Ilmuwan Teknik Lingkungan & Ketua YLH NUSRA Berikan Solusi Pengelolaan IPR NTB yang Ramah Lingkungan

Ketua YLH NUSRA, Baihaki Purnawan, ST: "Kenapa Tidak Kita Dorong Putra Daerah Yang Sudah Menghasilkan Riset Membuat Karbon Dari Batok Kelapa? Ini Solusi Lokal Yang Layak Didorong Melalui Program Inkubasi Dan Subsidi Peralatan Pengolahan Limbah Skala Koperasi"

Sigap News NTB | Lotim — Ketua Yayasan Lingkungan Hidup Nusa Tenggara (YLH Nusra), Baihaki Purnawan, ST, meminta Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) menyeimbangkan pemberian Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dengan penerapan standar pengelolaan lingkungan yang ketat. Dalam wawancara dengan Sigap News NTB pada Minggu (1/2/2026), Baihaki menyoroti ancaman limbah B3, rusaknya tutupan hutan, serta potensi dampak terhadap kawasan pariwisata, khususnya aliran air dari Desa Prabu menuju kawasan hotel dan KEK Mandalika.

“Yang paling membuat hati kami miris adalah limbah B3 hasil pengolahan tambang rakyat yang menggunakan bahan-bahan kimia. Limbah padat dalam jumlah ribuan ton itu berisiko mengalir ke kawasan wisata jika terjadi debit air besar,” kata Baihaki, mengingat pengalaman YLH Nusra saat meninjau sejumlah tambang rakyat di Sumbawa, termasuk blok Lantung.

Baihaki menuturkan timnya menemukan praktik pembukaan lahan yang merusak hutan serta pengolahan skala rakyat yang memanfaatkan bahan kimia berbahaya. Ia memperingatkan efek kumulatif jangka panjang terhadap citra pariwisata NTB jika masalah limbah tidak segera ditangani.

Sebagai solusi teknis, Baihaki mendorong adopsi teknologi lokal, khususnya penggunaan karbon aktif yang dihasilkan dari limbah batok kelapa. Menurutnya, karbon aktif dapat menjadi bahan penyangga untuk menyerap molekul berbahaya, mengurangi ketergantungan pada merkuri dan bahan kimia lain, serta mengubah limbah menjadi bahan baku bernilai tambah. Ia juga menyinggung hasil kajian bersama Badan Riset & Inovasi Daerah (BRIDA) NTB yang memetakan potensi teknologi tersebut.

“Kenapa tidak kita dorong putra daerah yang sudah menghasilkan riset membuat karbon dari batok kelapa? Ini solusi lokal yang layak didorong melalui program inkubasi dan subsidi peralatan pengolahan limbah skala koperasi,” ujarnya.

Dalam menanggapi tuntutan penataan sektor pertambangan rakyat, Pemprov NTB sebelumnya menyatakan sikap kehati-hatian: hingga kini 15 dari 16 blok WPR yang diajukan belum diberikan IPR, sementara Blok Lantung di Kabupaten Sumbawa dipilih sebagai proyek percontohan tata kelola. Juru bicara Gubernur, Dr. H. Ahsanul Khalik, menegaskan bahwa penerbitan izin harus berbasis dokumen lingkungan yang lengkap, rencana reklamasi pascatambang, serta pemenuhan standar keselamatan. Agar tidak menimbulkan beban lingkungan jangka panjang.

Baihaki menyambut baik pendekatan pilot tersebut, namun menekankan perlunya melibatkan ahli lingkungan yang kompeten. Hal ini bukan pelaksana yang sekadar berpolitik, serta pembentukan satgas pengawas yang berbasiskan keilmuan. Ia juga menyerukan duduk bersama antara Pemprov, Dinas ESDM, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, organisasi lingkungan, peneliti lokal, dan perwakilan masyarakat lingkar tambang untuk menyusun standar teknis dan mekanisme pengawasan.

Rekomendasi singkat Baihaki meliputi: percepatan finalisasi Perda pengelolaan pertambangan rakyat; pembentukan tim teknis independen untuk menilai setiap permohonan IPR; penguatan program pilot di Blok Lantung; dan dukungan untuk adopsi teknologi karbon aktif lokal.

Biografi Baihaki:

- Lahir di Mamben Daya, 17 Agustus 1977.

Pendidikan:

1. SDN 1 Mamben Daya.


2. Ponpes Al Muktariyah.


3. MAN IAIN Sunan Kalijaga, Jogjakarta.


4. S1 Ilmu Lingkungan Hidup di STTL (Sekolah Tinggi Teknik Lingkungan).

Organisasi:

1. Aktif di GP Anshor Jogja pada 1996-2000.


2. Aktif di HMI Jogja sejak 1996.


3. Aktif di KNPI NTB sebagai Koordinator Lingkungan Hidup sejak tahun 2011 sampai 2022.


4. Aktif di Pemuda Pancasila sejak 2007 sampai 2022, sebagai Koordinator Divisi Lingkungan Hidup.


5. Aktif di HIPMI sebagai Koordinator Divisi Lingkungan Hidup & SDA Energi NTB sejak 2018 sampai 2024.


6. Ketua Geomaritim NTB sejak 2014 sampai sekarang.


7. Ketua YLH Nusra sejak 2022-sekarang.

Organisasi:

1. 2014: Tim Penghubung NTB pada Pilpres Prabowo 2014.


2. 2015-2020: Ketua Perindo DPD Mataram.


3. 2020: Sekretaris Tim Pemenangan Makmur-Ahda Kota Mataram.


4. 2019: Calon DPRD Provinsi Partai Perindo Dapil 1, Kota Mataram.


5. Pemegang Kartu Keanggotaan Partai Gerindra dengan nomor Keanggotaan: 571011708770010

—
Artikel ini disusun berdasarkan wawancara eksklusif Sigap News NTB dengan Baihaki Purnawan (1/2/2026) dan pernyataan resmi Pemprov NTB mengenai kebijakan IPR.