pimpinan dalam menjaga integritas, profesionalisme, dan kehormatan institusi kepolisian.

"Polda NTB berkomitmen penuh untuk terus menjaga integritas dan profesionalisme anggota. Terhadap pelanggaran berat yang dilakukan oleh yang bersangkutan, majelis sidang KKEP telah menjatuhkan putusan secara transparan, obyektif, dan tegas sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Polri," ujar Kabid Kombes Pol Mohammad Kholid.

Menurutnya, penindakan tegas terhadap anggota yang terbukti melakukan pelanggaran merupakan bagian penting dari upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.

Tribrata dan Catur Prasetya Jadi Pengingat Seluruh Personel

Lebih jauh, Polda NTB berharap putusan tersebut menjadi pelajaran sekaligus peringatan keras bagi seluruh personel kepolisian agar tidak menyalahgunakan kewenangan dan senantiasa menjunjung tinggi etika profesi.

Kabid Kombes Pol Mohammad Kholid menegaskan bahwa setiap anggota Polri harus berpegang teguh pada pedoman hidup Tribrata dan pedoman kerja Catur Prasetya dalam menjalankan tugas pengabdian.

"Langkah tegas ini diharapkan menjadi peringatan keras bagi seluruh personel di jajaran Polda NTB agar senantiasa memegang teguh pedoman hidup Tribrata dan Catur Prasetya dalam menjalankan tugas pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara," pungkasnya.

Putusan PTDH terhadap mantan Kapolsek Dompu ini menjadi penegasan bahwa jabatan dan kewenangan bukanlah tameng bagi siapa pun untuk menghindari pertanggungjawaban. Penegakan kode etik diharapkan tidak sekadar menjadi tindakan disipliner, tetapi juga menjadi momentum memperkuat kepercayaan publik terhadap Polri sebagai institusi yang bertugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.