Dorong Polri Good Governence, Karo Rena Polda NTB Tekankan Perencanaan Anggaran Berbasis Kinerja

Karo Rena Polda NTB, Kombes Pol. Susilo Setiawan: "Para Satker Harus Benar-Benar Mengukur Kemampuan Belanja Barang Yang Akan Dialokasikan dan Tidak Diperkenankan Adanya Alokasi Belanja Barang Yang Terlalu Besar, Namun Tidak Terserap Hingga Akhir Tahun"

Sigap News NTB | Mataram – Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) terus memperkuat tata kelola perencanaan dan penganggaran sebagai instrumen strategis dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas kepolisian. Komitmen tersebut ditegaskan Kepala Biro Perencanaan (Karo Rena) Polda NTB, Kombes Pol. Susilo Setiawan, S.I.K, saat membuka kegiatan Penyusunan Kertas Kerja RKA-K/L, TOR, dan RAB Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2027 di Ballroom Hotel Lombok Astoria, Mataram, Rabu (10/6/2026).

Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh Kasubbagrenmin dan operator perencanaan dari satuan kerja (Satker) Polda NTB serta satuan wilayah (Satwil) jajaran Polda NTB sebagai bagian dari upaya menyusun perencanaan anggaran yang lebih akuntabel, efektif, dan berorientasi hasil.

Perencanaan Anggaran Menjadi Kunci Keberhasilan Organisasi

Dalam arahannya, Kombes Pol. Susilo Setiawan menegaskan bahwa keberhasilan institusi Polri tidak hanya diukur dari terpeliharanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), tetapi juga dari kemampuan organisasi dalam menyusun perencanaan yang berkualitas serta mengelola anggaran secara optimal.

Menurutnya, setiap program dan kegiatan yang direncanakan harus memiliki arah yang jelas, terukur, serta mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja organisasi dan pelayanan kepada masyarakat.

“Polda NTB harus mampu menyusun perencanaan yang terukur, berorientasi pada hasil kinerja, serta mengedepankan prinsip efisiensi dalam penggunaan anggaran,” tegas Kombes Pol. Susilo Setiawan.

Ia menekankan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan harus memiliki manfaat yang jelas dan mendukung pencapaian target organisasi secara maksimal.

Satker Diminta Hindari Penganggaran Berlebihan

Karo Rena juga mengingatkan seluruh satuan kerja agar lebih cermat dalam menghitung kebutuhan anggaran, khususnya pada komponen belanja barang.

Menurutnya, perencanaan yang tidak realistis berpotensi menimbulkan rendahnya tingkat serapan anggaran pada akhir tahun dan dapat berdampak terhadap efektivitas pelaksanaan program.

“Para Satker harus benar-benar mengukur kemampuan belanja barang yang akan dialokasikan dan tidak diperkenankan adanya alokasi belanja barang yang terlalu besar namun tidak terserap hingga akhir tahun,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa kualitas perencanaan tidak hanya dilihat dari besarnya anggaran yang diusulkan, tetapi juga dari kemampuan satuan kerja dalam merealisasikan anggaran tersebut secara optimal dan bertanggung jawab.

Fokus pada Kebutuhan Prioritas Tahun Anggaran 2027

Dalam forum tersebut, Kombes Pol. Susilo Setiawan meminta seluruh peserta untuk memperhatikan sejumlah aspek strategis dalam penyusunan kebutuhan anggaran Tahun Anggaran 2027.

Beberapa poin yang menjadi perhatian antara lain:

1. Kecukupan anggaran belanja pegawai, termasuk kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);


2. Identifikasi program dan kegiatan yang belum terdukung anggaran;


3. Perencanaan kebutuhan operasional yang realistis;


4. Antisipasi terhadap potensi kewajiban atau hutang yang mungkin muncul pada akhir tahun anggaran;


5. Penguatan sinkronisasi antara perencanaan, pelaksanaan program, dan target kinerja organisasi.

Langkah tersebut dinilai penting agar seluruh program prioritas Polri di wilayah NTB dapat berjalan secara optimal tanpa menghadapi kendala pendanaan di tengah pelaksanaan.

Apresiasi Kinerja Pengelolaan Anggaran Tahun 2025

Pada kesempatan yang sama, Karo Rena memberikan apresiasi kepada sejumlah Satker dan Satwil jajaran Polda NTB yang berhasil menunjukkan kinerja pengelolaan anggaran yang sangat baik pada Tahun Anggaran 2025.

Menurutnya, sejumlah satuan kerja mampu menjaga efektivitas penggunaan anggaran dengan tingkat serapan yang tinggi dan sisa anggaran yang sangat minim hingga akhir tahun.

“Ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Prestasi tersebut perlu dipertahankan dan ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya,” ungkapnya.

Keberhasilan tersebut menjadi indikator bahwa budaya perencanaan berbasis kinerja mulai berjalan semakin baik di lingkungan Polda NTB.

Menuju Penganggaran yang Akuntabel dan Tepat Sasaran

Melalui kegiatan penyusunan RKA-K/L, TOR, dan RAB Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2027 ini, Polda NTB berharap seluruh satuan kerja mampu menghasilkan dokumen perencanaan yang lebih matang, terukur, dan sesuai kebutuhan riil organisasi.

Dengan perencanaan yang berkualitas, diharapkan pelaksanaan tugas kepolisian dapat berjalan lebih efektif, penggunaan anggaran semakin akuntabel, serta pelayanan kepada masyarakat dapat terus ditingkatkan.

Komitmen tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di lingkungan Polri, khususnya dalam mendukung pelaksanaan tugas pemeliharaan keamanan, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat.