Sekda Lotim Berikan Pesan Haru, saat KORPRI Bagikan Parcel Lebaran untuk Tenaga Honorer Non-Database

Sekda Sekaligus Ketua KOPRI Lotim, Dr. Drs. H. Muhammad Juaini Taofik, M.A.P: "Saudara-Saudara Atau Adek-Adek Ini Disayang Sama Pak Bupati"

Sigap News NTB | Lotim — Kegiatan pembagian parcel jelang Idul Fitri 1447 H berlangsung meriah di Pendopo Bupati Lombok Timur, pada Sabtu (14/3/2026) dengan dihadiri oleh Sekda sekaligus Ketua KOPRI Lotim, Dr. Drs. H. Muhammad Juaini Taofik, M.A.P mewakili Bupati Drs. H. Haerul Warisin, M.Si. Acara dipadati ratusan tenaga honorer yang selama ini bertugas di berbagai unit layanan publik daerah.

Tujuan Kegiatan: Perhatian Nyata di Tengah Kekosongan Regulasi

Kegiatan ini diselenggarakan oleh pengurus organisasi untuk menunjukkan perhatian pemerintah daerah terhadap tenaga honorer yang belum masuk dalam database BKN. Selain sekadar membagikan bingkisan, acara dirancang sebagai bentuk penghargaan moral dan dukungan sosial bagi pekerja yang selama ini menopang pelayanan publik namun belum mendapat kepastian regulasi formal.

Pesan dari Sekda dan Ketua KORPRI Lotim

Dalam sambutan resminya, Sekda Lotim sekaligus Ketua organisasi menyampaikan pesan khusus dari Bupati selaku Ketua Dewan Pembina: selain membawa amanah, salam hangat Bupati ditujukan bagi seluruh tenaga honorer non-database. Pada bagian yang menyentuh sisi emosional, Sekda menegaskan perhatian pemerintah daerah terhadap kondisi mereka, dan mengingatkan agar semangat kerja tetap dijaga meski status formal belum berubah.

Ia menegaskan pula komitmen Pemda Lotim pada pelaksanaan kewajiban administratif, terutama terkait Tunjangan Hari Raya (THR) melalui kebijakan daerah. Mengenai perhatian ekstra yang diberikan lewat acara ini, Sekda Lotim menegaskan:

"Saudara-saudara atau adek-adek ini disayang sama pak bupati," ujar H. Muhammad Juaini Taofik.

Pernyataan tersebut merefleksikan pendekatan pemerintah yang tidak semata formal, tetapi juga kemanusiaan.

Implementasi THR dan Kepastian Administratif

Sekda Lotim menjelaskan dua hal penting yang mendasari langkah ini. Pertama, Pemerintah Daerah telah menindaklanjuti Peraturan Pemerintah mengenai THR dengan Peraturan Bupati (Perbup) dan mendorong seluruh pengguna anggaran pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengimplementasikannya, berlaku bagi PNS maupun pegawai dengan status PPPK (penuh waktu maupun paruh waktu).

Kedua, dalam sistem insentif dan penggajian daerah, ditekankan agar tidak ada keterlambatan pembayaran karena hal tersebut terkait langsung dengan kesejahteraan pegawai. Untuk tenaga honorer yang belum tercatat secara formal, pemerintah daerah berupaya mencari jalan pelaksanaannya melalui wadah organisasi agar ada perhatian nyata meski belum masuk skema THR formal.

Harapan dan Jalan Kedepan untuk Tenaga Honorer

Sekda mengimbau seluruh tenaga honorer untuk terus mempertahankan kinerja dan produktivitas, sambil menunggu kebijakan jangka menengah yang lebih berpihak. Pemerintah daerah saat ini sedang melakukan analisis beban kerja dan jabatan sebagai dasar kebijakan selanjutnya. Langkah teknis ini diharapkan membuka peluang kebijakan yang memberi kepastian dan perlindungan lebih baik bagi tenaga honorer di masa depan.

Kehadiran dan Suasana Acara

Hadir dalam kegiatan tersebut jajaran asisten Sekda, pimpinan OPD, anggota organisasi, serta ratusan tenaga honorer dari berbagai instansi. Suasana hangat dan penuh kekeluargaan terlihat ketika penyerahan bingkisan dilakukan secara simbolis oleh Ketua organisasi; momen itu disambut tepuk tangan dan ungkapan terima kasih dari penerima.

Catatan Inspiratif: Kecil Namun Bermakna

Kegiatan pembagian bingkisan ini bukan sekadar ritual tahunan, bagi banyak tenaga honorer, itu menjadi tanda bahwa pengabdiannya dilihat dan dihargai. Di tengah keterbatasan regulasi, inisiatif lokal seperti ini menunjukkan bagaimana kebijakan teknis (Perbup, pengelolaan anggaran OPD) dikombinasikan dengan langkah-langkah kemanusiaan untuk menjaga kesejahteraan aparatur yang berada di garis depan pelayanan publik.

Penutup: Momen sederhana di pendopo Bupati ini menegaskan pesan ganda: pemerintah daerah berusaha memenuhi kewajiban administratifnya sekaligus menegaskan bahwa perhatian kemanusiaan tetap menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Lombok Timur.