Presiden Prabowo Lantik Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Kepala BRIN di Istana Negara

SIGAP NEWS NTB | Nasional – Presiden Prabowo Subianto akan melantik dua pejabat tinggi negara dalam upacara resmi di Istana Negara: Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) Bidang Non-Yudisial serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) beserta wakilnya, pada Senin (10/11/2025). Pelantikan ini menjadi langkah konsolidasi kelembagaan di bidang hukum dan riset yang dinilai strategis bagi prioritas pemerintah.

Menjelang pelantikan, Istana Negara dipadati aktivitas pejabat dan awak media. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, tiba lebih dahulu dan memberikan keterangan pers singkat kepada wartawan, mengonfirmasi bahwa acara akan mencakup dua pejabat tersebut.

Airlangga mengonfirmasi rangkaian pelantikan secara singkat: “Undangannya kan Wakil Ketua MA ya, sama BRIN,” ujarnya di halaman Istana.

Ketika diminta menjelaskan lebih lanjut tentang latar belakang calon yang akan dilantik, Airlangga memilih berhati-hati dan meminta publik menunggu prosesi resmi.

“Saya belum lihat. Kita tunggu pelantikan. Belum bocor,” tuturnya sambil tersenyum.

Ia juga menegaskan bahwa pelantikan akan mencakup Kepala dan Wakil Kepala BRIN. Menurut Airlangga, calon Kepala BRIN adalah sosok yang “baik dan cocok” untuk posisi strategis tersebut karena latar akademik dan keilmuan yang sesuai dengan arah kebijakan riset pemerintah.

“Sesuai bidangnya karena prioritas pemerintah kan di pangan,” kata Airlangga.

Menurut siaran pers resmi Sekretariat Presiden (BPMI Setpres), pelantikan ini diharapkan memperkuat kelembagaan riset nasional dan mempercepat transformasi inovasi menuju kemandirian pangan salah satunya. Dengan menempatkan kepemimpinan yang tepat di BRIN, pemerintah bermaksud memusatkan upaya riset pada sektor-sektor strategis yang mendukung ketahanan dan kemandirian nasional.

Pelantikan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial juga dipandang sebagai bagian konsolidasi kelembagaan hukum. Sinergi antara pembenahan tata kelola hukum dan percepatan riset inovatif diharapkan menciptakan landasan yang lebih kokoh bagi kebijakan strategis nasional.

Rincian nama pejabat dan latar belakang lebih lengkap akan diumumkan setelah prosesi pelantikan. Sementara itu, pemerintah meminta publik menunggu pengumuman resmi dan menyerukan optimisme bahwa penempatan figur yang tepat akan mendukung program-program prioritas, terutama di bidang riset pangan dan penguatan kelembagaan hukum.